NERACA

Jakarta –  Perkumpulan asosiasi perikanan seperti Masyarakat Akuakultur Indonesia (MAI) dan Asosiasi Pengusaha Cat Fish Indonesia menolak jika Kementrian Kelautan dan Perikanan (KKP) dikembalikan lagi ke Kementrian Pertanian (Kementan).

Sekertaris Jenderal MAI, Agung Sudaryono mengatakan wacana susunan kabinet pemerintahan Jokowi-JK, khususnya  tentang wacana rencana pemisahan Sektor Perikanan dan Sektor Kelautan yang  saat ini ada dalam 1 Kementrian yaitu KKP, Sektor Kelautan  akan masuk dalam Departemen Maritim dan Sektor Perikanan akan bergabung  dalam Departemen Kedaulatan Pangan bukan suatu ide yang tepat. “Saya rasa jika harus kembali ke Kementan tidak tepat,” katanya saat menghadiri diskusi Peran Sub Sektor Perikanan Budidaya dalam Perekonomian Nasional dan Penyerapan Tenaga Kerja, Di Jakarta Rabu (15/10).

Karena apa, menurut data BPS (2014), sektor perikanan budidaya sendiri (tawar, payau,  laut) sebagai  sumber pendapatan usaha rumah tangga terbesar dengan nilai  mencapai Rp. 196,4 juta/tahun. Sementara sektor usaha rumah tangga padi  hanya bernilai 5,5%, hortikultura 9%, perkebunan 10%, peternakan 7%, dan  kehutanan 8% dari sumber pendapatan usaha perikanan.

Sedangkan produksi perikanan budidaya sendiri (BPS, 2012) 9,87 juta ton jauh mengungguli produksi  peternakan (3,865 juta ton) terdiri sapi 0,5 juta ton, ayam 1,67 juta ton, telur 1,63  juta ton dan kambing hanya 65.000 ton. Hal ini jelas bahwa nilai dan produksi dari  sektor perikanan merupakan sumber pendapatan negara yang paling potensial  leading daripada sektor agribisnis lain, sehingga sektor ini perlu penanganan yang  khusus dan fokus terarah agar menjadi sektor andalan sumber kemakmuran  bangsa Indonesia dengan spesifik manajemen sosial ekonomi dan ekologi untuk keberlanjutannya. “Jika digabungkan lagi seperti dulu berarti suatu langkah mundur,” ujarnya.

Pada kesempatan yang sama Sekertari Jenderal Asosiasi Pengusaha Cat Fish Indonesia, Azam Bachur mengungkapkan hal yang sama. KKP berdiri saat pemerintahan di pegang oleh Gus Dur pada 2001 setelah itu sektor perikanan peningkatan produksinya sangat bagus, jika dikembalikan lagi khawatirnya ada penurunan pencapaian. “Jika ada penggabungan butuh penyesuaian sekitar 1 tahun, target-target yang selama ini sudah dicapai bisa terbengkalai, sayang sekali kalau harus mundur lagi,” ujarnya.

Pada kesempatan berbeda LSM Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) dan Pusat Kajian Kelautan dan Peradaban Maritim (PK2PM) menolak rencana penggabungan Kementerian Pertanian dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Penggabungan (Kementerian Pertanian dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan) ini dinilai Kiara dan PK2PM sebagai sebuah kemunduran, meski sumber daya perikanan merupakan bagian pokok pangan bangsa.

Sekjen Kiara Abdul Halim menjelaskan usulan menggabungkan kedua kementerian tersebut menjadi Kementerian Kedaulatan Pangan bertentangan dengan visi misi yang mengedepankan pembangunan sumber daya kelautan. Seharusnya, lanjutnya, Kementerian Kedaulatan Pangan dijadikan kementerian koordinasi terkait dengan kepentingan sinkronisasi dan koordinasi urusan Kementerian khususnya di bidang pangan.

“Kami menyetujui usulan pembentukan Kementerian Koordinator Maritim untuk mengatasi egosektoral antar kementerian di mana kewenangan KKP saat ini kerap dibajak kementerian sektoral lainnya.

Oleh karena itu, menurut Abdul Halim, merupakan gagasan yang baik bila dibentuk Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman. Dengan demikian, seluruh fungsi kemaritiman dapat didelegasikan ke Kementerian Maritim tersebut. [agus]