Revolusi mental yang  digagas Presiden RI terpilih Joko Widodo (Jokowi) belakang ini menjadi pembicaran hangat berbagai kalangan, baik pejabat di kementerian, partai politik hingga masyarakat.

Hakikat dari revolusi mental yang diungkapkan Jokowi tersebut diyakini sangat mendasar bagi pembentukankarakter bangsa sebagaimana yang diamanatkan konstitusi, membutuhkan bahan dasar dari bentukan manusia yang muda hingga bisa memenangkan kompetisi global.

Disadari, pelaksanaan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) semakin dekat, yakni diberlakukan tahun mendatang (2015). Untuk menyongsong MEA tersebut, guna memenangkan kompetisi global tersebut sangat diperlukan revolusi mental dengan arahan pembangunan karakter bangsa.

Diakui atau tidak, Indonesia saat ini menghadapi suatu paradoks pelik yang menuntut jawaban dari para pemimpin nasional. Setelah 16 tahun melaksanakan reformasi, kenapa masyarakat kita bertambah resah dan bukannya tambah bahagia, atau dalam istilah anak mudas ekarang semakin galau.

Reformasi yang dilaksanakan di Indonesia sejak tumbangnya rezim Orde Baru (Soeharto) tahun 1998, baru sebata smelakukan perombakan yang sifatnya institusional, karena belum menyentuh paradigma, mindset, atau budaya politik kita dalam rangka pembangunan bangsa.

Agar perubahan benar-benar bermakna dan berkesinambungan, dan sesuai dengan cita-cita Proklamasi bangsa Indonesia yang merdeka, adil, dan makmur, kita perlu melakukan revolusi mental.

Tidak mungkin maju kalau sekedar mengandalkan perombakan institusional saja, tanpa melakukan perombakan  manusianya atau sifat-sifat mereka yang menjalankan sistem tersebut. Sehebat apa pun kelembagaan yang kita ciptakan, selama ia ditangani oleh manusia dengan salah kaprah tidak akan membawa suatu kesejahteraan.

Sejarah Indonesia merdeka penuh dengan permasalahan, jika salah  dalam pengelolaan (mismanagement) negara akan membawa bencana besar nasional. Kita telah melakukana mandemen atas UUD 1945. Kita membentuk  sejumlah komisi-komisi independen (termasuk KPK).

Kita melaksanakan otonomi daerah, dan kita telah banyak memperbaiki sejumlah undang-undang nasional dan daerah. Kita juga sudah melaksanakan pemilu secara berkala di tingkat nasional/daerah. Kesemuanya ditujukan dalam rangka perbaikan pengelolaan negara yang demokratis dan akuntabel.

Reformasi 16 tahun tidak banyak membawa perubahan, salah satu contoh di bidang ekonomi. Pemerintah dengan gampang membuka keran impor untuk bahan makanan dan kebutuhan lain. Banyak elit politik kita terjebak menjadi pemburu rente sebagai jalan pintas yang diambil yang tidak  memikirkan  konsekuensi terhadap petani di Indonesia.

Ironis kalau Indonesia dengan kekayaan alamnya masih mengandalkan impor pangan. Indonesia secara ekonomi seharusnya dapat berdiri di atas kaki sendiri, sesuai dengan amanat Trisakti.

Ketahanan pangan dan ketahanan energi merupakan dua hal yang sudah tidak dapat ditawar lagi. Indonesia harus segera mengarah kesana dengan program dan jadwal yang jelas dan terukur. Di luar kedua sektor ini, Indonesia tetap akan mengandalkan kegiatan ekspor dan impor untuk menggerakkan roda ekonomi.

Tentunya kita juga tidak bisa melupakan peran Pancasila dalam pembangunan karakter bangsa untuk meraih tujuan memenangkan kompetisi global di masa mendatang tersebut.

Tadi sudah jelas, bahwa revolusi mental sudah diamanatkan dalam konstitusi. Seharusnya ini berdampingan antara revolusi mental, Pancasila bagi pembangunan karakter bangsa untuk memenangkan kompetisi global yang dimaksudkan.

Sebagai acuan untuk mengkaji pembangunan karakter bangsa terutama bagi generasi muda Indonesia menuju pada kemandirian bangsa dengan berlandaskan pada Pancasiladan UUD 1945 untuk dapat membawa perubahan yang lebih baik.

Dalam proses membangun karakter suatu bangsa, salah satu faktor penting yang harus diperhatikan adalah pendidikan baik itu secara formal maupun non formal sehingga pengaruh negatif dari seseorang ataus ekelompok orang dapat berkurang terutama bagi generasi muda sebagai generasi penerus bangsa yang menentukan masa depan bangsa ini.

Pada akhirnya, penulis menyadari jika revolusi mental yang digagas Jokowi tersebut diiringi dengan pemahaman kita dalam menganut Pancasila, dalam persaingan global mendatang, kita semuanya pasti akan siap menyongsongnya, dan tidak akan menjadi penonton di negeri sendiri.

Bahkan presiden Soeharto pun dulu kerap menyuarakan “pembangunan manusia Indonesia yang seutuhnya” melalui berbagai program Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila atau yang lebih dikenal dengan nama program P4. Bung Karno menyebut “Nation & Character Building”.
Tentunya ini tidak perlu ditakutkan. Asalkan seluruh komponen anak bangsa yang segera dipimpin Jokowi-JK, bersatu dan menyadari kita bagian dari masyarakat Indonesia, dengan berpedoman berada dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Jangan sampai masalah yang muncul tidak diselesaikan, karena ini akan merontokkan bangsa ini. Sekali lagi, mari kita semangat kebersamaan dalam menyongsong persaingan global, yakni Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) di tahun 2015.***