Kondisi Pasar Belum Kondusif - Batal IPO, Adhi Properti Pilih Terbitkan MTN

NERACA

Jakarta – Guna memperkuat modal usaha, Adhi Persada Properti yang juga anak usaha PT Adhi Karya Tbk (ADHI) berniat go public melalui penawaran saham perdana atau initial public offering (IPO) pada tahun depan. Namun rencana tersebut batal dilakukan lantaran kondisi pasar yang dinilai belum pulih.

Hal tersebut disampaikan langsung Direktur Utama Adhi Karya, Kiswodarmawan, rencana IPO terpaksa dibatalkan karena melihat kondisi pasar yang belum juga menunjukkan perbaikan,”Rencana kami untuk melakukan IPO Adhi Persada Property batal karena kami melihat pasar sedang tidak kondusif,”ujarnya di Jakarta, kemarin.

Sebelumnya, rencana IPO tersebut dilakukan agar perseroan dapat berjalan sendiri serta untuk memajukan perusahaan ke depannya. Nantinya, dana hasil IPO dibidik sebesar Rp 600-700 miliar. Meskipun batal melakukan IPO, perseroan lebih memilih menerbitkan surat utang jangka pendek untuk mendanai ekspansi bisnisnya di sektor properti.

Disebutkan, PT Adhi Persada Properti (APP) bakal menerbitkan medium term notes atau surat utang jangka pendek senilai Rp 300 miliar hingga Rp 400 miliar. Sekretaris Perusahaan ADHI M Aphrindy mengatakan, dana yang terkumpul dari penerbitan MTN akan digunakan sebagai dasar untuk mengembangkan portofolio produk properti perseroan di tahun ini dan tahun mendatang,”Rencananya, kami akhir tahun ini akan terbitkan MTN. Nilainya sekitar Rp 300 miliar hingga Rp 400 miliar,"paparnya.

Sementara itu, dia juga menuturkan rencana perseroan menerbitkan obligasi terancam batal. Tidak kondusifnya kondisi pasar dan juga perolehan hasil pemeringkatan yang hanya berada di level BBB+ dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) membawa kekhawatiran atas aksi korporasi yang sebelumnya akan dijalankan.

Sementara Direktur Keuangan Adhi Karya Supardi mengungkapkan rating obligasi tersebut kurang mendukung penerbitan emisi obligasi. Di samping itu, perihal suku bunga acuan juga menjadi pertimbangan perseroan dalam membatalkan rencana tersebut,”Kupon obligasi memang akan terpengaruh kepada suku bunga acuan BI. Jika bunga acuan BI meningkat maka kupon obligasi juga meninggi dan hal tersebut akan memperberat beban bunga perseroan,”jelasnya.

Sebagai informasi, PT Adhi Karya (Persero) Tbk (ADHI) belum lama ini memenangkan beauty contest yang diadakan oleh Lion Group untuk mengembangkan Bandar Udara Halim Perdanakusuma di wilayah Jakarta Timur. Disebutkan, proyek senilai Rp 1 triliun hingga Rp 2 triliun ini diharapkan dapat segera dibukukan sebagai perolehan kontrak baru pada tahun ini.

Nantinya, pengembangan bandar udara ini juga akan terintegrasi dengan monorail yang digarap oleh Adhi Karya. Namun, hal tersebut masih bersifat opsional. Pasalnya, jika Lion Group menginginkan adanya monorail untuk mempermudah akses menuju Bandar Udara Halim, Adhi Karya siap mewujudkannya. (bani)

BERITA TERKAIT

Tumbuh by Astra Financial Raih 2,5 Juta Kunjungan

Pameran virtual pertama Astra Financial, Tumbuh by Astra Financial yang digelar dua pekan mencatatkan lebih dari 2,5 juta kunjungan konsumen.…

Berkolaborasi Wujudkan Mudik Sehat dan Aman

Budaya mudik di Indonesia jelang libur lebaran selalu menyisakan masalah, khususnya potensi lonjakan volume kendaraan dan angka kecelakaan. Maka tak…

Gandeng Kerjasama Telkom - LKPP Rilis Sistem E-Katalog Versi 6.0 Yang Lebih Responsif

Dalam rangka meningkatkan pelayanan dan transparansi dalam pengadaan barang, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) bekerjasama dengan PT Telkom Indonesia…

BERITA LAINNYA DI Bursa Saham

Tumbuh by Astra Financial Raih 2,5 Juta Kunjungan

Pameran virtual pertama Astra Financial, Tumbuh by Astra Financial yang digelar dua pekan mencatatkan lebih dari 2,5 juta kunjungan konsumen.…

Berkolaborasi Wujudkan Mudik Sehat dan Aman

Budaya mudik di Indonesia jelang libur lebaran selalu menyisakan masalah, khususnya potensi lonjakan volume kendaraan dan angka kecelakaan. Maka tak…

Gandeng Kerjasama Telkom - LKPP Rilis Sistem E-Katalog Versi 6.0 Yang Lebih Responsif

Dalam rangka meningkatkan pelayanan dan transparansi dalam pengadaan barang, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) bekerjasama dengan PT Telkom Indonesia…