Selamat Bekerja, Presiden Rakyat!

NERACA

Jakarta – Joko Widodo akhirnya resmi dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia ke-7. Harapan baru, khususnya di bidang pembangunan ekonomi nasional, menumpuk di pundak presiden baru yang akrab disapa Jokowi tersebut. Itu sebabnya, kerja keras Joko Widodo-Jusuf Kalla dalam membangun bangsa ini menjadi harapan besar seluruh rakyat Indonesia. Besarnya harapan publik terhadap pemerintahan baru tersebut juga tercermin dari meriahnya inagurasi Jokowi-JK sebelum pelantikan hingga malam hari.

Presiden Jokowi memang mengajak seluruh komponen bangsa untuk bersatu dan bekerja keras dalam menggapai kesejahteraan rakyat. “Inilah, momen sejarah bagi kita semua untuk bergerak bersama untuk bekerja, bekerja, dan bekerja,” ujar Presiden Jokowi dalam pidato kenegaraan saat pelantikan di gedung MPR, Senayan, Jakarta, Senin (20/10).

Menurut Presiden, Indonesia bakal semakin kuat jika seluruh lembaga negara bekerja keras membangun negeri. “Saya juga mengajak seluruh lembaga negara untuk bekerja dengan semangat yang sama dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing. Saya yakin, negara ini akan semakin kuat dan berwibawa jika semua lembaga negara bekerja memanggul mandat yang telah diberikan oleh konstitusi,” kata Jokowi.

Senada dengan Presiden Jokowi, Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan, harapan masyarakat terhadap pemerintah baru yang mereka pimpin sangat besar sehingga semua pihak yang nanti terpilih duduk dalam pemerintahan harus siap bekerja giat dan keras. “Masyarakat memberikan harapan yang besar terhadap pemerintahan sekarang,” jelas JK.

Akan tetapi, di tengah optimisme dan harapan baru serta ajakan bekerja keras, pemerintah baru pimpinan Presiden Jokowi menghadapi sejumlah tantangan di bidang ekonomi. Antara lain, tantangan ekonomi global seperti pelambatan ekonomi beberapa negara maju, dan antisipasi pembalikkan arus modal karena normalisasi ekonomi Amerika Serikat sangat dinantikan para pelaku pasar.

“Pelambatan ekonomi global, seperti yang terjadi di Tiongkok, Jepang dan Eropa telah menekan ekonomi Indonesia sepanjang tahun. Akibat pelemahan negara-negara tersebut, kinerja ekspor Indonesia melemah, ditambah penurunan harga komoditas,” kata pengamat ekonomi LIPI Agus Eko Nugroho.

Selain persoalan ekonomi global, masalah subsidi BBM juga menjadi tantangan pemerintah Jokowi-JK. APBN dari tahun ke tahun selalu tersandera oleh perkara membengkaknya subsidi bensin. Sejumlah pihak, termasuk Agus, menyarankan Jokowi tidak tergesa-gesa menaikkan harga BBM subsidi. Namun, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Suryo Bambang Sulisto meminta pemerintahan Jokowi-JK untuk menaikkan harga BBM bersubsidi agar bisa dialihkan ke pembangunan infrastruktur. “Itu yang paling penting,” tegas Ketua Umum Kadin.

Sementara itu, Satuan Kerja Khusus Pelaksana Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) menilai tantangan terbesar pemerintahan baru adalah persoalan energi. Hal itu disampaikan Sekretaris SKK Migas Gde Pradnyana. Menurut dia, penurunan produksi migas khususnya minyak dan peningkatan konsumsi energi terutama BBM, membuat kesenjangan energi khususnya minyak makin lebar. “Ini membuat subsidi BBM yang dibebankan ke APBN juga makin besar,” terang Gde.

Secara terpisah Koordinator PBB di Indonesia Douglas Broderick menyatakan, tantangan utama bagi pemerintah Jokowi-JK adalah menanggulangi ketimpangan atau kesenjangan sosial di tengah masyarakat. Kendati demikian, menurut dia, tantangan dalam mengatasi masalah ketimpangan sosial itu bisa dihadapi bila semua pihak bekerja sama, baik pemerintah maupun masyarakat.

BERITA TERKAIT

Wakil Presiden - Konflik Harus Libatkan Mediator

Jusuf Kalla  Wakil Presiden Konflik Harus Libatkan Mediator Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan setiap negara atau wilayah berkonflik…

KKP Bikin Percontohan Teknologi RAS Pada Unit Pembenihan Rakyat

NERACA Yogyakarta – Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti melakukan tinjauan langsung ke Unit Pembenihan Rakyat (UPR) di desa wisata…

Presiden: Kepastian Hukum Kunci Pembangunan

Presiden: Kepastian Hukum Kunci Pembangunan NERACA Bogor - Presiden Joko Widodo mengatakan kepastian hukum merupakan kunci pembangunan demokrasi dan ekonomi…

BERITA LAINNYA DI BISNIS INDONESIA

AKIBAT JARINGAN INTERNET BELUM MERATA - Bappenas: Indonesia Belum Siap Ekonomi Digital

Jakarta-Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Prof Dr. Bambang Brodjonegoro menilai Indonesia belum siap menghadapi era ekonomi digital. Pasalnya, infrastruktur penopang…

Perlu Libatkan Lembaga Kajian Rumuskan Kebijakan

NERACA Jakarta – Pemerintah dinilai perlu melibatkan dan mempertimbangkan masukan serta rekomendasi yang konstruktif dari sejumlah lembaga kajian terpercaya dalam…

KEBIJAKAN DESENTRALISASI DINILAI BERMASALAH - Jokowi: Ada 42 Ribu Aturan Hambat Investasi

Jakarta-Presiden Jokowi mengungkapkan, masih ada peraturan di tingkat pusat hingga daerah yang menghambat investasi, bahkan jumlahnya mencapai 42.000 aturan. Sementara…