NERACA

Jakarta - Ditengah kebutuhan gas untuk domestik tengah meningkat, Menteri Koordinator bidang Perekonomian yang juga merangkap sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ad Interim Chairul Tanjung (CT) menyarakan bahwa produksi gas tangguh akan lebih banyak untuk domestik.

Hal itu menyusul perjanjian jual beli gas (PJBG) antara British Petroleum (BP) Tangguh dengan PT PLN (Persero) dan BP Tanggung telah membangun sarana LNG dari Train satu sampai yang ketiga. "BP Tangguh misalnya telah melakukan pembangunan khusus trani satu, dua dan akan dilanjutkan yang ketiga. Dari sini saja, kita berhasil mendorong perusahaan ini untuk mengalokasi 40% hasil produksi bagi kepentingan domestik," jelasnya di Jakarta, akhir pekan kemarin.

Menurut dia, 40% pasokan produksi ini akan diserahkan kepada PLN untuk memanfaatkan bagi kepentingan rasio elektrifikasi nasioanal. Kata dia, diharapkan PLN bisa memanfaatkan LNG ini guna mengakomodasi kebutuhan listrik khsususnya di kawasan timur Indonesia. "Kami serahkan kepada PLN. Baiknya memang digunakan untuk kepentingan rasio elektrifikasi nasional," ucapnya.

Tercatat, PJBG antara BP Tangguh dan PLN merupakan kontrak jual beli LNG dalam jangka panjang. Angka waktu perjanjian selama 19 Tahun. Sejumlah 400 kargo LNG akan dikirimkan selama jangka waktu perjanjian. Gas itu diperuntukan memenuhi kebutuhan pembangkit listrik PLN di seluruh Indonesia dan akan menggantikan kebutuhan bahan bakar minyak sebagai energi primer.

Sebelumnya, bekas Menteri ESDM Jero Wacik boleh saja berbangga telah berhasil merenegosiasi harga gas Tangguh, Papua Barat, ke Fujian, Tiongkok, dari US$ 3,3 per MMBTU menjadi US$ 8 per MMBTU mulai 1 Juli 2014 ini. Akan tetapi, menurut pakar energi, rendahnya angka hasil renegosiasi gas Papua itu justru memperlihatkan pemerintah memberikan subsidi buat kepentingan asing.

Direktur Indonesia Resources Studies (IRESS) Marwan Batubara menilai harga jual gas ekspor yang naik dari US$3,3 per MMBTU menjadi US$8 per MMBTU bukanlah harga yang pas. Pasalnya saat ini harga gas untuk domestik berada di atas harga tersebut.

Sementara itu, pihak PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) membeli liquified natural gas (LNG) dari lapangan gas Tangguh di Papua secara on spot (langsung tanpa kontrak) pada 16 September 2014 sebanyak 2 kargo.

Kepala Divisi Gas dan Bahan Bakar PLN Suryadi Mardjoeki mengungkapkan, pembelian gas secara on spot dari Tangguh adalah kali pertama dilakukan PLN guna memenuhi kebutuhan LNG pembangkit listriknya. “Itu sangat penting buat PLN karena dalam master sales agreement (MSA), pembelian spot bertujuan agar PLN siap melakukan pembelian spot dari mana saja,” ujar Suryadi.

Suryadi menambahkan, pihaknya membeli gas Tangguh secara on spot karena lapangan tersebut memiliki kelebihan produksi akibat menurunnya permintaan gas dari Korea Selatan dan Jepang. “Karena di Jepang dan Korea sedang musim panas, maka konsumsi turun drastic. Akibatnya, dari Tangguh ada kelebihan produksi yang bisa dijual on spot kepada PLN,” tutur Suryadi.

Apalagi, menurut dia, harga pembelian on spot tersebut jauh lebih murah bila dibandingkan dengan pembelian secara kontrak. Ini karena pembelian on spot hanya terbatas dan bersifat kondisional. “LNG yang dijual on spot kepada PLN, yaitu yang Platts, harganya US$ 10,7 per mmbtu, bandingkan dengan kontrak yang US$ 13,4,” ungkap Suryadi.

Bila sesuai kontrak 2014, pembelian gas dari lapangan Tangguh adalah sebanyak 12 kargo. Namun kemungkinan besar jumlah tersebut dikurangi lantaran kilang Arun sebagai tempat penyimpanan LNG belum selesai dibangun. “Pembelian kargo dari Tangguh itu hanya untuk mengurangi penambahan kebutuhan Tanjung Priok dan Muara Karang. Kebutuhan dari Tanjung Priok dan Muara Karang diperkirakan 27 sampai 28 kargo. Sedangkan alokasi yang sudah komit dari Nusantara Migas Bontang adalah 22 kargo. Jadi kira-kira ada 5 sampai 6 kargo yang harus ditambahkan,” papar Suryadi.

Meskipun alokasi gas untuk domestik cukup besar, akan tetapi kebutuhan gas domestik jauh lebih besar. Bahkan PT Pertamina (Persero) sampai mengimpor gas dari Texas, Amerika Serikat. Rencana inipun mendapat dukungan dari Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan. Menurut dia, dukungan ini diberikan lantaran kekayaan gas Indonesia sudah dipakai untuk memenuhi kebutuhan pihak asing.

"Jatah gas dalam negeri kan sudah terikat dengan kontrak-kontrak lama. Misal sumber gas di dalam negeri kan. Bontang, Arun dan Tangguh. Yang Arun sudah habis, kalau Bontang kan sudah terikat kontrak dengan Jepang, yang Tangguh kan sudah terikat kontrak dengan Fujian Tiongkok," ujar Menteri BUMN Dahlan Iskan.

Di sisi lain, Pertamina memiliki fasilitas penampungan dan pengolahan gas yang sangat besar. Jika tidak ada pasokan gas maka fasilitas tersebut tidak terpakai secara optimal. "Sementara Pertamina punya receiving terminal yang besar sekali. Nah itu harus diisi, memang sejak semula mengadakan receiving terminal itu salah satu sumber gasnya dari impor," jelas dia.

Dia menambahkan, meski Indonesia memiliki sumber gas sangat banyak. Namun, Pertamina tidak serta-merta bisa memperoleh sumber gas baru. "Sedang diusahakan dan tidak bisa langsung sekarang. Misalnya kalau kita cari sumur gas perlu waktu 3-4 tahun. Sementara kita perlu gas sekarang," ungkapnya.