Pemerintah yang Harusnya Memulai - Cetak Biru Perbankan

NERACA

Jakarta - “Perlombaan” siapa yang berhak menerbitkan Cetak Biru Perbankan Indonesia dirasa makin sengit saja. Otoritas Jasa Keuangan bakal merilis Master Plan Jasa Keuangan Indonesia atau MPJKIdan Perhimpunan Bank-Bank Umum Nasional dengan jargon BAEK atau Bermanfaat, Aman dan Nyaman, Efektif dan Efisien, serta Kokoh dan Kuat. Namun sejatinya, Pemerintah lah, dalam hal ini Kementerian Keuangan, yang kali pertama memulai penerbitan kitab perbankan nasional tersebut lantaran memiliki pengaruh dan instrumen.

Wakil Ketua Komite Ekonomi Nasional, Raden Pardede mengemukakan, penyebab “saling berlombanya” OJK dan Perbanas ini bagi Pemerintah ibarat dua sisi mata uang. Satu sisi, karena Pemerintah tidak memiliki kemauan untuk menelurkan master plan perbankan nasional tersebut. Sisi lainnya menyebutkan, hal itu disebabkan saat ini tidak ada unsur sektor keuangan di Kementerian Keuangan lantaran sudah melebur menjadi OJK (dahulu bernama Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan).

“Saat ini ada garis putus (missing link) di Kementerian Keuangan. Memang ada usulan pejabat eselon II yang mengisi tapi itu baru sebatas (usulan) saja. OJK memang fungsinya sebagai pengawas, namun tidak memiliki pengaruh dan instrumen. Harus yang memulai itu Pemerintah, barulah OJK yang meneruskan,” kata Pardede, di Jakarta, Rabu (15/10).

Tak hanya itu. Dia juga memaparkan, Cetak Biru Perbankan Indonesia harus menggarisbawahi arah, tujuan, strategi dan langkah-langkah untuk mencapai 10 hingga 30 tahun ke depan. Cetak biru wajib menjadi pedoman bagi para pengambil kebijakan yang berkaitan dengan pertumbuhan dan pengembangan perbankan nasional.

Strategi, lanjut Pardede, bahkan harus berisi bank-bank apa saja yang harus didukung pengembangannya serta bank-bank apa saja yang harus ditutup lantaran tidak sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. “Adanya cetak biru ini maka Pemerintah, DPR, Bank Indonesia, OJK serta lembaga perbankan lainnya tidak berorientasi jangka pendek dan bertindak reaktif tidak ada kejadian di luar rencana (force majeure),” tegasnya.

Dengan adanya cetak biru ini, Pardede menginginkan sektor perbankan Indonesia memiliki daya tahan (resilience), daya asing, dan daya dukung yang kuat terhadap perkembangan ekonomi nasional di masa mendatang. Sektor perbankan merupakan jantung ekonomi Indonesia bakal berdiri kokoh di tengah transformasi ekonomi nasional dan global.

Kerancuan arah

Chief Economist Samuel Sekuritas, LanaSoelistianingsih menilai, polemik pembuatanblueprintperbankan mulai dari OJK hingga Perbanas hanya akan menimbulkan kerancuan arah yang akan diambil perbankan untuk mendatang. “Semakin banyak cetak biru, pihak perbankan akan susah menentukan mengikuti yang mana arahnya,” imbuh dia.

Selain itu, menurut Lana , semakin banyak rujukan akan menciptakan lebih banyak menciptakan ruang penyimpangan pada perbankan. Jadi sangat tidak efektif jika terlalu banyak master plan atau pun cetak biru untuk perbankan mendatang.

“Jika terlalu banyak serat menimbulkan penyimpangan, karena bisa jadi aturan satu membolehkan aturan lain tidak membolehkan makanya itu perlu diselaraskan,” tukasnya.

Oleh karena itu menurut Lana, lebih baik hanya ada satublueprinttapi memang sudah pakem disini baik OJK maupun Perbanas boleh mengusulkan tapi aturan maupunblueprintnya biarkan serahkan ke Bank Indonesia yang membuatnya, karena sampai dengan saat ini untuk kebijakan perbankan makro adalah wewenang BI.

“Perbanas itu hanya asosiasi, sedangkan OJK hanya mengurusi operasional perbankan disini harusnya BI yang punya otoritas untuk membuat kebijakannnya. Lebih baik satu cetak biru tapi bisa lebih efektif dan tentu saja semua perbankan bisa mematuhinya sehingga minim penyimpangan,” tegas Lana.

Apalagi siap atau tidak siap perbankan nasional harus siap berkompetisi dalam pagelaran pasar bebas ASEAN atau Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015 nanti alangkah baiknyablueprintyang dibuat satu, tapi semua perbankan bisa fokus dan menaati semua aturan maupun master plan yang ada agar perbankan nasional bisa lebih kompetitif mengahadapi MEA nanti. “Lebih baik satu, efektif dan bisa lebih baik membawa perbankan nasional,” tandasnya. [ardi]

Related posts