Pemerintah Harus Kembangkan Sektor Riil

Kurangi Ketergantungan Utang

Jumat, 17/10/2014

NERACA

Jakarta - Pengamat ekonomi dari Koalisi Anti Utang Dani Setiawan mengatakan pemerintah mendatang dapat mengembangkan sejumlah usaha pada sektor riil untuk mengurangi ketergantungan Indonesia pada utang luar negeri.

"Penguatan pada usaha barang dan jasa berpotensi mengurangi peran asing pada keberlangsungan ekonomi dalam negeri," kata Dani di Jakarta, Kamis (16/10)

Menurut ia, sejumlah usaha barang dan jasa di Indonesia masih kerap terbentur dengan modal, sehingga sulit untuk berkembang.

Berdasarkan kondisi tersebut, ia mengatakan bahwa saat ini, pemerintah perlu lebih serius memperkuat dan mendorong perluasan usaha-usaha tersebut sehingga memasuki pasar internasional dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Usaha-usaha sektor riil yang kemudian semakin stabil, menurut ia, akan meningkatkan cadangan devisa dalam negeri, salah satunya terjadi peningkatan jumlah ekspor dibanding impor.

"Dengan jumlah devisa negara yang terus meningkat, ketergantungan Indonesia pada utang luar negeri akan semakin berkurang," ujar ia.

Hal ini kemudian membuat beban pembayaran utang luar negeri pada APBN menjadi lebih ringan.

Sedangkan menurut Sekretaris Jenderal Indonesia Islamic Business Forum (IIBF) Aswandi As'an sektor riil dirasa lebih berkontribusi pada pertumbuhan perekonomian negara, karena menyentuh masyarakat akar rumput. "Sektor riil bekerja di grass root, mereka mengokohkan sistem perekonomian kita dan lebih tahan dari pengaruh krisis global yang terjadi di luar sana," katanya.

Oleh karena itu, Aswandi mengimbau pemerintah segera melirik pertumbuhan sektor riil dalam negeri. Dengan begitu, diharapkan perekonomian Indonesia tahan dari krisis ekonomi yang terjadi di Eropa saat ini

Untuk itu, menurutnya tim perekonomian Kabinet Indonesia Bersatu mestinya lebih memfokuskan pengembangan perekonomian sektor riil. Sebab kunci sukses perekonomian Indonesia ada di sektor riil, yang selalam ini terbukti lebih berkontribusi pada perekonomian rakyat.

"Harus menguatkan sektor riil, jangan sektor keuangan. Di sektor keuangan, kita transaksi berapa triliun pun di pasar uang, tidak akan terasa dan tidak akan mengubah apa-apa. Coba uang Rp1 triliun dikucurkan di sektor riil, banyak orang merasa terbantu," tegasnya.

Aswadi percaya ada tiga hal yang dapat menghancurkan perekonomian, yaitu gambling, uncertainty, dan interest. Gambling atau perjudian, menurut Aswandi harus dihindari karena bergantung pada ketidakpastian dan tidak menekankan pada usaha sendiri. "Begitu pula, uncertainty atau ketidakpastian dan interest atau sistem bunga," katanya.

Ia menjelaskan gambling adalah memperoleh sesuatu dengan sangat mudah tanpa kerja keras atau mendapat keuntungan tanpa bekerja. "Bagaimana kita bisa dapat rezeki yang barokah kalau kita tidak bekerja dari keringat kita sendiri?" ujarnya.

Aswandi juga menyayangkan banyaknya pelaku ekonomi di Indonesia yang masih mengandalkan permainan saham. "Saat ini, banyak ekonom kita yang bermain di bursa saham dengan menggunakan ketiga trategi tersebut. Kalau ketidakpastian dijadikan transaksi, yang terjadi adalah seperti yang sekarang terjadi di ekonomi Eropa," kata dia.

Untuk itu, guna mendongkrak pertumbuhan disektor riil maka menurut Ekonom Indef Enny Sri Hartati berpendapat, syarat wajib menteri bidang ekonomi harus memiliki platform yang sama dengan arah ekonomi Jokowi-JK, yakni berpihak pada sektor riil. "Itu syarat jika benar-benar ingin membangun ekonomi kerakyatan," kata Enny.

Percuma, katanya, jika menteri yang diangkat profesional, tetapi arah kebijakannya tidak mengedepankan pembangunan sektor riil. "Jokowi berjanji fokus di sektor pertanian, maritim, dan energi, maka ketiga sektor itu harus ditingkatkan dari segi efisiensi dan produktivitas." tegasnya.

Adapun posisi Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada akhir Juli 2014 tercatat sebesar 290,6 miliar dolar AS atau meningkat 5,7 miliar dolar dibandingkan posisi akhir Juni 2014. Utang tersebut terdiri dari ULN sektor publik sebesar 134,2 miliar dolar AS (46,2 persen dari total ULN) dan ULN sektor swasta 156,4 miliar dolar AS (53,8 persen dari total ULN). [agus]