Presiden Republik Indonesia ke-7, Joko Widodo (Jokowi) dan Wapres M. Jusuf Kalla sudah dilantik oleh MPR-RI  pada 20 Oktober 2014, dan selanjutnya dilakukan pawai, budaya dan pesta rakyat di Bundaran HI dan Monas, kemudian melakukan video conference dengan para relawan dari berbagai kalangan di 8 kota. Dalam kesempatan memberikan pidato kenegaraan pertama kalinya, Presiden Jokowi kembali menekankan tekadnya dan mengajak kepada seluruh rakyat Indonesia untuk bersatu, bersama-sama membangun Indonesia dengan “kerja, kerja dan kerja” bahkan kabinet Jokowi-JK siap untuk bekerja dengan rakyat.


Ajakan dan harapan yang  disampaikan oleh Presiden Jokowi kemungkinan besar akan direspons secara positif oleh warga masyarakat, karena sejatinya Jokowi mempunyai kekuatan yaitu populis, solid, dan figur Jokowi sendiri yang memiliki gaya komunikasi politik yang fleksibel. Kesempatan dan peluang Jokowi adalah dukungan rakyat yang riil, dukungan partai dan media massa, ruang publik yang terbuka dan bebas.


Presiden Jokowi sendiri sebenarnya mempunyai tugas yang sangat berat untuk dapat mengembangkan tugasnya secara baik, karena banyak kalangan yang menyampaikan keinginan dan harapannya kepada Jokowi. Kalangan pers misalnya melalui pendapat Ketua Umum Ikatan Jurnalistik Televisi Indonesia pada salah satu acara diskusi di Jakarta yaitu, pemerintahan Jokowi-JK diharapkan tetap menjaga, melindungi dan memberikan kebebasan pers bagi media massa, karena dengan kebebasan pers/informasi diharapkan dapat ikut berpartisipasi dalam pembentukan mental/revolusi mental bangsa Indonesia. Pemerintahan Jokowi-JK dengan kebijakan revolusi mental ke depan akan semakin tertantang dengan mencermati iklim politik dewasa ini.


Indikator Energi Positif


Ajakan Presiden Jokowi agar semua kalangan masyarakat bersatu dan bersama membangun Indonesia sangatlah tepat, dan tampaknya ajakan tersebut akan menjadi kenyataan disebabkan karena ada beberapa indikator positif saat pelantikan Jokowi-JK antara lain : pertama, kehadiran Prabowo Subianto dan Hatta Radjasa dalam pelantikan presiden, diharapkan akan mempermudah komunikasi atau silaturahmi politik diantara beberapa tokoh tersebut yang sebelumnya menjadi “lawan politik” saat Pilpres. 


Kedua, semua ketua umum parpol yang berkompetisi dalam Pemilu Legislatif dan Pilpres juga menghadiri acara pelantikan tersebut. Ketiga, Index Harga Saham Gabungan (IHSG) dan nilai tukar rupiah mengalami kenaikan ketika acara pelantikan Presiden dan Wakil Presiden berjalan dengan aman dan lancar, seperti yang diprediksi oleh Badan Intelijen Negara (BIN), disamping itu hal ini juga menunjukkan pasar merespons secara positif pelantikan Presiden dan sosok Jokowi-JK. 


Keempat, mantan Presiden SBY dan  mantan pejabat negara di era kepemimpinan SBY yang sudah berakhir masa dinasnya sejak 19 Oktober 2014 melalui Keppres yang ditandatangani SBY, melakukan acara penyambutan Presiden Jokowi ke Istana Negara. Ini merupakan tradisi politik dalam hal transisi kepemimpinan yang baru, positif dan cerdas. Kelima, media massa juga menyiarkan hal-hal yang positif terkait dengan pelantikan, termasuk hampir mayoritas para pengamat yang berbicara di media massa berbicara positif. Hal ini perlu terus dikembangkan dengan selalu mengembangkan kebaikan, menutup dan memperbaiki kekurangan serta mendekatkan perbedaan agar terjadi silaturahmi. 


Keenam, banyak iklan-iklan politik yang dilakukan para relawan Jokowi-JK di berbagai daerah melalui TV, spanduk dll yang intinya mengajak semua anak bangsa bersatu dan bersama-sama membangun Indonesia bersama Jokowi serta menjauhkan semangat bersaing. Ketujuh, terjadinya “desakralisasi” terhadap Istana Merdeka, yang sebelumnya warga masyarakat tidak mudah untuk masuk, berkunjung ataupun “selfie” di Istana Merdeka, namun saat pelantikan Jokowi-JK terlihat bagaimana masyarakat dengan bebas memasukinya. Hal ini sesuai dengan janji Jokowi yang ingin menjadikan Istana Merdeka sebagai Istana Rakyat. Kondisi yang hampir sama saat Indonesia dipimpin almarhum Presiden Gus Dur.


Meminimalisir Ancaman


Indikator dan energi positif yang dipancarkan saat pelantikan Jokowi-JK diharapkan dapat meredam sejumlah “ancaman” terhadap Pemerintahan Jokowi-JK, dengan meningkatkan konsolidasi dan pengawalan relawan mutlak untuk terus dilakukan dan perbaikan komunikasi politik.
“Ancaman” terhadap Jokowi sebenarnya adalah kelemahan Pemerintahan Indonesia dan problem utama saat ini adalah untuk mengefektifkan Pemerintahan Jokowi-JK. Pekerjaan berat yang harus diselesaikan di bidang ekonomi yaitu subsidi, kenaikan BBM atau tidak itu kebijakan yang sangat strategis.


Oleh karena itu, pemaknaan Trisakti berdaulat di bidang politik ekonomi dan budaya adalah satu-satunya untuk melawan hegemoni. Politik harus saling menguatkan sehingga bisa berdikari. Masalah yang dihadapi saat ini adalah pemaksaan kehendak radikal dan kerawanan ekonomi. Kesalahan selama reformasi adalah banyak UU yang merugikan rakyat. Untuk dapat melaksanakan tugasnya dengan baik, maka para menteri sebagai pembantu Jokowi di kabinet dan partai pendukung Jokowi di parlemen harus berani dan bersih.


Disamping itu, pemerintahan yang baru harus membuatkan kebijakan agar revolusi mental bisa terlaksana dan diakomodir dalam konsep nasional dan daerah. Revolusi mental tentu saja tidak terlepas dari ideologi bangsa, yakni Pancasila. Pembangunan yang selama ini terjadi akan menghasilkan pola karakter bangsa.


Revolusi mental dan pembangunan karakter bangsa dengan Pancasila untuk memenangkan kompetisi global, dapat diawali dengan langkah pemerintah ikut andil dan membuat program-program terukur untuk merealisasikan revolusi mental tersebut.
Intisari revolusi mental yang dikemukakan atau yang pernah diidekan oleh Presiden Jokowi sebenarnya sudah diungkapkan secara selintas dan tegas oleh Presiden Jokowi dalam pidato pelantikannya dengan menegaskan setiap permasalahan akan dapat diselesaikan dengan baik dengan mengedepankan persatuan, gotong royong dan bekerja.


Intisari dari pidato pelantikan Jokowi adalah hanya dengan bekerja, bersatu dan bergotong royong maka keadilan dan kesejahteraan akan segera terealisasi di Indonesia. Untuk itu, masyarakat juga mengharapkan kabinet Jokowi-JK adalah kabinet yang terdiri dari orang-orang yang suka “bekerja”, profesional dan konsisten dalam menjalankan ideologi negara Pancasila, termasuk mewujudkan kejayaan Indonesia melalui “Cakrawerti Samudera” atau bangsa yang siap menghadapi tantangan dan hambatan yang menghadang. Dengan profil Jokowi yang humble, merakyat dan sederhana, semoga didukung oleh jajaran birokrasinya, agar krisis keteladanan dari kepemimpinan nasional segera dapat diakhiri. Ayo kita bekerja, bekerja dan bekerja bersama Jokowi untuk Indonesia. Semoga.***