Pembangunan Infrastruktur Perlu Ditambah

Senin, 20/10/2014

NERACA

Jakarta - Direktur Utama PT Astra Internasional Tbk, Prijono Sugiarto, menyarankan pemerintahan yang baru harus bisa menambah pembangunan infrastruktur agar biaya logistik tak menjadi mahal dan sejumlah industri menjadi berkembang."Biaya transportasi yang mahal masih menjadi masalah utama di Indonesia yang sebabkan harga logistik menjadi tinggi," katanya, usai melakukan pertemuan dengan Komite Ekonomi Nasional di Jakarta, Jumat (17/10), pekan lalu.

Prijono juga mengatakan bahwa harga barang yang tinggi karena harus membayar biaya transportasi yang mahal sehingga menyebabkan daya beli masyarakat menjadi rendah.Konsekuensi tersebut menjadi salah satu penghalang berkembangnya sejumlah industri dengan cepat, karena mereka harus mengalokasikan dana lebih pada proses pengantaran barang, yang merupakan resiko dari kondisi infrastruktur yang masih terbatas di dalam negeri.

Adapun infrastruktur yang dimaksud berupa pembangunan akses jalan yang lebih banyak dan pelabuhan memadai. "Hingga saat ini pembangunan akses jalan tol di Indonesia hanya 900 kilometer. Sementara Malaysia sudah mencapai di atas 2.000 kilometer. Tak heran industri mereka (Malaysia) semakin maju," ujar Prijono.

Dengan dikembangkannya pembangunan sejumlah infrastruktur tersebut, dirinya berharap kesenjangan yang masih ada di masyarakat Indonesia dapat berkurang dan industri dalam negeri meluas. SementaraDeputi Sarana dan Prasarana Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Dedy Supriadi Priyatna mengatakan, jika melihat visi misi presiden terpilih dan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 teknokratik, kebutuhan anggaran infrastruktur untuk tahun depan saja mencapai Rp236,6 triliun.

Namun alokasi dana dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara 2015 telah disetujui DPR hanya Rp150,7 trilliun. "Memang masih ada jarak (gap) jika melihat visi dan misi dari presiden terpilih. Ini terlihat dari anggaran infrastruktur yang disetujui di tahun 2015 hanya Rp150,7 triliun, dari sebelumnya Rp143,9 triliun,” terang Dedy.

Selain itu, anggaran infrastruktur tersebut tentu harus mendapatkan dukungan tambahan dari sumber lain seperti BUMN, swasta, serta kemitraan pemerintah dan swasta (KPS). “Untuk mencapai rasio (anggaran) infrastruktur ideal 5% dari produk domestic bruto (PDB), jelas harus ditambah anggarannya, minimal 20% dari bujet APBN. Anggaran itu tentu juga belum cukup karena nutuh sumber lainnya seperti swasta, BUMN, dan KPS,” terangnya. [agus]