55 Juta Wajib Pajak Tidak Bayar Pajak

Target Pajak Sulit Tercapai

Rabu, 15/10/2014

NERACA

Jakarta - Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Fuad Rahmany menyebut bahwa saat ini kurang maksimalnya penerimaan pajak untuk negara dikarenakan masih banyak wajib pajak yang belum tersentuh. Setidaknya dari 115 juta wajib pajak, baru 60 juta yang bayar pajak, sisasnya 55 wajib pajak tidak membayar pajak. Selain itu, permasalahan yang lain adalah tidak mempunyai data surat pemberitahuan (SPT) yang lengkap.

"Orang yang bayar pajak diasumsikan jujur, orang hitung sendiri, bayar sendiri, itu ada jutaan orang. Yang terdaftar di kita ada 28 juta NPWP, tapi yang serahkan SPT hanya 10 juta," kata Fuad di Jakarta, Selasa (14/10).

"Yang bayar pajak banyak, seperti kita langsung dipotong-potong gitu oleh perusahaannya. Itu bayar pajak tapi enggak laporkan, itu salah-salah dikit. Yang salah besar itu enggak bayar dan enggak lapor," sambungnya.

Dirinya pun mencontohkan, menurut data Ditjen Pajak 2013, saat ini wajib pajak untuk orang pribadi yang terdata mencapai 23 juta orang, padahal potensinya bisa mencapai 60 juta orang. Sedangkan yang sudah bekerja mencapai 115 juta orang.

"Yang mampu bayar pajak sesuai undang-undang hanya 60 juta juta. Masih ada sekira 30-40 juta orang belum bayar pajak, ini besar sekali, masih ada ketidakadilan bayar pajak," tegasnya.

Menurutnya, untuk mencapai penerimaan pajak, tidak sepantasnya diserahkan langsung kepada DJP Kementerian Keuangan. Fuad menilai, hal tersebut butuh dukungan dari semua pihak.

"Orang katakan ini tugasnya DJP, tapi enggak akan berhasil kalau enggak ada dukungan dari masyarakat/semua pihak," tuturnya.

Sedangkan ungkapan senada disampaikan pengamat ekonomi, Aviliani mengatakan

berdasarkan data yang ada, lanjut Avilliani lagi dari 250 juta penduduk, 180 juta orang angkatan kerja baru 25 juta orang yang membayar pajak, mestinya 50 juta orang, makanya perlu adanya ekspektasi pajak.

"Selama ini target penerimaan pajak urung tidak pernah tercapai. Karena masih banyak orang dan perusahaan besar maupun kecil yang belum membayar pajak. Disamping kesadaran masyarakatnya masih rendag, dan juga memang SDM pajak masih minim. Tapi setelah ditambah tidak ada alas an lagi," tegasnya.

Sedangkan menurut Ardiansyah Parman Pengurus Forum Purnabakti Eselon Satu Indonesia (Forpesi) menambahkan penyumbang terbesar pajak adalah dari badan usaha. Sebaliknya, pekerja formal kelas atas banyak yang tidak membayar pajak. Akibatnya, negara berpotensi kehilangan sebesar Rp 600 juta. “Bila satu pegawai mempunyai gaji Rp 10 juta, dikalikan saja, total Rp 600 juta yang tidak bayar pajak,” ujar

Ardiansyah melanjutkan, sekitar 70 persen pajak dihasilkan oleh badan usaha. Ia berharap adanya kesadaran masyarakat untuk membayar pajak. Dari data Forpesi baru 9 juta wajib pajak perorangan yang terdaftar. “Pajak perorangan 60 juta tidak tergarap, yang baru masuk 9 juta orang," ujar Ardiansyah.

Selain itu, masyarakat Indonesia butuh pengampunan pajak. Ini bertujuan untuk mengambil uang masyarakat Indonesia di luar negeri tanpa dikenakan pajak.

Menurutnya, dengan uang negara yang masuk ke dalam negeri, otomatis uang milik pemodal asing akan tersingkirkan. Hal itu membuat kemandirian keuangan Indonesia kuat tanpa bantuan asing.

“Saat ini uang negara asing yang berada di dalam negeri mencapai Rp 700 triliun. Jika semua utang negara dan obligasi di dalam negeri bisa ditarik dari uang masyarakat di luar negeri, Indonesia akan mandiri dalam memperkuat keuangan,” tuturnya. [agus]