Proyek Tanggul Jakarta Disebut Gusur Nelayan

Kamis, 16/10/2014

NERACA

Jakarta – Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) dan Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) Jakarta menyebut proyek Giant Sea Wall rugikan warga Jakarta. Mereka menilai, proyek Giant Sea Wall bernilai Rp. 600 triliun yang telah diresmikan pelaksanaannya (groundbreaking) pada tanggal 9 Oktober 2014 lalu ternyata memiliki banyak masalah serius. Selain akan menggusur ribuan warga dan nelayan, juga tidak dapat menyelesaikan persoalan banjir dan krisis air yang selama ini menjadi langganan bagi warga Jakarta.

“Lebih dari itu, proyek ini melanggar ketentuan perundang-undangan, karena tidak memiliki izin lingkungan serta tidak berbasis hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS),” kata Sekjen KIARA Abdul Halim dalam siaran pers bersama, Rabu (15/10).

Menurut dia, Master Plan Percepatan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) merupakam cara baru untuk penghancuran sumber daya alam sekaligus memicu bancana ekologis dan menyingkirkan warga dari ruang hidupnya. Giant Sea Wall merupakan bagian dari skema MP3EI setelah pemerintah DKI Jakarta gagal melindungi bisnis properti perumahan dan pergudangan dilahan hasil reklamasi pantai.

“Pemerintah tidak pernah secara serius memperhatikan hak-hak nelayan tradisional Jakarta. Dalam pelaksanaan proyek Reklamasi pantai Jakarta seluas 2500 ha, sepanjang tahun 2000-2011, sedikitnya 3.579 Kepala Keluarga nelayan tergusur. Dalam proyek Giant Sea Wall ini sedikitnya 16.855 nelayan akan kembali lagi digusur dari ruang hidup dan ruang usahanya,” ujarnya.

Dijelaskan Halim, proyek ini sangat merusak ekosistem pesisir Teluk Jakarta. Kerusakan hutan mangrove dan terumbu karang akan menyebabkan bencana ekologis yang lebih besar, antara lain hilangnya ikan di perairan utara Jakarta, mengurangi potensi pariwisata bahari karena rusaknya laut, serta abrasi di pesisir teluk Banten maupun pantai utara Jawa karena tambang pasir untuk pembuatan pulau buatan.

“Proyek ini menggunakan jasa konsultasi dan juga pinjaman hutang luar negeri dari Belanda. Hal ini didasarkan pada kemampuan kota Rotterdam untuk mengatasi banjir. Padahal kondisi Belanda dan Indonesia sama sekali berbeda. Belanda yang berada di kawasan sub-tropis tentu karakteristik pesisirnya tidak sama dengan Indonesia yang berada di perairan tropis. Nilai ekologis, ekonomis dan sosial ekosistem pesisir sub-tropis tidak lah setinggi nilai ekosistem pesisir tropis. Oleh karena itu, pendekatan reklamasi dan pembangunan tembok raksasa di Teluk Jakarta juga menjadi tidak relevan dan lemah secara argumentasi ketika harus mengorbankan ekosistem pesisirnya,” terangnya.

Di samping itu, lanjutnya, proyek GSW ini juga akan mengorbankan perempuan nelayan yang selama ini menjadi tulang punggung keluarga nelayan. Jika proyek yang tak berpihak pada nelayan ini dilanjutkan maka berbagai perkiraan dampak yang telah dijelaskan di atas sangat mungkin menjadi kenyataan. Sumber daya ikan yang hilang di pesisir membuat nelayan harus melaut jauh dari pantai sehingga memakan biaya sangat tinggi dan juga sangat beresiko dalam hal keselamatan melaut.

“Belum adanya skema asuransi nelayan membuat perempuan nelayan akan menanggung semua dampak buruk jika kecelakaan laut terjadi. Akibatnya, ekonomi masyarakat nelayan yang sudah memprihatinkan akan membuat perempuan nelayan semakin menderita. Selama ini, perempuan nelayan ikut membantu mengolah ikan secara tradisional, sebuah usaha rumah tangga yang terancam karena proyek GSW tersebut. Pemerintah juga masih belum berpihak dan memberikan perhatian pada perempuan nelayan meski hanya lewat pemberian kemudahan untuk mengakses modal usaha. Sebuah ketidakadilan yang terus dipelihara oleh negara,” tandasnya.

“Jakarta perlu dibenahi, namun menyelesaikan banjir dan krisis air Jakarta bukan dengan membangun tanggul laut. Salah satu solusi alternative yang dapat dilakukan adalah dengan menjalankan konsep River Dike, seperti yang disampaikan oleh Muslim Muin dari ITB. Juga segera memperbaiki tata ruang Jakarta dan kota di sekitarnya. Lebih baik memperbaiki hulu 13 sungai daripada membendungnya di hilir (teluk Jakarta). Bendungan raksasa memungkinkan menjadi “comberan raksasa” daripada wadah penyedia bahan baku air minum,” paparnya.

Sebelumnya, Abdul Halim menjelaskan, proyek Giant Sea Wall menuai keragu-raguan yang kuat dari banyak pihak baik dari akademisi dan masyarakat sipil untuk membuat bendungan raksasa di teluk Jakarta. Bahkan belakangan wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Putra (Ahok) mulai tidak percaya diri untuk melanjutkan proyek bernilai Rp 250 Triliun lebih tersebut. Keraguan Ahok dapat dipahami setelah melihat langsung kegagalan proyek bendungan laut Semaguem di Korea Selatan.

“Secara faktual kota tersebut hanya dilalui oleh satu sungai saja dan berakhir dengan kondisi bendungan yang tercemar. Hal tersebut jelas tidak sesuai dengan rencana pemerintah untuk menjadikan Giant Sea Wall yang selain sebagai penahan gelombang juga sebagai tempat penampuangan bahan baku air minum. Kondisi dimana Teluk Jakarta merupakan muara dari 13 sungai akan semakin memperbesar kemungkinan pencemaran di Teluk Jakarta karena proses sedimentasi secara alami yang terganggu,” kata Halim.

Menurut dia, belakangan Ahok ingin menjadikan bendungan laut di Rotterdam Belanda sebagai referensi untuk memuluskan proyek yang diklaim bisa mencegah Jakarta dari langganan banjir. Padahal pendekatan “keras” terhadap solusi banjir di wilayah pesisir sudah tidak lagi menjadi trend, bahkan di Belanda sekalipun yang konon sebagian besar wilayahnya berada di bawah permukaan laut.