Menggugah Hati untuk Mendukung Pemerintahan Baru

Oleh: Amril Jambak, Peneliti Lembaga Studi Informasi Strategis Indonesia

Kamis, 16/10/2014

Pemerintahan pengganti Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono sudah resmi menang dalam pemilihan presiden (Pilpres), yakni Joko Widodo-Jusuf Kalla. Bahkan, kalau tidak ada halangan, pada 20 Oktober 2014, pasangan yang diusung Koalisi Indonesia Hebat (KIH) tersebut akan dilantik di Gedung MPR RI.

Dengan semakin dekatnya hari pelantikan pasangan tersebut, berbagai spekulasi berkembang di tengah masyarakat akan adanya upaya digagalkannya pelantikan presiden dan wapres terpilih, Jokowi-JK.

Penulis menilai, hal ini merupakan ketakutan yang berlebihan oleh sebagai kalangan. Meski Koalisi Merah Putih (KMP) menguasai pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) maupun Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Diyakini penjegalan pelantikan tidak akan dilakukan oleh KMP.

Rasanya sangat keterlaluan jika pelantikan dijegal. Secara politik, pengamatan politik ini tidak akan terjadi. Bahkan secara terang-terangan, seperti diikutip dari republika online, Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra dan juga calon presiden yang diusung KMP, Prabowo Subianto pun membantah adanya dugaan tersebut. Ia mengatakan akan mendukung pemerintahan.

"Kabar itu tidak benar, bung @aditya_WaSa. Saudara bisa pegang ucapan saya. Koalisi Merah Putih pasti mendukung program Pemerintah yang baik," kata Prabowo dalam akun Twitter pribadinya, @Prabowo08, kemarin malam.

Cuitan Prabowo ini untuk menanggapi tudingan pemilik akun @aditya_WaSa yang mengatakan KMP akan menjegal pemerintahan Jokowi. Prabowo memang mencuit sebanyak dua kali pada Rabu (8/10) malam. Cuitan Prabowo lainnya adalah ia akan menerima undangan televisi dan kembali berkeliling Indonesia.

"Insya Allah dalam waktu dekat saya kembali terima undangan dialog TV dan keliling, bung @OfficialAdit06. Kemarin ini saya fokus ke Senayan," jelasnya lagi.

Sementara itu, seperti dirilis dari okezone.com, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon meluruskan pemberitaan tentang pernyataan Hashim Djojohadikusumo.

Menurut Fadli, tak benar bahwa KMP akan menjegal pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla melalui parlemen.

Fadli menjelaskan yang dimaksud Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra itu adalah KMP bisa menjadi kekuatan kritis bagi kebijakan yang diambil oleh Jokowi-JK.

"Jadi maksudnya (Hashim) kalau ada yang tak sejalan dengan kepentingan nasional ya kita hambat, program yang bagus pasti kita dukung. Namun kalau ada yang liberal tentu kita harus hadapi," kata Fadli di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (9/10).

Wakil Ketua DPR itu menambahkan, pernyataan adik kandung Prabowo Subianto itu juga untuk menciptakan sikap kritis publik terhadap kasus-kasus yang sempat menyeret nama mantan Walikota Surakarta tersebut.

Fadli juga mengatakan bahwa KMP akan selalu melakukan langkah-langkah persuasif dalam menyikapi kebijakan yang tidak prorakyat.

"Saya kira kita pasti akan duduk bersama (dengan pemerintahan Jokowi), yang kita pentingkan adalah kepentingan nasional. Kita bermartabat, semua berjalan dengan baik," tuntasnya.

Ketua Umum PAN Hatta Rajasa menginstruksikan agar anggota Fraksi PAN di DPR menghadiri acara pembacaan sumpah Joko Widodo dan Jusuf Kalla (Jokowi-JK) sebagai Presiden dan Wakil Presiden. Acara itu akan berlangsung pada 20 Oktober 2014.?

"Harus hadir, anggota dari PAN di DPR wajib hadir," kata Hatta Rajasa di Masjid Al Bakrie, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (10/10), seperti dilansir dari detik.com.

Tak hanya itu, pengamat politik dari UGM Arie Sudjito menilai, kemungkinan Koalisi Merah Putih (KMP) akan menjegal pemerintahan Jokowi-JK melalui penundaan pelantikan maupun impeachment sangat kecil. Namun, tekad KMP diduga untuk menghambat pemerintahan Jokowi-JK.

"Mereka (KMP) mau menghambat pemerintahan Jokowi supaya 5 tahun lagi nggak kepilih," kata Arie dalam diskusi bertajuk 'Kabinet Harapan Rakyat' di Hotel Ibis Menteng, Jl HOS Cokroaminoto, Jakarta Pusat, Kamis (9/10), seperti dirilis dari detik.com.

Menurut Arie, anggota parlemen yang dikuasai KMP akan terus memonitor pemerintahan Jokowi-JK. Sedikit saja Jokowi-JK melakukan kesalahan, KMP dapat menjadikannya sebagai celah untuk menyerang.

"Sekali Jokowi membuat suatu keputusan yang salah, akan mudah sekali digorengnya," ujar Arie.

Kader-kader parpol anggota KMP di daerah, menurutnya, juga telah diperintahkan untuk bersikap demikian. Maka, pemerintahan Jokowi akan diawasi dari tingkat bawah hingga atas.

"Di daerah digitukan semua (menghambat kinerja Jokowi-JK selama 5 tahun)," tuturnya.

Di situlah kabinet Jokowi-JK akan diuji. Jika Jokowi memang memilih orang-orang profesional dalam kabinetnya, maka ia akan semakin kuat dan tak mudah digoyang.

Oleh karena itu, kata Arie, Jokowi tak perlu pesimis. Ia menilai, KMP tidak akan bertahan lama. "Percayalah, koalisi itu pragmatis. Paling lama setahun," kata Arie.

Penulis berharap, marilah bersama kita mendukung pemerintahan yang baru agar seluruh program yang tercantum dalm visi dan misi yang digulirkan pemimpin baru ini bisa terlaksana dengan baik.

Mari bersama-sama juga meluruskan langkah dengan menjalankan demokrasi Pancasila.***