NERACA

Jakarta – Direktur Utama Medco Group, Arifin Panigoro mengatakan, potensi energi panas bumi di Indonesia, mencapai 29 ribu mega watt (MW) dan mampu mengatasi krisis energi Indonesia. “Saat ini, pemanfaatan energi panas bumi ini masih rendah hanya empat hingga lima persen karena biaya pengembangan sangat besar, pendanaan terbatas, tumpang tindih lahan dan perizinan,” kata Arifin dikutip dari Antara, di Jakarta, Selasa.

Ia mengatakan, untuk memanfaatkan potensi energi panas bumi ini, pemerintah perlu menetapkan rencana jangka panjang dan bertekad untuk melaksanakannya. "Rencana jangka panjang ini misalnya, merealisasikan 25 persen dari potensi 29 ribu MW dalam 5 tahun kedepan dan penyediaan APBN untuk eksplorasi serta pengembangan pembangkit skala kecil dan menengah," ujarnya.

Arifin juga menjelaskan, untuk mencapai rencana jangka panjang tersebut, pemerintah perlu menetapkan rencana jangka pendek dan menegah, misalnya percepatan penyelesaian perizinan agar dapat diselesaikan dalam waktu tiga bulan.

Penetapan harga beli listrik yang lebih menarik bagi para investor dan penetapan tentang kewajiban bagi pelaku industri energi besar untuk melakukan investasi di bidang energi terbarukan ini. "Permasalahan ini yang harus diselesaikan pemerintah, karena ini merupakan faktor yang menyebabkan investor kurang tertarik untuk berinvestasi di negeri ini," ujarnya.

Menurut dia, berdasarkan data yang ada dalam catatan pemerintah menunjukan kebutuhan konsumsi energi Indonesia pada 2010 mencapai 3,3 juta barel setara minyak per hari. "Diperkirakan 15 tahun kemudian, yaitu pada 2015 kebutuhan itu akan menjadi tiga kali lipat atau 7,7 juta barel setara minyak per hari," ujarnya.

Ia mengatakan, kenaikan konsumsi energi yang tinggi ini harus segera diatasi dengan mengembangkan energi terbarukan, jika tidak tentu Indoensia akan mengalami krisis energi yang parah.

"Jika krisis energi ini semakin tinggi, maka akan mengganggu pertumbuhan ekonomi, investasi, pembangunan dan akan memicu angka kemiskinan, penggangguran dan masalah sosial lainnya," ujarnya.

Masih dari laman yang sama, Arifin Panigoro mengatakan, subsidi energi semakin memberatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), karena anggaran untuk energi murah tersebut terus mengalami peningkatan. "Selama ini, konsumsi bahan bakar minyak (BBM) yang terus meningkat dijadikan sebagai konsekuensi dari pertumbuhan ekonomi, pertambahan penduduk, pertumbuhan kendaraan dan kebijakan harga BBM murah," katanya.

Ia menjelaskan, total subsidi energi 2014 mencapai Rp453,3 triliun atau mengalami peningkatan dibanding 2013 Rp299,6 triliun jauh lebih besar dari anggaran infrastruktur yang besarannya Rp201 triliun. "Subsidi energi ini semakin memberatkan APBN dan ironisnya 77 persen dari subsidi ini dinikmati oleh mereka yang sebenarnya mampu BBM tanpa subsidi," ujarnya.

Ia mengatakan, secara bertahap pemerintah harus keluar dari belitan masalah subsidi BBM ini dan pemerintah harus mengambil langkah, misalnya, subsidi energi diberikan untuk sektor publik dan rakyat kecil.

Selain itu, kebijakan realokasi subsidi untuk pengembangan energi terbarukan dan infrastruktur, mengurangi subsidi menjadi 25 persen dalam lima tahun, konversi BBM ke BBG untuk mengurangi 10 persen impor BBM, serta kewajiban bagi produsen otomotif mengkonversi kendaraan BBM ke BBG. "Harga BBG dibuat murah dan menarik agar masyarakat beralih ke BBG melalui subsidi harga gas dan investasi infrastruktur BBG," ujarnya.

Menurut dia, pada tataran operasional, usaha-usaha nyata perlu dilakukan, misalnya penghematan, pengendalian konsumsi energi dan konversi energi. "Kami berharap pemerintah untuk segera mengambil kebijakan yang tepat untuk mengurangi konsumsi BBM murah ini, agar pemanfaatan APBN ini dialihkan ke sektor-sektor strategis lainnya, misalnya pembangunan infrastruktur energi untuk mendukung ketersediaan energi di Indonesia," ujarnya.

Sebelumnya terkait kuota BBM subsidi, PT Pertamina (Persero) memperkirakan konsumsi bahan bakar minyak bersubsidi bakal berlebih 1,62 juta kiloliter dari kuota APBN Perubahan 2014 sebesar 46 juta kiloliter. Wakil Presiden Senior Pemasaran dan Distribusi BBM Pertamina Suhartoko mengatakan, sampai 31 Agustus 2014, konsumsi BBM subsidi sudah mencapai 30,884 juta kiloliter. “Sementara, sampai akhir 2014, konsumsi diperkirakan mencapai 46,976 juta kiloliter atau berlebih 1,62 juta kiloliter,” katanya.

Menurut dia, dengan kondisi tersebut, Pertamina memprediksi kuota premium habis pada 24 Desember 2014 dan solar pada awal Desember 2014. “Sesuai UU APBN, maka setelah kuota habis, maka BBM dijual dengan harga nonsubsidi,” katanya.

Kecuali, lanjutnya, pemerintah dan DPR baru memutuskan perubahan UU APBN yang memungkinkan penyaluran BBM subsidi melebihi kuota 46 juta kiloliter. “Kelebihan kuota sebesar 1,6 juta kiloliter tersebut lebih tinggi dibandingkan perkiraan 'over kuota' per 31 Juli 2014 yang 1,39 juta kiloliter,” ujarnya.