Pemerintah Baru Harus Mewujudkannya

Kemandirian Pangan

Senin, 20/10/2014

NERACA

Jakarta -Aliansi yang tergabung dari Indonesia for Global Justice (IGJ), Kiara dan Field Indonesia, menilai selama satu dekade dibawah kepemimpinan SBY, persoalan pangan belum juga mampu diselesaikan. Hal ini dibuktikan dengan semakin meningkatnya ketergantungan pangan Indonesia terhadap impor. Untuk itu pemerintah baru nanti diharuskan mampu mewujudkan kemandirian pangan nasional

Rachmi Hertanti, peneliti dari Indonesia for Global Justice (IGJ), mengatakan derasnya impor berakibat terhadap peningkatan angka kemiskinan petani di pedesaan. Dalam kurun tiga tahun terakhir nilai impor pangan telah mencapai lebih dari 19,2 miliar USD. Situasi ini diakibatkan oleh massifnya agenda pasar bebas ASEAN yang melakukan pembukaan akses pasar dan investasi asing. Padahal Indonesia yang mempunyai segudang potensi alam yang mampu menciptakan kemandirian pangan.

“Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015 telah membuka akses pasar pangan secara lebar dan hal ini berdampak terhadap menurunnya daya saing petani dan nelayan. Selain itu, liberalisasi pangan ASEAN mendorong industrialisasi pangan oleh korporasi sehingga semakin memarginalkan petani dan nelayan sebagai produsen pangan nasional. Oleh karenanya pemerintah baru nanti diharuskan mempunyai platform yang lebih baik guna mewujudkan kemandirian pangan nasional,” katanya di Jakarta, akhir pekan kemarin.

Jika merujuk dari data Badan Pusat Statistik, menurutnya saat ini telah terjadi penurunan jumlah tenaga kerja sektor pertanian sebesar 1,53 juta orang terhitung sejak Februari 2012-Februari 2014. Angka kemiskinan di pedesaan juga masih cukup tinggi yang mencapai 14,7% pada awal 2014.

Sedangkan menurut Martin dari Kiara juga menambahkan bahwa dengan pembukaan pasar akibat MEA 2015, Indonesia semakin merugi karena pencurian ikan yang secara aktif dilakukan oleh 4 negara ASEAN, yaitu Malaysia, Vietnam, Thailand, dan Filipina. Juga pembukaan akses pekerjaan ABK asing yang secara nyata merampas lapangan pekerjaan warga negara Indonesia sebagai salah satu modus pencurian ikan.

Paradigma kebijakan pangan yang memberikan ruang seluas-luasnya kepada peran korporasi transnasional dalam industrialisasi pangan sudah saatnya dihentikan. Hal ini berdampak terhadap pengambil-alihan lahan petani. “Pembangunan Food Estate dibawah MP3EI telah berdampak terhadap pengambil-alihan lahan ke tangan korporasi. Dengan pertumbuhan sebesar 24,57% penguasaan lahan oleh korporasi dalam kurun waktu 10 tahun, telah menghilangkan 5,17 juta petani atas kepemilikan lahannya”,Tambah Budi Laksana dari Field Indonesia.

Untuk itu, Aliansi ini mendesak pemerintahan baru dibawah kepemimpinanJokowi-JKharus benar-benar mengembalikan makna kedaulatan pangan sejati yakni kedaulatan pangan di tangan produsen pangan lokal, petani dan nelayan, dan bukan kepada korporasi. Sehingga kebijakan pangan yang harus disusun oleh menteri yang bertanggung jawab terhadap pemenuhan hak atas pangan dalam pemerintahan Jokowi-JK harus menempatkan petani dan nelayan sebagai pelaku utama pembangunan pertanian Indonesia dengan memberikan upaya perlindungan dan pelayanan yang optimal dari dampak buruk liberalisasi pangan dalam MEA 2015.

Sedangkan menurut Wakil Presiden terpilih Jusuf Kalla (JK) mengatakan, dalam lima tahun terakhir kondisi pangan dan energi Indonesia mengalami kritis. Akibatnya, Indonesia masih banyak mengimpor bahan pangan."Jumlah penduduk Indonesia yang mencapai 240 juta jiwa dengan luas lahan sawah kita yang hanya 8 juta hektar yang ditanami 12 juta hektar", ujarnya.

Menurut Jusuf, Indonesia pada 2012 mengimpor pangan sebesar 2,7 juta ton. Padahal pada 2008-2009, pangan dalam keadaan swasembada beras."Energi kebutuhan penting. Tidak ada gerak manusia tanpa energi, kita mengalami krisis dewasa ini, baik BBM, listrik, sehingga ini hal penting yang harus kita selesaikan dalam waktu dekat", ujar Jusuf.Lanjut, mengenai pangan yang harus ditingkatkan adalah produktivitas dengan bibit yang baik, pupuk, dan pengairan. [agus]