Pemilihan pimpinan DPR dan MPR yang telah dilewati beberapa waktu lalu menimbulkan berbagai reaksi dikalangan masyarakat. KMP (Koalisi Merah Putih) berhasil merebut kursi pucuk pimpinan di DPR dan MPR setelah melalui proses pertarungan politik dengan rivalnya KIH (Koalisi Indonesia Hebat).

Dinamika tersebut menimbulkan kekhawatiran masyarakat akan jalanya proses penyelanggaraan pemerintah akibat kekuatan berimbang antara KMP dengan KIH yang sebelumnya berhasil merebut kursi tertinggi dikedudukan pemerintahan dalam pertarungan pemilihan presiden dan wakil presiden periode 2014-2019.

Berbagai pemberitaan dan opini dikeluarkan sebagai ungkapan ekspresi dukungan dan penolakan terhadap dinamika perpolitikan Indonesia yang terjadi belakangan ini. Keberhasilan KMP dalam pertarungan politik dihujat oleh beberapa kalangan kontra KMP.

Meskipun KMP memenangkan pemilihan pimpinan DPR dan MPR  dengan cara sehat, tetap ada pihak yang berupaya memutar realita tersebut kearah kecurangan. Mulai dari pendapat, kritisi hingga provokasi dilakukan oleh berbagai pihak untuk mendapat dukungan dari masyarakat terkait gagasan opini yang dimilikinya, imbasnya adalah masyarakat luas menjadi korban provokasi tersebut.   

Pertarungan Sehat

Pertarungan politik sejatinya adalah seni memamainkan taktik dan strategi untuk tujuan memperoleh kemenangan. Bagi orang yang berkecimpung di dalamnya haruslah siap untuk menerima kenyataan pahit manisnya hasil yang akan diperoleh, dan kekuasaan bagai piala yang dijanjikan dalam sebuah pertarungan. Seharusnya, semua pihak menyadari secara gamblang resiko yang akan ditanggung oleh mereka, sehingga semua pihak dapat melalui koridor sesuai dengan ketetapan yang berlaku tanpa ada sedikitpun kecurangan yang terjadi di dalamnya.

Loby politik yang berujung dengan kesepaktan adalah hal yang lumrah dan fair dalam penyusunan strategi politik. Tidak ada pemaksaan dalam sebuah konstelasi politik, karena semuanya tergantung pilihan dan suara dari golongan partai. Jika sebuah golongan merasa tidak diuntungkan, golongan tersebut bebas untuk memilih hal yang dianggap pantas dengan bargaining posision atau posisi tawar mereka.

Sehingga terlihat jelas bahwa tidak ada pihak yang merasa dirugikan karena masing-masing golongan telah menyadari betul setiap langkah politiknya. Berbicara mengenai bargaining posision, semua golongan partai sangat bergantung pada dukungan masyarakat terhadap kelompoknya. Dalam hal ini, masyarakat menjadi faktor utama yang menentukan kekuatan sebuah partai politik dalam menentukan posisi tawar.

Pemberitaan media massa akhir-akhir ini kerap menyuarakan provokasi yang bertujuan menimbulkan gejolak dalam masyarakat. Berbagai opini dimunculkan untuk menjatuhkan sebuah golongan yang dianggap tidak memenuhi keterwakilan masyarakat. Ketidakpuasan dimunculkan dengan pemberitaan opini negatif terhadap pihak-pihak tertentu sehingga berujung pada stigma negatif dalam masyarakat mengenai pihak yang dimaksudkan.

Gagasan opini yang bersifat common sense (tanpa didasari data dan fakta yang kuat) bermunculan diberbagai media baik media online maupun cetak. Tak jarang hal tersebut salah ditafsirkan beberapa kalangan masyarakat yang menilai gagasan opini tersebut adalah sebuah kebenaran. Kata-kata seperti politik balas dendam, maruk kekuasaan, dan hal lainya sering dikeluarkan oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab untuk mendiskreditkan kubu KMP.

Seharusnya pihak tersebut menyadari bahwa penyelenggaraan pemerintahan saat ini dalam kondisi ideal, dimana penyelenggaraan pemerintah yang dilakukan oleh lembaga eksekutif dan kontrol yang dilakukan oleh lembaga legislatif memiliki kekuatan berimbang. Selain itu, hasil yang diperoleh saat ini tidak didapat secara instan, melainkan telah melalui proses panjang dan telah melewati mekanisme yang sah dimata hukum. Untuk itu, media diharapkan dapat berperan untuk memfilter semua opini provokatif yang dapat menimbulkan stigma negatif masyarakat 

Peran Masyarakat

Masyarakat harus menyadari  besarnya peran dan pengaruh dari setiap suara individu di dalamnya. Disamping itu masyarakat harus memberikan kepercayaan negarawan atau semua lembaga penyelenggara negara untuk dapat menjalankan tugas dan fungsi masing-masing. Apabila nantinya DPR dan MPR menyalahi wewenang yang diberikan dan bekerja tidak atas nama kepentingan rakyat, maka rakyat dapat melakukan protes dan penolakan.

Demikian pula sebaliknya, jika presiden terpilih tidak menjalankan peranya untuk kepentingan rakyat, maka rakyat dapat melakukan pemakzulan melalui langkah hukum yang sesuai dengan ketetapan hukum. Yang menjadi catatan penitng adalah, masyarakat harus menyadari bahwa kekuatan terbesar dalam sebuah negara demokrasi berada ditangan rakyat. Dengan demikian, masyarakat dapat mengontrol jalanya penyelenggaraan pemerintah dan tidak mudah terpengaruh dengan provokasi yang berutujan menciptakan gejolak dalam masyarakat.***