Pertumbuhan Ekonomi Harus 5,8%

Tahun Depan

Jumat, 17/10/2014

NERACA

Jakarta -Pertumbuhan ekonomi yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2015 sebesar 5,8%. Oleh karena itu, pemerintah terpilih Joko Widodo-Jusuf Kalla diharapkan mampu memenuhi pencapaian target tersebut.

"Tahun depan diusahakan harus bisa 5,8%," ucap Menteri Keuangan Chatib Basri di Jakarta, Kamis (15/10).

Kendati demikian, diakui Chatib untuk mencapai pertumbuhan sebesar 5,8 persen pada tahun depan memang sulit dicapai. Hal ini melihat kondisi perekonomian global yang juga sedang melambat.

"Tapi liat kondisi saat ini, memang relatif enggak mudah. Tapi memang masih ada effort yang harus dilakukan," sebutnya.

Untuk pertumbuhan ekonomi tahun ini, Chatib tetap optimis masih dilevel 5 persen walaupun tidak akan mencapai target APBN-P yang sebesar 5,6 persen. "Tahun ini antara 5-5,5 persen," tuturnya.

Sebelumnya, Deputi Tim Transisi Hasto Kristianto mengatakan, pasar telah menyampaikan target pertumbuhan ekonomi yang harus dicapai pemerintah antara 5,8 sampai 6,2 persen. Target tersebut dinilai sebagai target relatif yang harus dicapai pemerintah baru nanti.

"Tentu saja kita harus mengambil suatu langkah, yang memang di satu sisi memberikan optimisme baru. Di sisi lain, kita harus memahami realitas fiskal saat ini," kata Hasto.

Sedangkan menurut Ekonom Bank Permata Tony Presetiantono mengatakan target pertumbuhan ekonomi 2015 yang dipatok Tim Transisi pasangan Jokowi – jK sekitar 5,8 persen dinilai bisa tercapai. Pencapaian itu dapat dicapai jika pemerintah baru gencar menggenjot infrastruktur.

“Tapi pemerintah baru ada gairah baru. Ini baik, lebih menantang. Karena kalau target terlalu rendah kurang baik. Saya rasa target pertumbuhan 5,8 persen, tidak mengawang-awang,” ujar Tony.

Menurut dia penyakit lama pemerintah saat ini yaitu belanja APBN yang tak terserap baik. Jika infrastruktur dibangun sejak lama, maka pertumbuhan ekonomi bisa mencapai 7 persen. Sisa anggaran (Silpa) tahun ini mencapai Rp 80 triliun harus digunakan untuk program infrastruktur yang sudah direncanakan. Sebab anggaran yang tersedia untuk program infrastruktur dalam RAPBN 2015 hanya Rp 206 triliun. Angka itu lebih kecil jika dibandingkan besaran anggaran yang diberikan untuk subsidi BBM Rp 291,1 triliun.

Selain infrastruktur, lanjut Tony, pemerintah baru juga harus meningkatkan investasi agar dana asing yang masuk terus meningkat. Pemerintah juga perlu memperbaiki sistem birokrasi yang selama ini menjadi kendala berinvestasi.

Jika hal ini bisa dilakukan segera oleh pemerintah baru, menurut Toni pertumbuhan 5,8 persen bisa tercapai. Meskipun ditengah tren pelemahan rupiah, dan perpindahan modal karena pasar Amerika yang lebih menarik karena adanya pertumbuhan ekonomi.

Namun demikian menurut Ekonom Bank DBS, Gundy Cahyadi mengatakan Pemerintah baru akan menghadapi berbagai tantangan ekonomi. Sebab itu Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) diprediksi sebagai pemimpin pemerintah baru tidak bisa lari cepat untuk melakukan perubahan di bidang perekonomian.

Adapun tantangan ekonomi tersebut adalah struktur fundamental ekonomi yang rentan terhadap pengaruh eksternal, seperti defisit pada neraca transaksi berjalan."Kita tidak bisa harapkan pemerintah baru lari cepat," kata Gundy.

Menurut dia, defisit pada neraca transaksi berjalan sangat senstif. Karena itu pemerintah baru harus membenahi fundamental tersebut.

Selain itu untuk mempercepat perbaikan ekonomi Jokowi juga harus melakukan pembangunan infrastruktur, mempercepat perizinan, dan meningkatkan penerimaan pajak.

"Semua ditingkatkan, APBN efektif pembelanjaan negara itu lebih meningkatkan lagi ini termasuk unsur tax GDP ratio," papar dia.

Saat ini penerimaan pajak terhadap Produk Domesti Bruto (PDB) Indonesia masih rendah yaitu 12 persen. Sedangkan negara lain sudah mencapai 18 persen.

"Kalau Indonesia bisa meningkatkan dari 12 persen menjadi 16 persen (target Jokowi) pemerintah punya anggaran sebanyak US$ 40 miliar. Tidak perlu menaikan pajak tapi meningkatkan jumlah wajib pajak 240 juta penduduk yang bayar 36 juta," pungkasnya. [agus]