NERACA

Jakarta -Masalah kelistrikan menjadi salah satu pekerjaan besar yang harus dihadapi pemerintahan baru Jokowi-JK ke depannya. Pasalnya, selama ini rasio elektrifikasi di Indonesia masih terbilang rendah.

Wamen ESDM Susilo Siswoutomo mengatakan, bidang listrik merupakan sektor yang memiliki tantangan paling berat. Menurut dia, saat ini belum semua masyarakat di Indonesia dapat menikmati listrik. 

"Pemerintah ke depan harus mampu menyediakan dan membangun pembangkit baru sebesar 6.000-10.000 megawatt per tahun sampai 2025 untuk mendukung dan mendorong pertumbuhan ekonomi dan menghandle pertumbuhan penduduk yang 1,1 persen per tahun," katanya di Jakarta, Senin (20/10).

Dia menambahkan, dari pertumbuhan penduduk tersebut maka dapat dilihat bahwa pemanfaatan sumber energi yang pas, adalah energi alternatif seperti penggunaan batu bara. "Kita tidak punya pilihan selain menambah tulang punggung untuk pembangkit listrik," katanya.

Selain itu, Wamen juga mengingatkan untuk memaksimalkan pemanfaatan energi dari yang kecil. Seperti mengembangkan Hydro, pemanfaatan gas dan mikrohydro, minihydro, dan biomassa."Itu semua tantangan terkait kelistrikan," ujarnya.

Selain itu juga, dia menilai pemerintah menilai PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) tidak akan bisa mengatasi defisit listrik sendirian karena meningkatnya kebutuhan listrik nasional tak sebanding dengan kemampuan PLN. “PLN tidak akan bisa memenuhi kebutuhan listrik di Indonesia sendirian. Pasalnya, kemampuan PLN memenuhi kebutuhan listrik tidak sebanding dengan meningkatnya kebutuhan listrik,” terangnya.

Berdasarkan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2013-2023, diperlukan tambahan kapasitas pembangkit sebanyak 59,5 GW untuk melayani pertumbuhan kebutuhan listrik yang mencapai 386 TWh pada 2023. Dari kapasitas tersebut, PLN hanya akan membangun 16,9 GW.

Peran terbesar diserahkan kepada swasta melalui skema independent power producer (IPP) yakni sebesar 25,5 GW. Sisanya, sebesar 17,1 GW merupakan proyek unallocated, yaitu pembangkit yang belum ditetapkan pengembang maupun sumber pendanaannya.

Sedangkan menurut Direktur Utama PLN Nur Pamudji mengakui adanya peningkatan peran swasta dalam upaya penyediaan listrik nasional. Menurutnya, peningkatan peran swasta tak lepas dari tingginya tingkat pertumbuhan kebutuhan listrik di Indonesia yakni mencapai angka 8,4% per tahun.

“PLN memang ingin memberi peran lebih besar kepada swasta untuk mencukupi kebutuhan listrik, sisanya akan dipenuhi oleh PLN,” ujarnya.

Dia mengungkapkan PLN tidak lagi menjadi satu-satunya pemegang hak monopoli penyediaan listrik nasional sejak DPR mengesahkan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan. Beleid tersebut membuka kesempatan pada sektor swasta, koperasi, dan badan usaha milik daerah (BUMD) untuk mengembangkan usaha penyediaan listrik dalam rangka mempercepat elektrifikasi. [agus]