Harga di Pasar Global Melemah, Ekspor CPO Terus Menurun

Rabu, 22/10/2014

NERACA

Jakarta – Direktur Eksekuti Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Fadhil Hasan menyatakan bahwa harga minyak nabati dunia yang terus melemah termasuk crude palm oil (CPO) atau kelapa sawit, tidak mampu menstimulasi ekspor CPO Indonesia. Hal ini tergambar pada kinerja ekspor CPO dan turunannya asal Indonesia pada September 2014. Ekspor CPO dan produk turunannya pada September hanya mampu mencapai 1,695 juta ton atau turun 1,6% dibandingkan dengan bulan sebelumnya yaitu 1,72 juta ton.

Secara year on year, kinerja ekspor dari Januari-September 2014 juga tercatat turun 1,75% dibandingkan dengan tahun lalu periode yang sama yaitu dari 15,3 juta ton per September 2013 menjadi hanya 15 juta ton per September 2014.cFadhil mengatakan, penurunan kinerja ekspor, dikarenakan daya beli negara tujuan ekspor terutama China dan India yang lemah. “Meskipun harga sudah murah dan bea keluar juga sudah rendah dibandingkan bulan sebelumnya, juga tak mampu mendongkrak ekspor CPO Indonesia,” katanya, di Jakarta, Selasa (21/10).

Lemahnya permintaan dari negara tujuan ekspor karena adanya perlambatan pertumbuhan ekonomi di negara tujuan utama ekspor dan harga minyak nabati lainnya juga yang rendah (kedelai) sehingga CPO sebagai minyak substitusi tidak dapat bersaing. September ini, volume ekspor minyak sawit Indonesia ke India tercatat turun mencapai 185 ribu ton atau turun 38 persen dibandingkan dengan bulan lalu, dari 490 ribu ton pada Agustus lalu menjadi 305 ribu ton pada September 2014. Secara year on year, kinerja ekspor minyak sawit Indonesia ke India tercatat turun sebanyak 26 persen dari 4,5 juta ton per Januari-September 2013 menjadi 3,3 juta ton periode yang sama tahun 2014.

Turunnya kinerja ekspor ke India disebabkan berbagai hal seperti pemerintah India yang menaikkan tarif bea masuk impor minyak sawit, lemah nilai tukar mata uang Rupee terhadap Dollar AS dan inflasi India yang tinggi. Hal yang sama juga terjadi dengan China. Volume ekspor minyak sawit September 2014 hanya mampu mencapai 56,26 ribu ton atau turun 31 persen dibandingkan dengan bulan lalu yiatu 81 ribu ton. Secara year on year, kinerja ekspor ke China juga tercatat turun 10 persen dari 1,77 juta ton, Januari-September 2013 menjadi 1,60 juta ton periode yang sama 2014. “Lesunya permintaan dari negeri Tirai Bambu ini dikarenakan hal yang sama seperti India, kesulitan pinjaman bank, selain itu negeri Panda ini juga mengeluarkan regulasi baru standar residu pestisida termasuk untuk minyak makan," katanya.

Bebas Bea Keluar

Sebelumnya, Kementerian Perdagangan (Kemendag) resmi mengumumkan bahwa mulai Oktober 2014 ekspor minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) dibebaskan dari bea keluar (BK). Kebijakan tersebut diambil menyusul keputusan Malaysia yang lebih dulu menerapkan BK 0 persen. “'Walaupun BK 0 persen, saya imbau eksporter tidak jor-joran karena bisa membuat harga CPO dunia semakin turun. Karena memperbesar ekspor berarti menambah suplai, harga bisa tertekan. Seminggu terakhir saja harga sudah turun dari USD 740 per metrik ton menjadi USD 650-USD 660,'' ujar Wakil Menteri Perdagangan Bayu Krisnamurthi.

Bayu mengakui bahwa kebijakan penghapusan BK untuk komoditas CPO sudah dijalankan Malaysia mulai awal September 2014. Kebijakan Indonesia yang membebaskan BK pada Oktober dimaksudkan untuk mendongkrak daya saing CPO Indonesia di pasar internasional. ''Ini strategi untuk bisa bersaing dengan CPO Malaysia,'' tuturnya.

Pengusaha minyak sawit Indonesia, kata Wamendag, sudah berjanji untuk bersama-sama pemerintah mengatasi penurunan harga CPO dunia. Ada beberapa kesepakatan yang dibuat dalam pertemuan di New York. Di antaranya, menjaga produksi dan suplai yang berkelanjutan serta mendukung semua regulasi yang dikeluarkan pemerintah. ''Intinya, kita komitmen meningkatkan produktivitas petani kecil,'' tuturnya.

Ketua Umum Gapki, Joefly J Bahroeny, mengatakan bahwa ekspor CPO akan beranjak naik seiring dengan penetapan BK nol persen. Meski, ia belum bisa memprediksi besaran kenaikannya. Namun di sisi lain, pemerintah juga perlu memperhatikan penyerapan biodiesel domestik. Menurutnya, produksi CPO mencapai 30 juta ton namun serapan domestik tidak lebih dari delapan juta ton. Oleh karenanya, ia meminta pemerintah serius menjalankan program mandatori penggunaan biodiesel.

Sekadar informasi, pemerintah berkomitmen untuk mengurangi impor BBM dan mengeluarkan kebijakan percepatan dan perluasan mandatori penggunaan Bahan Bakar Nabati (BBN) sesuai dengan Peraturan Menteri ESDM No. 20 Tahun 2014. Saat ini pemanfaatan Biodiesel untuk sektor transportasi dan industri sebesar 10 persen (B10) dan akan terus ditingkatkan menjadi 20 persen (B20) pada 2016 hingga 30 persen (B30) pada 2020.

"Harapan kita dengan adanya B10 akan naik harga CPO tapi keliatanya B10 belum sepenuhnya diterapkan. Ini kalau tidak dijalankan secara benar seharusnya ada konsekuensi hukum seperti di Filipina," ujarnya. Dengan begitu, Joefly menambahkan, penyerapan biodiesel domsetik yang umumnya juga diproduksi oleh pengusaha sawit lokal bisa ditingkatkan. “Sangat diharapkan sekali (penyerapan biodiesel), dalam satu tahun kalau bisa tiga juta ton harga akan naik,” tuturnya.