Menteri ESDM Harus Steril Mafia Migas

NERACA

Jakarta – Pemerintahan terpilih Jokowi dan Jusuf Kalla dituntut untuk lebih memilih calon kabinetnya yang tepat berasal dari kalangan professional dan bukan titipan partai politik apalagi balas budi. Hal ini dimaksudkan untuk bisa membawa program pemerintah yang pro rakyat dapat terealisasi dan bukan dikorupsi. Sorotan yang paling disanter pelaku ekonomi adalah calon Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Maklum, kursi Menteri ESDM terbilang basah dari proyek tambang dan migas. Perlu orang jujur yang berani melawan mafia di bisnis ini.,“Alangkah baiknya jika Jokowi memilih menteri yang juga bebas kepentingan, terutama dari mafia migas. Dia juga harus mau kerja dan berani ambil keputusan,” kata Direktur Eksekutif Reforminer Institute, Pri Agung Rakhmanto di Jakarta, Kamis (16/10).

Menurut Pri Agung, selain Menteri ESDM baru nantinya harus berintegritas, sejumlah posisi kunci di SKK Migas, Dirut Pertamina, dan direksinya, juga harus mau bekerja keras dan memiliki integritas pula.“Menteri kan selama ini paling cuma tanda tangan saja,” ujar dia.

Sejumlah nama belakangan ini mencuat sebagai kandidat menteri ESDM. Mereka antara lain Raden Priyono (mantan Kepala BP Migas), Darwin Silalahi (Presiden Direktur Shell Indonesia), Kuntoro Mangkusubroto (Kapala UKP4), Karen Agustiawan (mantan Dirut Pertamina), Arie Soemarno (mantan Dirut Pertamina dan mantan Dirut Petral) serta sejumlah nama lainnya.

Sementara itu, Pengamat Energi dari Pusat Studi Energi Universitas Gajah Mada (UGM) Yogyakarta, Fahmy Radhi, menyarankan agar Jokowi tidak mengambil Menteri ESDM dari mantan pejabat BP Migas (SKK Migas) atau mantan pejabat Pertamina.

Dia menilai, mantan Kepala BP Migas Raden Priyono (RP) tidak layak menduduki posisi Menteri ESDM karena dia disebut-sebut diduga terlibat dalam kasus sewa kapal tanker Joko Tole.“Ada banyak temuan penyimpangan cost recovery oleh BPK termasuk pembelian kapal Joko Tole juga perpindahan gedung SKK Migas. Itu juga sudah mulai disisir KPK, namun saking canggihnya mafia migas hingga KPK kesulitan menemukan alat bukti. Dia (RP) yang pernah di BP Migas pasti tahu permainan tadi,” kata Fahmy.

Fahmy menambahkan, guna membuka berbagai permasalahan dan penyimpangan, maka harus dipastikan Menteri ESDM baru tidak diisi oleh bekas pejabat BP Migas atau SKK Migas."Saya khawatir jika terpilih maka justru makin memperkuat cengkraman mafia migas. Selama dia orang lama, misal pernah di ESDM, BP Migas, maka dia sudah tahu ada mafia namun tidak bisa berbuat apa-apa,” tandas dia.

Menurut dia, sebaiknya Kementerian ESDM tidak bisa lagi dikelola mereka yang memiliki kaitan dengan mafia migas yang dituding antara lain berada di dalam Pertamina atau anak usahanya, Petral.“Saya yakin jika orang-orang lama bekas Pertamina atau Petral sedikit banyak ada keterlibatan, pernah bersinggungan dengan migas sehingga tidak akan efektif. Maka perlu diisi orang baru,” ungkap Fahmy.

Fahmy menuturkan, menteri ESDM cukup punya prinsip nasionalisme kuat, berani memberantas mafia migas, juga memiliki integritas. Kemampuan teknis yang kurang bisa disokong Dirjen, tim ahli.“Menteri ESDM harus punya komitmen dan integritas untuk menggunakan sumber daya alam sebagai penyumbang pendapatan negara untuk kemakmuran rakyat, bukan segelintir kelompok” jelas dia.

Sedangkan, Pengamat kebijakan migas Yusri Usman menambahkan, alumni Pertamina maupun pejabat Pertamina saat ini memang tidak layak karena terindikasi mafia migas. Selama ini, lanjut dia, direksi Pertamina menghambat pembangunan kilang. Pasalnya, sudah tidak bisa lagi mengharapkan BUMN bisa membangun kilang BBM baru setelah hampir 25 tahun terakhir membangun Kilang Balongan, kerena mafia migas selalu menghalangi membangun kilang melalui salah satu direksi Pertamina dengan alasan keuntungan yang tipis dan dianggap tidak layak untuk dibangun.

Menurut Yusri, para pejabat Pertamina dari dulu hingga sekarang, selalu tidak mendukung pembangunan kilang-kilang minyak sehingga impor minyak kian membengkak.“Karen Agustiawan yang mundur di tengah jalan sangat tidak layak. Adapun Ari Soemarno dan pejabat Pertamina lain berkaitan dengan Petral, membengkaknya impor minyak, jelas tidak layak masuk tim kabinet Jokowi,” tegas dia.

Dia juga menilai Direksi Pertamina saat ini yaitu Hanung Budya dan Hari Karyuliarto juga tidak cocok menjadi bagian dari tim energi Jokowi-JK. Baik di kabinet maupun menjadi orang nomor satu di Pertamina.“Apa cocok nantinya dipimpin orang yang berurusan dengan penjualan migas ke para trader. Seharusnya mereka fokus dalam meningkatkan kecukupan migas nasional, bukan malah berurusan dengan para trader untuk berbagai kepentingan," jelas dia. (bani)

BERITA TERKAIT

Proses Politik, Ekonomi dan Sosial Budaya Harus Selaras

Fauzi Aziz, Pemerhati Masalah Ekonomi dan Industri Transformasi Indonesia memang tidak bisa lepas dari proses politik, proses ekonomi dan proses…

Harus Hati-Hati Atur Pajak e-Commerce

Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo menilai pemerintah harus hati-hati mengatur pajak atas perdagangan elektronik (e-commerce)…

Ekonom : BUMN Harus Dijauhkan dari Prinsip Birokasi

    NERACA   Yogyakarta - Pengelolaan Badan Usaha Milik Negara perlu dijauhkan dari prinsip-prinsip birokrasi agar lebih optimal memberikan…

BERITA LAINNYA DI BISNIS INDONESIA

INISIATIF PELAKU INDUSTRI ASURANSI NASIONAL - Perlunya Daftar Hitam Asuransi Cegah “Fraud”

Jakarta-Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) berencana menerbitkan daftar hitam nasabah untuk mengurangi kecurangan (fraud) dalam praktik usaha perasuransian. Ini mirip…

IMF Soroti Reformasi Struktural dan Kesenjangan

NERACA Jakarta-Dana Moneter Internasional (IMF) menyebutkan, tiga prioritas utama yang harus dilakukan untuk memperkuat pemulihan ekonomi global yang saat ini…

TII: Izin Usaha Pertambangan Jadi Celah Korupsi

  NERACA Jakarta - Lembaga Transparency International Indonesia (TII) menyatakan izin usaha pertambangan memiliki sejumlah risiko yang dapat memicu adanya…