Jakarta – Usai pelantikan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla periode 2014-2019 di MPR/DPR hari ini (20/10), pemerintahan baru akan menghadapi tantangan ekonomi cukup berat pada 2015-2016 di tengah ketidakpastian ekonomi global dan persoalan dalam negeri yang memprihatinkan. Salah satunya adalah merealisasikan kenaikan harga BBM bersubsidi dalam waktu dekat ini.

NERACA

Menurut Menko Perekonomian Chairul Tanjung, dari faktor eksternal, perekonomian Indonesia ke depan dibayangi tantangan terutama dampak membaiknya ekonomi Amerika Serikat yang memicu kebijakan The Fed menaikkan suku bunga acuannya. Kebijakan ini akan menyebabkan pembalikan arus modal asing yang selama ini ditempatkan di sejumlah negara berkembang.

Selain itu, pemerintahan baru juga harus menghadapi berbagai masalah ekonomi dalam negeri seperti defisit transaksi berjalan (current account). “Kelihatannya dua tahun ke depan (2015-2016) kita akan mengalami keadaan yang kurang menguntungkan,” ujarnya di Jakarta, Jumat (17/10)

Sebelumnya mantan Gubernur BI Darmin Nasution mengingatkan, konsumsi berlebih masyarakat terhadap BBM akan tetap memperlebar impor minyak olahan pada neraca perdagangan, yang pada gilirannya akan tetap menggerus keseimbangan neraca pembayaran, yang menjadi komponen neraca transaksi berjalan.

Menurut data BI, hingga kuartal II-2014 defisit neraca transaksi berjalan tercatat mencapai US$9,1 miliar atau 4,27% dari produk domestik bruto (PDB).

Meski demikian, Darmin mengatakan kenaikan harga BBM bersubsidi sebaiknya tidak dalam besaran yang terlalu tinggi dan bersifat periodik. Hal ini untuk mencegah tekanan ekonomi bagi masyarakat miskin. Pemerintah sebaiknya menerapkan kenaikan harga BBM secara berkala dalam 3-5 tahun ke depan. “Sekitar kenaikannya 20%-25% untuk sekali naik harganya,” ujarnya.

Hal senada juga dilontarkan pengamat energi Dirgo D. Purbo. Menurut dia, berdasarkan perhitungan harga pokok premium di dalam negeri saat ini adalah Rp 7.300 per liter. Jadi, apabila pemerintahan baru menaikkan harga Rp 1.000 menjadi Rp 7.500 per liter, tidak memberatkan bagi masyarakat Indonesia yang sebagian besar masih miskin.

Inflasi Terpengaruh  

Ekonom Utama LIPI Latief Adam mengatakan, kenaikan harga BBM akan menekan pertumbuhan ekonomi. Hal ini berkaca tahun 2013, saat BBM naik ekonomi hanya tumbuh 5,78%, turun dari tahun sebelumnya 6,2%.

"Kalau harga BBM naik, ekonomi bisa tumbuh 5% itu sudah bagus. Inflasi juga naik setelah kenaikan BBM. Setiap harga BBM naik Rp1.000 per liter, inflasi bertambah 0,9%. Jadi, jika nanti naik Rp3.000 per liter, inflasi hingga akhir tahun di atas 7%," ujarnya kepada Neraca, akhir pekan lalu.

Dia menjelaskan tingginya defisit neraca transaksi berjalan juga banyak disokong besarnya impor BBM. Salah satu solusi menekan defisit adalah menaikkan harga BBM bersubsidi. Di dalam negeri, pada 2015 pemerintahan baru juga harus menghadapi besarnya defisit transaksi berjalan dan hal ini yang membuat beban pemerintah baru semakin besar.

"Pilihan kenaikan BBM itulah yang harus dihadapi pemerintah baru. Padahal, pemerintah baru nanti baru membangun legitimasi dan dukungan rakyat. Namun, kebijakan tersebut harus dijalankan untuk menekan tingginya defisit neraca transaksi berjalan," ujarnya.

Menurut dia, kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) memang idealnya dilakukan pada tahun 2015, karena dapat dibarengi dengan program pendukung dari naiknya harga bahan bakar. Secara ekonomi harga BBM saat ini harus dinaikkan dengan mengurangi BBM bersubsudi yang memberatkan ekonomi Indonesia.

"Persoalan BBM sudah menjadi penyakit kronis, sebab dana yang dialokasikan untuk subsidi cukup besar. Kenaikan harga bahan bakar itu dapat disiapkan dengan formula khusus terhadap berbagai kebijakan manfaat yang disiapkan pemerintah," ujar Latif.

Latief menambahkan kenaikan BBM ini akan berpengaruh masyarakat menengah ke bawah, terutama terkait dengan harga pangan dan daya beli masyarakat, jika momentum kenaikannya tidak tepat. Menaikkan harga BBM tidak bisa dihindari karena beban subsidi membuat negara kesulitan melakukan investasi. Hal itu berimbas pada terhambatnya pertumbuhan ekonomi. Kenaikan harga BBM memang berimbas pada inflasi. Namun tidak akan berefek tinggi jika direalokasikan pada tujuan yang tepat oleh pemerintahan mendatang.

Direktur Eksekutif Indef, Enny Sri Hartati mengatakan wacana pemerintah baru untuk menaikan harga BBM subisdi memang harus dilakukan mengingat saat ini subsidinya untuk BBM sudah sangat tinggi di atas Rp 300 trilliunan disamping itu disinyalir masih tersandranya defisit neraca perdagangan dan defisit transaksi berjalan. Kendati demikian, perlu dicatat jika pemerintah baru menaikan dalam jangka pendek atau November 2014 ini dirasa kurang tepat. "Kalau November besok saya rasa terlalu dini, paling cepat Maret 2015, " kata dia.

Mengingat pertumbuhan ekonomi di tahun 2014 ini berjalan lesu, diproyeksikan hanya berkisar 5,2 persen hingga dipenghujung tahun dan penyumbang terbesar karena daya beli masyarakat yang masih tinggi.

Jika pemerintah terlalu cepat menaikan pada November besok dikhawatirkan akan menambah dampak yang melebar yang menjadikan pertumbuhan ekonomi bisa terpuruk. "Saat ini pertumbuhan ekonomi masih ditopang oleh daya beli masyarakat, jika pemerintah menaikan bisa langsung berdampak negatife terhadap pertumbuhan ekonomi 2014," ujarnya.

Pengamat ekonomi Indef Prof Dr Didiek J. Rachbini menilai bahwa pemerintah Jokowi mempunyai kewajiban untuk menyesuaikan harga BBM. Pasalnya, saat ini ekonomi Indonesia sulit untuk tumbuh lantaran masih tersandera subsidi BBM yang terlampau besar. Padahal, dengan menyesuaikan harga maka alokasi subsidi bisa diperuntukkan ke sektor yang lebih produktif seperti infrastruktur.

"Kalau mau ekonominya tumbuh, pemerintah harus menaikkan harga BBM seperti contoh di Turki. Negara tersebut telah sukses mengelola ekonomi karena berani mengambil kebijakan tidak populer," ujarnya.

Dia menjelaskan bahwa Turki menerapkan dua harga pada BBM, satu Euro untuk harga BBM-nya, dan satu Euro lagi untuk pembayaran cukainya, sehingga total dalam membeli bensin orang Turki harus membayar 2 Euro atau setara Rp 25.000 / liter. BBM tidak disubsidi melainkan dipajaki, dicukai. "Makanya ekonomi Turki pernah tumbuh sampai 9%," jelas Didik,

Soal dampak inflasi, Didik menilai bahwa dampak inflasi yang ditimbulkan dari kenaikan BBM bersifat jangka pendek. Namun begitu, ia berharap agar pemerintah menaikkan harga menjelang akhir tahun. "Lebih bagus akhir tahun supaya inflasi sekarang rendah, naik sebentar kembali normal, sehingga mengatur inflasi," jelasnya. agus/mohar/bari