NERACA

Jakarta - Kemenangan kubu koalisi pendukung Prabowo di DPR dan MPR memunculkan konsekuensi bahwa menteri-menteri kabinet Jokowi-JK yang tidak sekadar profesional tapi harus mampu memperjuangkan program kabinet Jokowi-JK. "Situasi sekarang berbeda dengan pengalaman kesuksesan Jokowi di Solo, selain Jokowi pemimpin yang merakyat tapi secara politis juga pimpinan parlemen disana dikendalikan PDIP dan FX Rudi selaku ketua DPC dalam menjaga komunikasi politik untuk mengawal program," kata Direktur Eksekutif Pusaka Trisakti Fahmi, di Jakarta, akhir pekan lalu

Begitu pula sukses di Jakarta masih ada Komisi dan pimpinan dewan yang masih dikuasai partai pendukung Jokowi-JK. Kondisi sekarang tidak ceteris-paribus sehingga tak bisa gaya dan pola kebijakan waktu jadi Walikota dan Gubernur. Kekuatan lobby dan komunikasi politik Tim Jokowi-JK sangat berperan.

"Itu tantangannya. Jika Jokowi-JK tidak menempatkan kriteria utama milih menteri memiliki rekam jejak loyalitas teruji, ideologis terhadap program Jokowi-JK juga hal rekam jejak integritas dan moralitas," ujarnya Menurut dia menteri harus juga menguasai UU Politik MD3. Jangan naif jika hanya modal profesional dan pintar, tapi ketika digeretak dan "berkelahi" dengan DPR menciut ketika mengawal program pemerintah. Malah mandek visi-misi Jokowi-JK," ujarnya.

"Jokowi-JK berkeyakninan dengan tunjukkan kerja dan kinerja pada publik maka akan berhasil, tapi kalo menterinya tidak bisa kerja karena tidak mau perang mengawal dan program kerja karena terhambat diparlemen," katanya.

Dikatakannya publik tidak menilai kinerja menterinya, tetapi dilihat kerja keseluruhan Presiden. Ia mengatakan memang kabinet presidensil menempatkan Presiden kuat tapi disatu sisi Pasal 74 ayat (1), (2), dan (6) UU MD3 memaksa menteri-menteri kabinet Jokowi-JK jika tidak melaksanakan rekomendasi DPR berkonsekuensi hukum sendiri.

Sementara pengamat ekonomi Universitas Hasanuddin (Unhas) Dr Hamid Paddu menilai jika pertemuan Joko Widodo dan Prabowo Subianto sangat besar efeknya pada dunia usaha dan investasi yang kembali menggairahkan para pelaku pasar. "Usai Pilpres beberapa waktu lalu, situasi politik nasional hingga sebelum pertemuan itu tidak menentu dan para pelaku pasar merasakan dampak itu. Tetapi, setelah pertemuan keduanya, situasi berubah," ujarnya di Makassar, Jumat.

Dia mengatakan, pertemuan singkat kedua tokoh nasional itu sangat berarti bagi para pelaku pasar karena mampu mencairkan kebekuan politik kedua kubu Koalisi Merah Putih (KMP) dan Koalisi Indonesia Hebat (KIH).

Pertemuan keduanya itu langsung membawa angin segar bagi pelaku pasar karenasebelum-sebelumnya investor sempat cemas dengan masa depan pemerintahan Jokowi. Program-program Jokowi dan Jusuf Kalla dikhawatirkan bakal terhambat oleh dominasi oposisi Koalisi Merah Putih (KMP) yang menguasai parlemen, baik DPR-RI maupun MPR.

Namun, kekhawatiran tersebut sedikit pudar setelah Jokowi menemui sejumlah tokoh dari Koalisi Merah Putih beberapa hari terakhir ini. Beberapa diantaranya, Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie serta unsur pimpinan Partai Persatuan Pembangunan (PPP). "Lingkungan politik merupakan basis bagi pekerja ekonomi. Jika kondisi politik terus memanas, maka secara otomatis pekerja ekonomi akan lesuh karena meningginya sentimen negatif. Makanya, usai pertemuan tersebut pasar kembali bergairah dengan merespon cepat," katanya.

Hamid menuturkan, perkembangan politik akhir-akhir ini memang membawa angin segar bagi para pelaku pasar. Jokowi dinilai melakukan pendekatan politik yang baik selama beberapa hari terakhir.

Terlebih, lanjut Hamid, dalam pendekatan politik tersebut baik Jokowi maupun Jusuf Kalla sudah memberikan sinyal bahwa pemerintahannya nanti siap bekerja dengan baik. Itu juga menunjukkan mencairnya suhu politik nasional. "Apalagi dalam pernyataannya Jokowi siap dikawal dalam menjalankan roda pemerintahan di negeri ini. Pasar pun melihat bahwa pemerintahan baru ini mau bekerja dengan baik karena memberikan ruang bagi kelompok lain untuk mengkritisi. Artinya tetap ada penyeimbang," pungkasnya. mohar/rin