NERACA

Jakarta - Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) diprediksi menghadapi lima ancaman ekonomi. Hal ini dapat terjadi, jika ketegangan politik terus berlanjut pasca-pelantikan Jokowi-Jusuf Kalla 20 Oktober mendatang.

Kelima ancaman tersebut terdiri dari pelemahan kurs Rupiah, pergerakan saham, memburuknya iklim bisnis, terhambatnya pembangunan infrastruktur, perlambatan laju pertumbuhan ekonomi, serta meningkatkan pengangguran.

"Jika kebuntuan politik terus berlanjut,bahkan semakin memanas sangat mungkin ancaman-ancaman tersebut akan menjadi kenyataan," ungkap Direktur Riset Katadata, Heri Susanto, di  Jakarta, Kamis (16/10).

Selain itu, seharusnya para elite politik dari kedua kubu antara Koalisi Prabowo dan Jokowi, perlu secara arif meredakan ketegangan guna menghindari terjadinya kebuntuan negosiasi yang berujung pada krisis politik.

"Dan jika ini terjadi, maka perekonomian nasional benar-benar tersandera oleh kepentingan sempit politik. Ongkos ekonomi yang harus ditanggung seluruh rakyat sangat mahal," tambahnya.

Sebelumnya, Pengamat ekonomi Universitas Indonesia (UI) Muslimin Anwar menyebutkan, sedikitnya ada tiga tantangan ekonomi mendasar yang harus dipenuhi Pemerintahan Jokowi-JK.

Pertama, kata Muslimin, mengevaluasi APBNP 2014 dan RAPBN 2015. Langkah ini diperlukan untuk memastikan realistis tidaknya anggaran belanja tersebut terhadap visi-misi serta arah kebijakan ekonomi selama masa kampanye. terutama bagaimana langkah-langkah yang harus dilakukan terkait penerimaan pajak dan pengendalian volume konsumsi BBM bersubsidi.

Kedua, bagaimana mempertajam upaya pengelolaan defisit transaksi berjalan. Muslimin menjelaskan upaya ini meliputi program konkret mempercepat penyelesaian negosiasi terkait implementasi UU Minerba. Selain itu, kata dia, perlu ketegasan dalam mendorong penggunaan jasa pengangkutan dan asuransi nasional untuk menekan defisit neraca jasa

Tantangan ketiga, Muslimin mengatakan perlunya arah yang jelas dalam mengelola utang luar negeri (ULN) agar lebih sehat dan tidak mengganggu stanilitas makroekonomi. Perlu ditegaskan bahwa ULN memang diperlukan dalam pembiayaan pembangunan namun harus selektif agar potensi risiko dapat diminimalkan "Diharapkan, dengan begitu inflasi tahun ini tetap terjaga di bawah 5,5 persen dan pertumbuhan ekonomi berada pada kisaran 5,1-5,5 persen," kata Muslimin.

Sedangkan menurut Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) juga mengingatkan tantangan ekonomi Indonesia bagi pemerintah baru tidaklah mudah. Bahkan akan lebih berat dibanding tahun sebelumnya. 
 
Dalam pidato penyampaian keterangan pemerintah atas Rancangan Undang Undang Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) tahun anggaran 2015 beserta nota keuangan, SBY mengingatkan gejolak ekonomi dan perlambatan ekonomi global terus berlanjut. Ditambah ketidakpastian politik di berbagai belahan dunia menimbulkan ketidakpastian. Pertumbuhan ekonomi semester I/2014 sendiri melambat menjadi 5,2 persen. "Dengan kondisi perekonomian dunia seperti ini, saya mengingatkan tantangan ke depan tidaklah mudah," ujarnya.

Perlambatan pertumbuhan ekonomi itu berdampak meningkatkan kemiskinan. Dalam RAPBN 2015, pertumbuhan ekonomi tahun depan diperkirakan 5,6 persen. Pertumbuhan ini didukung faktor eksternal dan membaiknya stabilitas dan fundamental ekonomi.

Menteri Koordinator Perekonomian Chairul Tanjung juga mengingatkan hal serupa. Menurutnya tak mudah bagi pemerintah baru untuk menaikkan kembali pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan tahun depan di kisaran 5-6 persen saja sudah termasuk baik. 
"Tantangan pemerintah baru sangat berat," ujar pria yang kerap akrab disapa CT ini.

Pertumbuhan ekonomi pada Kuartal II sebesar 5,12 persen  atau melambat dibanding kuartal sebelumnya 5,21 persen. Bank Indonesia sendiri memprediksi pertumbuhan ekonomi berada di batas bawah di kisaran 5,1-5,5 persen.

 Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo mengatakan jika pertumbuhan ekonomi bisa di atas 5 persen, hal itu merupakan pencapaian yang bagus. "Namun pertumbuhan akan cenderung di kisaran batas bawah," tukasnya. [agus]