Defisit Listrik Masih Menjadi Tantangan

NERACA

Jakarta -Masalah kelistrikan menjadi salah satu pekerjaan besar yang harus dihadapi pemerintahan baru Jokowi-JK ke depannya. Pasalnya, selama ini rasio elektrifikasi di Indonesia masih terbilang rendah.

Wamen ESDM Susilo Siswoutomo mengatakan, bidang listrik merupakan sektor yang memiliki tantangan paling berat. Menurut dia, saat ini belum semua masyarakat di Indonesia dapat menikmati listrik.

"Pemerintah ke depan harus mampu menyediakan dan membangun pembangkit baru sebesar 6.000-10.000 megawatt per tahun sampai 2025 untuk mendukung dan mendorong pertumbuhan ekonomi dan menghandle pertumbuhan penduduk yang 1,1 persen per tahun," katanya di Jakarta, Senin (20/10).

Dia menambahkan, dari pertumbuhan penduduk tersebut maka dapat dilihat bahwa pemanfaatan sumber energi yang pas, adalah energi alternatif seperti penggunaan batu bara. "Kita tidak punya pilihan selain menambah tulang punggung untuk pembangkit listrik," katanya.

Selain itu, Wamen juga mengingatkan untuk memaksimalkan pemanfaatan energi dari yang kecil. Seperti mengembangkan Hydro, pemanfaatan gas dan mikrohydro, minihydro, dan biomassa."Itu semua tantangan terkait kelistrikan," ujarnya.

Selain itu juga, dia menilai pemerintah menilai PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) tidak akan bisa mengatasi defisit listrik sendirian karena meningkatnya kebutuhan listrik nasional tak sebanding dengan kemampuan PLN. “PLN tidak akan bisa memenuhi kebutuhan listrik di Indonesia sendirian. Pasalnya, kemampuan PLN memenuhi kebutuhan listrik tidak sebanding dengan meningkatnya kebutuhan listrik,” terangnya.

Berdasarkan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2013-2023, diperlukan tambahan kapasitas pembangkit sebanyak 59,5 GW untuk melayani pertumbuhan kebutuhan listrik yang mencapai 386 TWh pada 2023. Dari kapasitas tersebut, PLN hanya akan membangun 16,9 GW.

Peran terbesar diserahkan kepada swasta melalui skema independent power producer (IPP) yakni sebesar 25,5 GW. Sisanya, sebesar 17,1 GW merupakan proyek unallocated, yaitu pembangkit yang belum ditetapkan pengembang maupun sumber pendanaannya.

Sedangkan menurut Direktur Utama PLN Nur Pamudji mengakui adanya peningkatan peran swasta dalam upaya penyediaan listrik nasional. Menurutnya, peningkatan peran swasta tak lepas dari tingginya tingkat pertumbuhan kebutuhan listrik di Indonesia yakni mencapai angka 8,4% per tahun.

“PLN memang ingin memberi peran lebih besar kepada swasta untuk mencukupi kebutuhan listrik, sisanya akan dipenuhi oleh PLN,” ujarnya.

Dia mengungkapkan PLN tidak lagi menjadi satu-satunya pemegang hak monopoli penyediaan listrik nasional sejak DPR mengesahkan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan. Beleid tersebut membuka kesempatan pada sektor swasta, koperasi, dan badan usaha milik daerah (BUMD) untuk mengembangkan usaha penyediaan listrik dalam rangka mempercepat elektrifikasi. [agus]

BERITA TERKAIT

BPS: NPI Masih Defisit di Agustus 2018 - MESKI EKSPOR TUMBUH, LAJU IMPOR LEBIH DERAS

Jakarta-Badan Pusat Statistik (BPS) merilis data neraca perdagangan Indonesia (NPI) sepanjang Agustus 2018 mengalami defisit sebesar US$1,02 miliar, menurun sedikit…

Ansaldo Energia Gelar Customer Day - Perkuat Pasar Listrik di Indonesia

NERACA Jakarta - Ansaldo Energia, perusahaan asal Italia di industri pembangkit tenaga listrik terintegrasi, memperkuat pasar Indonesia sejalan dengan program…

Ombudsman Masih Temukan Indikasi Maladministrasi di Sukamiskin

Ombudsman Masih Temukan Indikasi Maladministrasi di Sukamiskin NERACA Bandung - Ombudsman Republik Indonesia masih menemukan adanya indikasi maladministrasi di Lembaga…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Tol JORR Berlakukan Contraflow Sampai 3 Oktober

      NERACA   Bekasi - PT Jasa Marga (Persero) Tbk melakukan uji coba rekayasa lalu lintas 'contraflow' atau…

Ekspor Kakao Diproyeksikan Tumbuh Hingga 10% - Permintaan Tinggi

      NERACA   Jakarta – Di tengah pesimisme sebagian pengusaha sektor perkebunan akan kinerja ekspor pada penghujung tahun…

PT Lintas Marga Sedaya Raih Pembiayaan Rp8,8 Triliun

    NERACA   Jakarta - PT Lintas Marga Sedaya (LMS), menerima pembiayaan sindikasi sejumlah Rp8,8 triliun. Pembiayaan sindikasi ini…