Pemerintah Baru Dinilai Perlu Tambah Penerimaan Pajak

Rabu, 15/10/2014

NERACA

Jakarta - Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Achmad Fuad Rahmany mengaku, pada 2015, Presiden Terpilih Joko Widodo memerlukan tambahan penerimaan pajak sebesar Rp400 triliun. Tujuannya untuk mencapai besaran "tax ratio" atau perbandingan penerimaan pajak dibanding nilai Produk Domestik Bruto (PDB) yang ditargetkan sebesar 16%. Fuad mengatakan, hal tersebut merujuk pada perkiraan penerimaan pajak ditambah bea dan cukai yang akan menyentuh Rp1.200 triliun pada tahun ini. Sedangkan pencapaian "tax ratio" sekarang masih 12% dari nilai PDB Indonesia atau sekitar Rp10 ribu triliun.

Dia menilai, target "tax ratio" merupakan kisaran optimistis yang dapat tercapai, dengan catatan penerimaan pajak dapat lebih dioptimalkan, terutama menggali potensi pajak dari wajib pajak orang pribadi dan juga optimalisasi kerja sama dengan berbagai instansi untuk intensifikasi dan ekstensifikasi.

Dari data yang dipaparkan Fuad Rahmany, baru 40% atau 25 juta dari 60 juta wajib pajak individu yang patuh membayar pajak. Sementara, terdapat 81% dari lima juta unit badan usaha yang tidak patuh membayar pajak.

Ekstensifikasi penerimaan, dari sektor potensial seperti properti dan perdagangan daring (online) juga direkomendasikannya untuk meningkatkan penerimaan pajak.

"Kita butuh dukungan dari Kemkominfo untuk perdagangan lewat internet. Semua yang transaksi online juga harusnya kena Pajak Pertamabahan Nilai atau Pajak Penghasilan. Tapi masalahnya terletak pada lokasi pelaku transaksi yang sulit ditemukan," ujarnya.

Untuk perbaikan internal kelembagaan Ditjen Pajak, Fuad merekomendasikan wacana serupa seperti yang sudah diutarakan sebelumnya, seperti fleksibilitas dalam penerimaan pegawai agar kapasitas sumber daya manusia dapat bertambah. Saat ini, jumlah petugas Ditjen Pajak baru sebesar 33 ribu orang.

Kemudian, fleksibilitas Ditjen Pajak juga harus mencakup penambahan kantor cabang dan penambahan anggaran.

"Menurut saya beberapa itu memang yang perlu dibutuhkan," kilahnya.

Terserap 64%

Adapun realisasi penerimaan pajak dari seluruh Indonesia hingga 30 September 2014 baru mencapai sekitar 64% atau Rp688,054 triliun dari target dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara-Perubahan (APBN-P) 2014 sebesar Rp1.072,3 triliun.

"Hingga 30 September, kita menghimpun sekitar Rp688 triliun," paparnya.

Realisasi penerimaan itu, imbuh dia, terdiri dari Pajak Penghasilan Non Migas Rp329,278 triliun, Pajak Pertambahan Nilai Rp280,934 triliun, Pajak Bumi dan Bangunan Rp14,126 triliun, Pajak Penghasilan Migas Rp59,35 triliun dan pajak lainnya Rp4,365 triliun.

Kenaikan penerimaan pajak tersebut, dikatakan Fuad sebelumnya, terlihat dari peningkatan optimalisasi dari Pajak Penghasilan (PPh) Non Migas antara lain PPh pasal 25 Badan, PPh Final dan PPh pasal 21.

Namun, penurunan pajak terlihat dari kecilnya penerimaan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM), yang terjadi karena tingginya pajak yang dikenakan pada konsumen serta adanya LCGC (low cost and green car).

"LCGC tidak ada PPnBM. Sehingga orang beralih membeli dari yang tadinya mobil mewah menjadi mobil murah. Tapi tidak apa-apa, dari sisi ekonominya bagus, karena masyarakat bisa beli mobil murah," jelas dia.

Target penerimaan pajak dalam beberapa tahun terakhir kerap sulit tercapai, menurut Fuad, hal itu salah satunya karena tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak masih rendah. [agus]