BI Ingin RUU JPSK Dibahas Kembali - Terbentur Berbagai Kepentingan

NERACA

Jakarta - Gubernur Bank Indonesia Agus DW Martowardojo berharap adanya kelanjutan pembahasan Rancangan Undang-Undang Jaring Pengaman Sistem Keuangan (RUU JPSK) agar pemerintah memiliki payung hukum dan antisipasi apabila terjadi krisis ekonomi. "Kalau seandainya koordinasi saja tidak cukup, seyogyanya untuk menjaga stabilitas sistem keuangan kita harus memiliki UU JPSK," ujarnya di Jakarta, Jumat (17/10), pekan lalu.

Agus Marto menginginkan pembahasan RUU ini menjadi prioritas DPR periode 2014-2019, dan pemerintah mampu melakukan persiapan dengan baik. Hal itu mengingat DPR telah menegaskan pembahasan bisa dilakukan, bila pemerintah mencabut Peraturan Pemerintah Pengganti UU (Perppu) tentang JPSK.

Namun, apabila pembahasan RUU ini tetap terhambat, Agus Marto mengharapkan parlemen menyetujui usulan penerbitan Perppu baru sebagai pedoman maupun aturan hukum sementara dalam menjaga stabilitas sistem keuangan.

"Kalau RUU ini bisa diselesaikan, tentu akan baik. Namun, pimpinan lembaga negara, presiden dan pimpinan DPR, kiranya dapat berkomitmen kalau kondisi darurat terjadi, UU-nya belum ada, bisa dikeluarkan Perppu," katanya.

Pada 2008, pemerintah pernah mengajukan RUU JPSK, namun DPR menolak pembahasan RUU tersebut dengan alasan lemahnya definisi kesulitan keuangan dalam sektor keuangan dan perbankan, yang menimbulkan krisis sistemik.

Selain itu, kalangan DPR menolak RUU JPSK yang diajukan pemerintah karena memberikan hak kekebalan hukum bagi pejabat pemerintah, dan belum jelasnya skema penyelamatan suatu perusahaan yang menjadi sumber krisis.

RUU JPSK yang diajukan juga dicurigai DPR bermuatan politis karena dimanfaatkan sebagai legalitas pemerintah untuk membantu Bank Century, sekarang Bank Mutiara, yang waktu itu terancam kolaps dan dilikuidasi.

Kemudian, DPR juga meragukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 4/2008 tentang JPSK karena pola pengambilan keputusan dan pola pembiayaan dalam aturan tersebut dinilai belum jelas.

Pemerintah masih berpedoman pada aturan yang tercantum dalam UU Otoritas Jasa Keuangan, terkait peningkatan peran Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan (FKSSK), yang dianggap memadai sebagai antisipasi, apabila terjadi krisis.

Sebelumnya, beredar wacana apabila RUU ini tidak dibahas bersama DPR, maka pemerintah akan menyiapkan Perppu baru untuk mengatur skema penanganan krisis ekonomi, mengingat skema ini tidak diatur dalam FKSSK. [ardi]

BERITA TERKAIT

KPK Pertanyakan Sikap Presiden Soal RUU KUHP

KPK Pertanyakan Sikap Presiden Soal RUU KUHP NERACA Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mempertanyakan sikap Presiden soal Rancangan Undang-Undang…

Bagian Hukum Setda Kota Sukabumi Kembali Lakukan Penyuluhan Produk Hukum

Bagian Hukum Setda Kota Sukabumi Kembali Lakukan Penyuluhan Produk Hukum NERACA Sukabumi - Sebanyak 18 peraturan daerah (Perda) tahun 2017…

Langkah Saat Ingin Membuka Usaha

Membuka usaha sendiri dapat menjadi suatu peluang bagi Anda untuk menghasilkan uang. Apabila Anda tertarik membuka usaha sendiri. Saat ini,…

BERITA LAINNYA DI INFO BANK

Perbankan Berlomba Tawarkan Layanan dan Produk Digital

      NERACA   Jakarta - Laporan Maverick Banking Media Performance Report Q1-2018 menyebutkan bahwa industri perbankan semakin beradaptasi…

Dukung Transaksi Non Tunai, Bank DKI Raih Penghargaan

      NERACA   Jakarta - Bank DKI meraih penghargaan The 1st Trendsetter e-Money dan peringkat II E-banking kategori…

Allianz Indonesia Formulasikan Strategi Life Changer

      NERACA   Jakarta - Country Manager dan Presiden Direktur Allianz Life Indonesia Joos Lowerier mengatakan saat ini,…