Atas keberhasilan itu, FAO memberi penghargaan khusus berbentuk medali emas kepada Indonesia karena badan dunia itu menilai telah berhasil swasembada pangan mulai tahun 1984 dengan produksi mencapai 25,8 juta ton.

Indonesia pantas menerima medali emas itu karena Indonesia negara agraris yang kaya akan sumber daya alam (SDA). Namun, mengapa medali emas itu kini tidak lagi diraih oleh Indonesia? Jawabnya, Indonesia memang pantas tidak meraih medali emas itu lagi karena pemerintah telah mengandalkan kebijakan impor pangan untuk memenuhi kebutuhan pangan dalam negeri.

Masih pantaskah Indonesia menjadi negara agraris? Indonesia harus menjadi negara agraris sebab Indonesia memiliki potensi alam sebagai negara agraris. Kebijakan impor pangan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri tidak tepat bagi negara Indonesia.

Seharusnya medali emas dari FAO buat Indonesia yang diterima Presiden Indonesia, Soeharto terus berlanjut sampai hari ini karena tema Peringatan Hari Pangan Se-dunia pada 16 Oktober tahun ini adalah “Sustainable Food Systems for Food Security and Nutrition”.

Tema peringatan Hari Pangan Se-dunia ini milik Indonesia yang telah berhasil meraih medali emas dari FAO. Indonesia harus mewujudkan Sustainable Food Systems for Food Security and Nutrition karena itu predikat yang melekat bagi negara agraris.

Ketahanan pangan dan gizi isu penting dunia sebab data FAO tahun 2010-2012 memperkirakan dari 7 miliar penduduk dunia ada sekitar 870 juta atau 12 persen di antaranya menderita kekurangan pangan kronik (chronic undernourishment) atau kelaparan.

Sementara Data dari Unicef, tahun 2013 menyebutkan ada sekitar 101 juta anak usia di bawah lima tahun di berbagai belahan dunia mengalami kekurangan berat badan (underweight). Ada sekitar 165 juta mengalami hambatan pertumbuhan atau kekerdilan dan ada sekitar 52 juta mengalamai penyusutan karena kekurangan gizi.

Kondisi Pangan Indonesia

Data FAO dan data Unicef ini perlu dicermati, apakah Indonesia ada diantara data itu? Indonesia negara agraris seharusnya swasembada pangan, tidak masuk dalam data FAO dan Unicef itu. Namun, jika melihat komoditas pangan seperti gula, jagung, kedelai dan daging sapi pada 2014 mengkhawatirkan.

Sementara data komoditas pangan beras tahun 2012, impor mencapai 1,8 juta ton dengan nilai US$ 945,6 juta yakni dari Vietnam sebanyak 1,1 juta ton senilai US$ 564,9 juta, dari Thailand sebanyak 315,4 ribu ton dengan nilai US$ 186,2, dari India sebanyak 259 ribu ton dengan nilai US$ 122,2 juta, dari Pakistan sebanyak 133,1 ribu ton dengan nilai US$ 52,5 juta, dari China sebanyak 3.099 ton dengan nilai US$ 11,2 juta dan beberapa negara lain.

Masih data tahun 2012, komoditas jagung impor sebanyak 1,7 juta ton dengan nilai US$ 501,9 juta. Komoditas kedelai sebesar 1,9 juta ton dengan nilai US$ 1,2 miliar. Komoditas Gandum sebesar 6,3 juta ton dengan nilai US$ 2,3 miliar. Komoditas Tepung Terigu sebesar 479,7 ribu ton dengan nilai US$ 188,8 juta. Komoditas Gula Pasir sebesar 91,1 ribu ton dengan nilai US$ 62 juta.

Kemudian data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia untuk tahun 2012 juga mencatat impor daging sapi sebesar 62.512 ton dan impor daging ayam sebanyak 6.797 kg. Indonesia yang memiliki jumlah tepi pantai terbesar juga harus mengimpor Garam tahun 2012 sebanyak 2,2 juta ton dengan nilai US$ 108 juta.

Komoditas pangan lainnya seperti Singkong berdasarkan data BPS tahun 2012 mengimpor sebanyak 13,3 ribu ton atau senilai US$ 3,4 juta. Begitu juga dengan komoditas Kentang mengimpor sebanyak 54,1 ribu ton dengan nilai US$ 36,4 juta.

Melihat data impor berbagai komoditas pangan selama tahun 2012 ini mengindikasikan Indonesia negara pengimpor pangan yang seharusnya Indonesia negara pengekspor pangan terbesar di dunia sebab wilayah negara Indonesia yang berada di garis khatulistiwa, tanah yang kaya dengan sumber daya alam yang melimpah, semua ada di alam Indonesia.

Seharusnya Indonesia setiap tahun meraih medali emas dari FAO sebagai negara pengekspor pangan terbesar di dunia. Namun, menyedihkan justru berdasarkan data FAO tahun 2012 menyebutkan sekitar 21 juta atau 8,6 persen orang Indonesia mengalami kelaparan.

Data FAO tahun 2012 ini seperti sejalan dengan data yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) pada Juli 2012 yang menyebutkan, ada sekitar 28,07 juta (11,37 persen) penduduk miskin negeri ini tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar makanan sebesar 2.100 kilo kalori per hari.

Boleh jadi sama dan yang berbeda hanya dari segi penyebutannya. FAO menyebutnya mengalami kelaparan tapi BPS menyebutnya tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar makanan sebesar 2.100 kilo kalori per hari.

Data BPS ini dibenarkan dengan hasil Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia yang dilaksanakan BPS tahun 2012 menyebutkan, angka kematian Bayi lima tahun (Balita) di Indonesia mencapai 40 kematian per 1.000 kelahiran hidup. Dari hasil survei diketahui sekitar 45 persen kasus kematian Balita secara global disebabkan oleh kekurangan gizi.

Kekurangan gizi satu indikator kekurangan pangan. Data hasil Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia yang dilaksanakan BPS tahun 2012 itu sejalan dengan laporan Improving Child Nutrition:  Indonesia menempati peringkat kelima dengan kasus kekerdilan terbanyak dan peringkat keempat dengan kasus penyusutan terbanyak dari 88 negara di dunia.

Laporan itu itu memperkirakan ada sekitar 7,5 juta Balita di Indonesia mengalami hambatan pertumbuhan sehingga tampak kerdil atau memiliki tinggi kurang dari harapan di usianya.

Indonesia harus menjadi negara swasembada pangan sebab geografis Indonesia diciptakan Tuhan untuk itu. Namun, menjadi negara agraris tidak datang begitu saja, harus dengan kerja keras, sungguh-sungguh, penuh kejujuran dari para pemimpin bangsa ini.

Harapan itu kini diharapkan datang dari Pemerintahan Jokowi-JK yang telah berjanji akan menjadikan Indonesia swasembada pangan guna mencukupi kebutuhan pangan dan gizi bagi 250 juta penduduk Indonesia.

Indonesia tidak boleh impor pangan akan tetapi harus ekspor pangan, kebutuhan dalam negeri harus dipenuhi karena Tuhan telah menganugerahi tanah luas dan subur tinggal menggarap dan mengolah tanah yang luas dan subur itu.

Tidak ada pilihan lain selain swasembada pangan sebab Indonesia kini sebagai negara pengonsumsi beras nomor empat terbesar di dunia dengan konsumsi beras 139 kg per kapita setiap tahun. Alih fungsi lahan pertanian ke non-pertanian harus dihentikan dan membuka areal pertanian baru.

Disamping membuka areal pertanian baru, pemerintahan Jokowi-JK harus mencontoh apa yang dilakukan presiden pendahulunya, Presiden Soeharto yang meningkatkan produktivitas pertanian dengan meningkatkan sumber daya manusia (petani).

Perhatian terhadap petani, teknologi pertanian yang dilakukan Soeharto harus diterapkan. Jika dahulu Presiden Soeharto selalu tatap muka dengan para petani secara rutin dan terjadwal maka Jokowi nantinya akan lebih lincah lagi dengan blusukannya kepada para petani.

Cara pandang terhadap sektor pertanian perlu dikembalikan ketika era Orde Baru, pemerintahan Soeharto.

Tidak perlu malu mencontoh apa yang dilakukan pendahulu Presiden Indonesia, jika itu baik mengapa tidak diteruskan. Indonesia harus bisa kembali merebut medali emas dari FAO sebagai negara swasembada pangan. Semoga! (analisadaily.com)