Disdik Kab. Bogor Jamin Tak Ada Sekolah Rusak

Jumat, 26/08/2011

NERACA

Bogor -Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor, Hendrik Suherman berharap tak akan ada lagi ban­gunan SDN dan SMPN yang rusak pada 2013. Seiring dikucurkannya Dana Alokasi Khusus 2011 yang 65 persennya akan digunakan untuk merehabilitasi sekolah rusak di bumi Tegar Beriman.

"DAK dari pemerintah pusat tahun 2011 sudah turun juklak dan juknisnya. Rencananya kami akan menggunakan dana itu sebesar 65 persen untuk rehabilitasi bangunan SDN dan SMPN yang rusak. Sehingga harapannya pada 2013 tidak ada lagi bangunan SDN dan SMPN yang rusak di Kabupaten Bogor," katanya.

Hendrik mengatakan, ketentuan itu merupakan opsi yang terbaik untuk mengejar perbaikan bangunan SDN dan SMPN rusak di Kabupaten Bogor. Sesuai ketentuan juktak dan juknis penggunaan DAK, pemerintah daerah diberi dua opsi dalam menggunak­an dana sebesar Rp 118 miliar itu.

"Opsi pertama apakah 65 persen digunakan untuk pengadaan sarana pendidikan dan TIK (Teknologi Ilmu Komputer) sedangkan 35 persennya digunakan untuk rehabilitasi bangunan SDN yang rusak atau sebaliknya. Kami pilih opsi 65 persen dana itu untuk rehabilitasi sekolah dan sisanya untuk pengadaan sarana pendidi­kan termasuk TIK dan alat peraga," katanya.

DAK itu akan dialokasikan untuk memperbaiki sebanyak 180 sekolah di sejumlah kecamatan. Termasuk perbaikan bangunan sekolah yang akan ditingkat menjadi dua lantai atau pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB).

"Perbaikan ini sudah menjadi bahan masukan dari Komisi Om­budsman yang merekomendasikan untuk memperbaiki bangunan SDN rusak di Kabupaten Bogor," imbuh Hendrik.

Dalam kesempatan itu, Hendrik menambahkan, Pemkab Bogor juga tidak akan berdiam diri terhadap bangunan SD rusak milik swasta di wilayahnya. "Kami tak hanya fokus untuk memperbaiki bangunan SDN yang rusak, tapi juga bangunan SD swasta yang rencananya akan dialokasikan melalui dana APBD Provinsi dan APBN. Untuk APBD Pemkab Bogor akan sepenuhnya digunakan untuk SDN," tandasnya.

Sementara itu, pelaksanaan DAK bidang pendidikan di Cianjur tahun anggaran 2010 dinilai banyak pihak amburadul. Dana untuk bantuan buku misalnya, hingga kini banyak sekolah SD di Cianjur yang belum memperoleh lengkap paket buku tersebut. Hal itu diduga keras akibat banyaknya terjadi penyimpangan di tingkat pengambil kebijakan di Dinas Pendidikan, Kejaksaan dan lainnya.

“Dan herannya, hingga kini dugaan kasus korupsi atau penyelewengan dalam pelaksanaan DAK Bidang Pendidikan 2010 di Cianjur tersebut belum tersentuh pengawasan maupun tindakan dari aparat penegak hukum,” ujar Harry Sastrakusumah, Sekretaris LSM Cianjur .