Biaya Ekonomi Politik

Jumat, 17/10/2014

Oleh: Ahmad Nabhani

Wartawan Harian Ekonomi NERACA

Pelantikan presiden terpilih Jokowi dan Jusuf Kalla tinggal menghitung hari, banyak masyarakat dan pelaku ekonomi menaruh harapan besar terhadap presiden Indonesia yang ketujuh ini. Pasalnya, sepak terjang Jokowi dan Jusuf Kalla sebagai pemimpin yang bersih dan tidak kompromi sudah tidak diragukan lagi. Maka tak ayal, banyak keyakinan dari masyarakat dan pelaku pasar bila pemerintahan Indonesia kedepan akan membawa perubahan yang berarti.

Namun sayangnya, dibalik harapan dan keyakinan besar masyarakat atas presiden terpilih Jokowi masih menemukan keganjilan lantaran Koalisi Merah Putih sebagai oposisi pemerintah telah menguasai parlemen. Hal ini tentunya menjadi kendala, tak kala program pemerintah tidak mendapatkan persetujuan dari parlemen atau Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Meskipun pucuk pimpinan parlemen memastikan, bila lembaga tinggi negara ini akan mendukung jalannya pemerintahan baru Jokowi karena bersifat musyawarah dan mufakat, tetapi belum sepenuhnya membuat pelaku ekonomi dan pelaku pasar modal merasa yakin sepenuhnya.

Apalagi menurut kajian riset Katadata mengungkapkan, pemerintahan baru berpotensi menghadapi sejumlah ancaman ekonomi jika ketegangan politik terus berlanjut pascapelantikan Joko Widodo-Jusuf Kalla pada 20 Oktober. Kondisi ini makin memperburuk rasa optimisme pelaku pasar saham di Bursa Efek Indonesia (BEI) sehingga lebih memilih bersikap wait and see.

Bahkan Asosiasi Pengusaha Indonesia memperkirakan, jika kisruh politik terus berlanjut maka akan menurunkan bisnis sebesar 5,5%. Kekhawatiran investor terhadap gejolak politik dalam negeri sangat perlu disikapi dengan serius, lantaran selama tiga pekan periode gejolak politik, setidaknya total net sell asing di pasar modal mencapai Rp7 triliun, dan dalam waktu bersamaan, kepemilikan asing atas obligasi negara juga menurun sekitar Rp6 triliun.

Ancaman ekonomi lain yang berpotensi muncul akibat ketegangan politik, adalah terhambatnya pembangunan infrastruktur. Dimana tim transisi pemerintah baru menyebutkan setidaknya dibutuhkan anggaran Rp6.500 triliun untuk membiayai pembangunan infrastruktur selama periode 2015-2019. Namun kenyataannya, realisasi dana infrastruktur yang tersedia dalam satu dekade terakhir hanya di kisaran dua persen dari PDB.

Kemudian di pasar modal, laju indeks harga saham gabungan (IHSG) Kamis ditutup melemah 11,326 poin (0,23%) ke level 4.951,614. Sementara Indeks LQ45 turun 1,851 poin (0,22%) ke level 837,262. Transaksi investor asing tercatat melakukan penjualan bersih (foreign net sell) senilai Rp 326,984 miliar di seluruh pasar.

Meskipun indikator pasar modal belum menggambarkan perekonomian Indonesia secara keseluruhan, namun kepastikan hukum dan stabilitas politik sangat menunjang iklim investasi di dalam negeri, sehingga dana asing tetap yakin menanamkan dananya di Indonesia. Bagaimanapun juga, stabilitas keamanan dan politik suatu negara menjadi syarat mutlak guna memacu roda perekonomian.

Bagi para koalisi oposisi, setidaknya bisa menempatkan peran mereka bukan sebagai pengganggu roda pemerintahan dan sebaliknya menjadi pengawas terhadap kebijakan pemerintah yang melenceng atau tidak berpihak pada rakyat. Jangan sampai mengatasnamakan rakyat, sebaliknya malah bikin susah rakyat sehingga cost ekonominya menjadi besar.