Jokowi-JK Harus Benahi Darurat Pangan

NERACA

Jakarta – Sejumlah kalangan menilai, Indonesia sekarang ini sudah memasuki darurat pangan. Produksi bahan pangan, terutama dari sektor pertanian, yang begitu rendah dengan diiringi membanjirnya produk pangan impor di pasar domestik setidaknya membuktikan bahwa negeri ini memiliki masalah darurat pangan. Hal ini masih diperparah dengan cadangan pangan nasional yang sangat rendah sehingga rentan oleh permainan para spekulan dan para importir nakal.

Karena itu, Koordinator Aliansi untuk Desa Sejahtera Tejo Wahyu Jatmiko di Jakarta, Rabu (15/10), meminta presiden dan wakil presiden terpilih Joko Widodo-Jusuf Kalla membenahi darurat pangan selama ini. Menurut dia, Jokowi-JK harus bisa membuktikan apa yang mereka kampanyekan untuk mewujudkan kedaulatan pangan dengan fokus pada kesejahteraan keluarga produsen pangan skala kecil.

Produsen pangan skala kecil, kata Tejo, seperti petani dan nelayan harus benar-benar didukung dengan menitikberatkan pertanian keluarga. Kenapa petani dan nelayan? Menurut dia, karena jumlah mereka yang banyak sehingga bisa menyumbang hingga 50% total pangan dunia. Dalam 10 tahun terakhir, tambahnya, sektor pangan Indonesia mengalami kondisi darurat dengan menurunnya jumlah petani, lahan pertanian serta tingginya impor pangan.

Hal ini diperkuat dengan data Badan Pusat Statistik (BPS), sepanjang 2003-2013, jumlah petani dan nelayan terus menurun dari 31 juta jiwa menjadi 26 juta jiwa. Diperparah lagi, lahan pertanian terus menyusut sekitar 100.000-110.000 hektare per tahun. Padahal kapasitas pencetakan sawah hanya 20.000 hektare per tahun. “Defisitnya masih sangat besar,” kata Tejo.

Keterpurukan pangan di Indonesia secara gamblang tercermin dari buruknya realisasi hasil pertanian. Data pemerintah tegas menunjukkan, sasaran pencapaian produktivitas pangan utama seperti padi, jagung, kedelai, gula dan daging jauh dari harapan. Produktivitas pangan yang rendah dan gagalnya swasembada untuk produk-produk itu memicu impor pangan yang sangat besar sehingga mengeruk devisa dan merugikan petani lokal.

“Impor pangan ini membuat petani dan nelayan jadi malas karena harga jual mereka tertekan. Tinggal bagaimana Jokowi nanti bersikap tegas untuk mewujudkan kedaulatan pangan karena ia punya modal dukungan penuh rakyat. Wujud paling nyata adalah juga dengan meningkatkan anggaran pangan untuk membangun kemandirian pangan kita. Itu juga termasuk bagaimana pemerintah Jokowi nanti memprioritaskan kesejahteraan petani dan nelayan guna meningkatkan produktivitas pertanian,” jelasnya.

Secara terpisah, peneliti The Global Institute Agus Setiawan, mengatakan hingga saat ini Indonesia dihadapkan pada dua fakta yang cukup menyedihkan di sektor pertanian dan perkebunan. Jumlah petani terus menurun tajam dari tahun ke tahun. “Menyedihkannya lagi, jumlah penduduk yang bekerja di sektor lain di luar pertanian justru mengalami eningkatan yang cukup besar,” ujarnya.

Agus juga mengatakan, faktor penyebab penurunan jumlah petani tersebut antara lain oleh ketersediaan lahan pertanian yang hanya di bawah 2 ha (petani gurem) ternyata banyak dijual atau disewakan. Faktor lainnya adalah kian banyak petani yang beralih ke pekerjaan sektor lain.

Itu sebabnya, Indonesia kini menjadi negara pengimpor produk pertanian dan perkebunan. Hingga sekarang tercatat negeri ini mengimpor 29 komoditas pangan dari manca negara. “Anehnya lagi, Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, harus impor garam dari Australia, India, Selandia Baru, Jerman dan Denmark. Ini memang aneh,” ujarnya.

BERITA TERKAIT

Stok Pangan Jelang Lebaran Ditingkatkan 20%

NERACA Jakarta – Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyatakan stok pangan siap untuk mencukupi kebutuhan masyarakat di Tanah Air menghadapi…

Jelang Lebaran Ketersediaan Pangan di Banten Aman

Jelang Lebaran Ketersediaan Pangan di Banten Aman NERACA Serang - Ketersediaan pangan di sejumlah daerah di Provinsi Banten aman untuk…

Presiden Jokowi Lapor Gratifikasi Rp58 Miliar

Presiden Jokowi Lapor Gratifikasi Rp58 Miliar NERACA Jakarta - Presiden Joko Widodo menjadi pejabat negara yang melaporkan gratifikasi paling banyak…

BERITA LAINNYA DI BISNIS INDONESIA

SETELAH TERTUNDA SEJAK MARET 2018 - Peluncuran OSS Tunggu Putusan Presiden

Jakarta- Setelah tertunda pelaksanaannya sejak Maret hingga kini, Menko Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, rencana peluncuran sistem perizinan terpadu secara…

PENGUSAHA KHAWATIR PERLAMBATAN EKONOMI - IMF: Perang Dagang AS-China Tingkatkan Risiko

Jakarta-Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund-IMF) mengingatkan, kebijakan Presiden AS Donald Trump yang menyatakan perang dagang dengan China dapat meningkatkan…

BANK DUNIA TURUNKAN PROYEKSI PERTUMBUHAN EKONOMI 2018 - Kebijakan “Pre-Emptive” Redam Gejolak Pasar

Jakarta-Gubernur BI Perry Warjiyo menegaskan, kebijakan pre-emptive (menyerang) dengan menaikkan tingkat suku bunga mendahului The Fed ternyata cukup efektif dalam…