NERACA

Jakarta – Kalangan pengusaha anggota Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia meminta pemerintah menunda pelaksanaan aturan tentang pemeriksaan barang kargo di Bandara Soekarno-Hatta oleh agen inspeksi yang ditetapkan (Regulated Agent/RA) karena pelaku usaha belum siap.

Ketua Umum Kadin Indonesia Suryo Bambang Sulisto, mengatakan, pihaknya peduli pada kegiatan yang berdampak pada kelancaran logistik, transportasi dan pengiriman barang. “Karena itu kami menilai perlu peninjauan kembali kapan seyogianya aturan ini diberlakukan. Kami mengusulkan penundaan selama enam bulan,” katanya di Jakarta, Kamis.

Suryo Bambang menyebut, selama masa penundaan, pemerintah dan pelaku usaha bisa bersama-sama menyempurnakan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara No.SKEP/255/IV/2011 tentang pemeriksaan barang kargo dan pos yang rencananya mulai diberlakukan 3 September 2011.

Senada dengan Suryo Bambang, Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Kebijakan Moneter, Fiskal dan Publik Hariyadi B. Sukamdani, aturan pemeriksaan barang kargo dan pos yang baru itu masih memiliki sejumlah kekurangan.

“Kekurangan-kekurangan itu terefleksi dari belum adanya koordinasi antarinstansi, prosedur yang kurang efisien dan belum tersedianya cukup peralatan pendukung,” jelasnya.

Dia mengutarakan pula bahwa menurut aturan baru itu pemeriksaan barang kargo harus dilakukan oleh RA berbadan hukum yang jumlahnya saat ini baru tiga perusahaan. Padahal volume barang kargo dan pos di Bandara Soekarno-Hatta mencapai sekitar 900 ton per hari dan sebelumnya dilayani oleh delapan operator pemeriksaan.

Kondisi yang demikian, sambung Hariyadi, akan membuat pemeriksaan barang kargo akan pos berjalan lebih lama.

Sementara Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Perhubungan Udara M. Kadrial mengatakan dengan volume aliran barang sekitar 900 ton per hari dan sekitar 540 perusahaan jasa pengiriman barang kargo dan pos paling tidak harus ada sekitar 100 perusaan RA supaya lalu lintas pemeriksaan barang lancar.

Menurutnya, jumlah perusahaan RA yang hingga saat ini masih terbatas membuat biaya pengiriman barang kargo dan pos domestik maupun untuk ekspor menjadi mahal.

Penetapan biaya pemeriksaan yang menurut ketentuan baru dilakukan secara "Business To Business", Hariyadi menambahkan, juga membuat perusahaan RA bisa menetapkan besarannya sesuka mereka. "Kadang harganya jadi tidak realistis," katanya.

Menurut Kadrial, saat ini tarif terendah pemeriksaan barang kargo dan pos yang diberikan perusahaan RA sebesar Rp600 per kilogram, jauh lebih mahal dibanding dengan di Singapura yang hanya Rp140 per kilogram. "Di Thailand bahkan gratis," kata dia.

Hariyadi juga menjelaskan dampak penerapan aturan pemeriksaan barang kargo dan pos yang beru terhadap lalu lintas barang kiriman mungkin belum langsung terlihat saat aturan diberlakukan tanggal 3 September. “Karena hari itu perusahaan kargo masih libur Lebaran jadi arus barang pasti belum banyak," katanya.

Pengaruh pemberlakuan aturan pemeriksaan barang kargo tersebut, lanjut dia, baru akan terlihat setelah masa libur hari raya usai dan arus barang yang masuk ke bandara meningkat bermakna.

“Tanggal 5 September atau 7 September arus barang sudah meningkat, pasti akan ada gangguan lalu lintas barang seperti tanggal 4 Juli lalu atau kekisruhan yang lebih besar lagi,” paparnya.