Waspadai Uang Palsu Beredar Jelang Lebaran

SURABAYA CATAT REKOR TERTINGGI

Jumat, 26/08/2011

Jakarta – Hampir setiap tahun, teror uang palsu selalu membebani kehidupan masyarakat. Bahkan, setiap memasuki hari besar seperti Idul Fitri misalnya, tren peredaran uang palsu sepertinya bakal marak. Lihat saja, berdasarkan data Bank Indonesia (BI) per Juni 2011, kantor Koordinator Bank Indonesia (KKBI) Surabaya merupakan wilayah yang paling banyak persentase temuan uang palsu, yakni 37,7%. Berikutnya Kantor Pusat BI 24,6%, KKBI Medan 0,3%, KKBI Padang 0,5%, KKBI Palembang 6,2%, KKBI Bandung 13,6%, KKBI Semarang 8,2%, KKBI Denpasar 3,3%, dan KKBI Banjarmasin 2,1%.

NERACA

Namun BI mengungkapkan, beredarnya uang palsu sejak awal tahun 2011 relatif menurun. Hingga Juni, rata-rata uang palsu yang ditemukan 6-8 lembar per satu juta bilyet. "Sepertinya menurun. Dibandingkan dengan negara lain yang rata-rata mencapai 40 lembar per satu juta bilyet," papar Deputi Direktur Direktorat Pengedaran Uang BI Adnan Djuanda di Gedung BI Jakarta, Kamis (25/8).

Menurunnya peredaran uang palsu tidak lepas dari sosialisasi yang terus dibangun BI dan perbankan. "Memang tahun lalu tinggi (peredaran uang palsu), tapi tahun ini sudah turun," kata Adnan.

Dia menyebut sosialisasi berupa wayang di daerah-daerah digadang-gadang efektif membuat masyarakat peduli akan pemberantasan uang palsu. "Karena wayang semalam suntuk, jadi pasti lebih berhasil," ujarnya.

Hal berbeda diutarakan Dr Aris Yunanto. Menurut pengajar dan peneliti FEUI itu, pokok permasalahan utama dari kasus peredaran uang palsu adalah distribusi uang dari BI yang masih sangat lambat. ”Saat lebaran permintaan uang meningkat. Tapi, distribusinya itu nggak bisa cepat. Pada saat uang selesai dicetak dan mulai didistribusikan sampai ke pengguna, itu kira-kira membutuhkan waktu dua sampai tiga bulan,” ungkap Aris kepada Neraca, kemarin.

Lambatnya distribusi uang tersebut, lanjut Aris, belum lagi ditambah dengan permintaan akan uang yang cukup besar, menjadi peluang bagi para pelaku pengedar uang palsu. ”Distribusinya lama, nah disitulah celahnya, banyak yang kemudian memancing di air keruh. Para mafia uang palsu banyak-banyak mencetak uang dan mendistribusikannya,” ujarnya.

Aris mengatakan, modus operasi dari uang palsu pun tiap tahun kian beragam. Namun hingga kini, masih banyak pelaku yang menggunakan modus lama. Melalui sistem penukaran uang. Baik penukaran langsung maupun digunakan untuk keperluan belanja.

”Model pengedarannya melalui penukaran uang, bukan uang dengan nominal kecil, tapi uang dengan nominal yang besar, biasanya untuk belanja. Biasanya lebaran relatif lebih hattic ya, jadi kadang pedagang-pedagang itu nggak terlalu ketat verifikasinya, jadi banyak uang palsu yang lolos,” kata Aris.

Menyoal peredaran uang palsu, menurut Aris, pemerintah seyogyanya menanggapi serius. Menurut dia, ada dua hal pokok yang harus dilakukan pemerintah untuk menangani kasus peredaran uang palsu ini.

Pertama, jelas dengan mempercepat proses distribusi uang dari Bank Indonesia sampai ke masyarakat. Dengan begitu diharapkan, bisa mempersempit peluang pemaslu dan pengedar. ”Distribusi uang ini yang perlu diupayakan lebih cepat, kalau distribusi uang bisa lebih cepat kegiatan ekonomi makro dan mikro lebih mudah di kontrol,” katanya.

Namun, upaya mempercepat distribusi pun sedianya harus mendapat dukungan dari pihak industri perbankan. Pasalnya sampai saat ini, lambatnya distribusi uang dari Bank Indonesia ke Masyarakat, juga disebabkan banyaknya perbankan yang enggan untuk mencairkan asetnya. Sehingga uang tidak bisa didistribusikan ke industri perbankan.

”Uang setelah di cetak untuk di distribusikan, bank itu harus request. Bank harus liquid-kan asetnya. Tapi banyak bank yang menunda likuiditas aset karena kalau dari jauh-jauh hari mereka (perbankan) tidak dapat bunga, jadi lebih banyak bank yang menahan, dicairkannya nanti dalam waktu dekat-dekat. Dan BI juga nggak bisa paksa pihak bank untuk segera me-liquid-kan asetnya,” jelas Aris.

Upaya kedua, menurut Aris, pemerintah harus konsisten untuk mengedukasi masyarakat mengenai uang palsu. Supaya masyarakat bisa lebih tegas saat menemukan uang palsu. ”Masyarakat memang harus diedukasi tentang uang palsu. Sebenarnya dulu ada edukasi uang palsu dari BI di tempat-tempat umum itu sudah ada, tapi itu semua nggak diurus. Sebetulnya itu bagus buat masyarakat supaya masyarakat berani menolak uang palsu. Karena untuk kasus uang palsu tak ada kompensasi buat masyarakat, kalau uang palsu dilakukan penggantian oleh BI, itu artinya kita melegalkan uang palsu,” ujarnya.

Tak Ada Penggantian

Sedangkan dari sisi masyarakat (konsumen), Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi melihat ada sebuah dilema bagi orang atau korban uang palsu. ”Memang ini agak dilema. Sebagai konsumen jika kita melapor mendapatkan uang palsu ke aparat berwajib malah ditanya yang macam-macam, sementara kalau kita lapor ke Bank Indonesia tidak dapat penggantian”, kata Tulus kepada Neraca, kemarin.

Lebih jauh dia memaparkan bahwa seharusnya BI sudah harus mempunyai regulasi tentang uang palsu ini. Akan tetapi diakui Tulus, regulasi seperti itu tampaknya sulit untuk diterapkan dalam waktu dekat karena sebenarnya kita sudah memiliki regulasi tersebut.

“Coba perhatikan kalau kita mengambil uang di bank sebelum kita meninggalkan kasir apabila ada kekurangan atau mendapatkan uang palsu, bisa mendapatkan penggantian dari bank tersebut. Namun, tidak semudah itu kita menemukan uang palsu dengan cepat di dalam bank tersebut, apalagi kita mengambil dengan jumlah yang cukup besar”, jelas Tulus.

Hanya saja, Tulus menegaskan, sebenarnya permasalahan uang palsu ini harus mendapatkan pengawasan yang lebih ketat lagi dari Bank Indonesia dan aparat kepolisian. Apalagi, menjelang hari raya, dimana masyarakat sering bertransaksi. salim/iwan/rin