Indonesia Harus Jadi Negara Maritim

Selasa, 21/10/2014

NERACA

Jakarta - Direktur Eksekutif Indonesia for Global Justice (IGJ)Riza Damanikmengatakan Pidato pelantikan Presiden Joko Widodo diantaranya menegaskan bahwa Indonesia pernah jaya di laut, dan hanya akan dapat kembali jaya bila membenahi adab kelautannya.”Harapannya arah kebijakan dari pemerintah baru ini memang menjadikan Indonesia menjadi negara maritim,” katanya di Jakarta, Senin (20/10).

Menurut DIA, setidaknya terdapat tiga modal membenahi adab kelautan nasional. Pertama, kesadaran paradigmatik. "Kita patut bersyukur Presiden Jkowi memiliki modal ini. Setidaknya tersaji pada tiap gagasannya membenahi Indonesia, termasuk pidato pelantikannya," jelasnya.

Kedua, dukungan instrumen negara, khususnya dari Legislatif dan Yudikatif, terkait pembiayaan, pengawasan, dan regulasi memadai guna operasionalisasi kesadaran paradigmatik kelautan tadi ke dalam program pembangunan.

Ketiga, guna memastikan agenda berjalan paripurna & terwujud, dibutuhkan kesadaran kolektif bangsa. Maka penguatan organisasi rakyat nelayan, baik laki-laki & perempuan terdidik, berbudaya, dan terorganisir mutlak dibutuhkan menyelamatkan peradaban bangsa.

Adapun agenda 5 tahun ke depan dapat dimulai dengan operasionalisasi konektivitas maritim. Kenapa konektivitas? Karena bagi negara kepulauan sebesar Indonesia, konektivitas laut menjadi urat nadi interaksi sosial, ekonomi, politik dan penyerbukan budaya antarpulau, yang pada akhirnya akan memperkuat daya lenting bangsa Indonesia terhadap dampak buruk globalisasi seperti liberalisasi investasi dan perdagangan, termasuk tantangan domestik berupa ketimpangan pembangunan dan kemiskinan.

Secara lebih operasional pondasi konektivitas tersebut dapat kita wujudkan melalui: 1) pembenahan fungsi kepelabuhanan; 2) perkuat strategi kedaulatan dan diversifikasi pangan melalui perlindungan nelayan dan petani; 3) optimalisasi peran usaha galangan kapal dalam negeri; 4) penguatan kelembagaan riset dan teknologi kelautan.

“Dengan begitu kesejahteraan nelayan tidak lagi (hanya) menjadi indikator keberhasilan Pemerintahan Pak Jokowi kelak, juga telah menjadi kunci mengatasi kemiskinan, kelaparan, & tegaknya kedaulatan kepulauan Indonesia,” tegasnya.

Pada kesempatan berbeda, Anggota DPR dari politisi Golkar Agus Gumiwang menilai pemerintahan mendatang yang dipimpin oleh presiden Jokowi berencana menguatkan poros maritim sebagai salah satu cara untuk meningkatkan perekonomian dalam negeri. menurutnya rencana tersebut sangat bagus guna mendongkrak perekonomian Indonesia, lantaran di mana Indonesia memang negara kepulauan.

Yang menurut saya bagus, maka saya dukung beliau ketika beliau bicara pembangunan di bidang maritim dlam pandangan saya, poros maritim, harus dan perlu jadi lokomotif pembangunan, turunannya banyak, poros maritim banyak," katanya.

Agus pun secara pribadi mendukung jika memang dibentuk kementerian koordinator bidang kemaritiman. "Beliau memutuskan yang saya baca di koran untuk menko untuk maritim, itu keputusan yang tepat," sebutnya.

Menurutnya, poros maritim memang harus jadi prioritas pemerintahan ke depan yang pada pemerintahan lalu tidak terlalu diperhatikan. "Poros maritim, harus jadi prioritas," pungkasnya. [agus]