Pengembangan Sektor Laut Dapat Tekan Pengangguran

NERACA

Jakarta – Usaha untuk mengembangkan sektor laut dapat mengurangi pengangguran pariwisata di Indonesia, kata Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Padjajaran Ina Primiana Syinar dikutip dari Antara, di Jakarta, Selasa. "Jumlah pengangguran pariwisata yang meningkat pada tahun ini berpotensi ditekan melalui pengembangan sektor laut," kata Ina.

Penganggur pariwisata merupakan masyarakat yang berasal dari sejumlah sekolah pariwisata dalam negeri yang belum bekerja. Berdasarkan data Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, jumlah lulusan pariwisata Indonesia meningkat sebanyak 2991 orang pada tahun ini. Menurut data tersebut, penganggur di bidang itu meningkat empat kali lipat dari 2013 yang berjumlah 974 orang menjadi 3965 orang pada 2014.

Oleh karena itu, ia mengatakan bahwa pemerintah mendatang harus serius membangun infrastruktur laut, sehingga dapat juga dikembangkan bidang pariwisatanya. "Dengan adanya infrastruktur yang memadai, peminat daerah pesisir semakin banyak, sehingga dapat dimanfaatkan bagi wisata bahari," ujar dia.

Sebelumnya, sarana transportasi laut yang solid sangat dibutuhkan bagi negara kepulauan seperti Indonesia yang secara geografis didominasi oleh unsur air dan kelautan. Atas dasar hal tersebut, Ikatan Keluarga Alumni Lemhannas (Lembaga Ketahanan Nasional) menilai bahwa Indonesia harus lebih banyak lagi membangun transportasi laut disamping sarana transportasi darat maupun udara.

Ketua Ikatan Keluarga Alumni Lemhannas (IKAL) Angkatan 49, Boedhi Setiadjid, mengatakan bahwa dalam kalkulasi pembiayaan, secara umum biaya transportasi laut hanya 30%, sementara sisanya 70% terjadi di darat, yakni berupa biaya angkutan darat, pergudangan dan perijinan.

“Di luar biaya-biaya itu, di darat sering ditemui praktek-praktek ilegal berupa pungutan-pungutan tak resmi yang semakin memberatkan dunia usaha sehingga menyebabkan ekonomi biaya tinggi,” kata Boedhi dalam keterangan resmi yang diterima Neraca, baru-baru ini.

Menurut Boedhi, konsep tol Laut akan dapat mengembangkan ekonomi maritim, yaitu dengan menjadikan laut sebagai basis konektivitas produksi dan pemasaran antar daerah/pulau di Indonesia dan regional. “Adanya disparitas harga antara wilayah barat dan timur Indonesia membuat moda angkutan laut terbilang paling murah, sehingga harus digenjot. Realisasi tol laut dapat menurunkan biaya logistik dan diharapkan stabilitas harga barang maupun komoditas antar daerah bisa terjaga, sehingga disparitas harganya tidak terlalu tinggi antara wilayah satu dengan lainnya,” jelas Boedhi.

Tol laut digambarkan sebagai armada kapal besar yang secara reguler berlayar melayani angkutan logistik dari ujung barat Indonesia ke ujung timur Indonesia dan sebaliknya. Kapal-kapal secara reguler menghubungkan wilayah-wilayah/pulau-pulau sekitarnya maupun ke kawasan regional di wilayah Asia-Pasifik. “Untuk membangun moda transportasi dengan konsep Tol Laut, pemerintah harus melibatkan pendanaan swasta dan untuk merangsang keterlibatan swasta pemerintahan yang baru sebaiknya memangkas perizinan yang menghambat pengembangan infrastrukturnya,” tambah Boedhi.

Dia melanjutkan, saat ini pihaknya tengah mengkaji lebih jauh bagaimana implementasi program strategis Tol Laut dapat diterapkan dalam sistem konektivitas nasional berikut tantangan dan hambatannya. “Kemaritiman Indonesia dapat menjadi aset tersendiri, sekarang tinggal bagaimana komitmen pemerintah terpilih untuk melaksanakan program itu. Kita juga mengrapkan agra pengembangan teknologi kelautan ke depan dapat mendukung pembangunan pros Maritim nasional,” tukas Boedhi.

Sementara itu, wacana pembangunan Tol Laut atau dalam konsep yang lebih luas yaitu pembangunan poros maritim, presiden terpilih Joko Widodo, dinilai akan sulit terealisasi. Menurut Deputi Kepala BPPT Bidang Teknologi Pengembangan Sumberdaya Alam, Ridwan Djamaluddin, salah satu hambatan realisasi Tol Laut adalah fungsi sistem monitoring laut Indonesia yang tidak berfungsi. “Dalam sistem monitoring di KKP misalnya, saya coba klik-klik semalam tapi tidak jalan. Agak memalukan sistem monitoring laut kita tidak punya,” ujar Ridwan Djamaluddin.

Dia menjelaskan, sistem monitoring laut sebenarnya merupakan hal yang sangat penting dalam mewujudkan Tol Laut tersebut. Pasalnya kata Ridwan, dengan sistem tersebut lalu lalang kapal mampu dipantau dengan baik. Jika hal itu tidak berjalan, maka data dan posisi kapal di laut tidak bisa diketahui.

Selain tidak berfungsinya sistem monitoring laut, sebut Ridwan, pelabuhan-pelabuhan di Indonesia juga belum siap untuk menjalankan Tol Laut. Menurut dia, syarat pengembangan Tol Laut adalah infrastruktur pelabuhan sebagai tempat bersandar kapal-kapal. “Pelabuhan sudah banyak, tapi secara teknis banyak pelabuhan kita yang tidak siap dengan Tol Laut ini,” kata dia.

Bahkan, Ridwan juga mengatakan bahwa konsep pengembangan poros maritim tidak hanya berbicara hanya transportasi, tetapi juga berbicara mengenai sumberdaya alam yang bisa dimanfaatkan oleh pemerintah mendatang. Namun, kata dia, faktor teknologi menjadi kendala pengembangan sumberdaya alam di laut. “Ketika kita bicara laut, kita harus tahu ada apa saja di laut, ada minyak,ada potensi gas besar, cilakanya dengan teknologi asing itu lebih tinggi, dan mereka melakukan riset, akurasinya baik dan ini takutnya sudah sampai ke dunia bisnisnya,” kata Ridwan.

Related posts