Pengurangan Subsidi BBM Harus Jadi Prioritas

NERACA

Jakarta - Pengamat energi Komaidi Notonegoro mengatakan prioritas utama 100 hari pemerintahan baru Joko Widodo dan Jusuf Kalla adalah mengurangi subsidi bahan bakar minyak (BBM) dengan menaikkan harganya.

"Tidak ada lagi yang lain. Segera menaikkan harga BBM dalam 100 hari," kata Wakil Direktur Eksekutif ReforMiner Institute itu di Jakarta, Selasa (14/10)

Menurut Komaidi, harga BBM bersubsidi baik premium maupun solar sebaiknya dinaikkan masing-masing Rp1.500 dan Rp2.500 per liter, sehingga menjadi sama Rp8.000 per liter pada November 2014.

Harga premium bersubsidi yang kini dijual di stasiun pengisian bahan bakar umum adalah Rp6.500 dan solar Rp5.500 per liter.

Lalu, lanjut dia, pada Maret 2015, pemerintah menaikkan lagi harga BBM Rp1.500 per liter, sehingga harga premium dan solar menjadi Rp9.500 per liter.

"Namun, kalau pemerintah siap dengan kompensasi dan risikonya, maka bisa dinaikkan sekaligus menjadi Rp9.500 per liter pada November 2014," katanya.

Komaidi menambahkan sebagai kompensasi kenaikan harga BBM tersebut, pemerintah perlu menyiapkan bantuan berupa paket kebutuhan pokok murah yang diberikan kepada masyarakat yang paling terkena dampak selama satu tahun sejak Oktober 2014.

Ia tidak setuju kompensasi kenaikan harga BBM berupa bantuan langsung tunai (BLT).

"Jika diberikan dalam bentuk uang, seringkali terjadi salah penggunaan oleh penerimanya," ujarnya.

Menurut dia, dengan kompensasi kebutuhan pokok murah selama setahun maka diharapkan bisa menekan guncangan daya beli masyarakat pascakenaikan harga BBM.

Komaidi juga mengatakan beban subsidi BBM sudah semakin besar sehingga pemerintah tidak mempunyai dana yang cukup membangun sektor-sektor yang lebih memerlukan seperti pendidikan, kesehatan dan infrastruktur dasar.

"Dengan kenaikan harga BBM maka bisa dialihkan kepada sektor yang lebih penting seperti pendidikan dan kesehatan," ujarnya.

Beban subsidi BBM yang dialokasikan dalam APBN 2015 mencapai sebesar Rp194,2 triliun. [agus]

BERITA TERKAIT

Dana Subsidi Biodesel

Mengejutkan, ketika Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan indikasi adanya kelebihan dana subsidi biodiesel yang merupakan insentif kepada lima perusahaan sawit…

DK-PWI: Wartawan Harus Independen di Pilkada dan Pilpres

  NERACA Jakarta-Dewan Kehormatan (DK) Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat meminta wartawan harus independen dalam perhelatan pemilu baik pemilihan kepala…

Uji Materi UU Ormas - Ahli: Negara Harus Hadir Lindungi Hak Warganya

Uji Materi UU Ormas Ahli: Negara Harus Hadir Lindungi Hak Warganya NERACA Jakarta - Ahli Hukum Tata Negara Universitas Sultan…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Dampak Goverment Shutdown AS Kecil

      NERACA   Jakarta - Bank Indonesia (BI) meyakini berhenti beroperasinya sebagian layanan publik di Amerika Serikat (AS)…

Integrasi Pertagas dan PGN Direalisasikan Maret

      NERACA   Jakarta - Kementerian BUMN menargetkan penyatuan bisnis PT Pertagas, anak usaha PT Pertamina (Persero) dengan…

Blended Finance Diterapkan untuk Pembangunan Jangka Panjang

      NERACA   Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, skema pendanaan campuran atau "blended…