NERACA

Jakarta – Meskipun saat ini peran industri pasar modal belum memberikan kontribusi besar bagi perekonomian dalam negeri atau baru 20% dibandingkan sektor perbankan yang sudah mencapai 80%, namun lambat laut perkembangan industri pasar modal terus tumbuh signifikan dan mulai memainkan peran strategis sebagai alternatif pembiayaan selain perbankan yang saat ini tengah mengalami pengetatan likuiditas.

Idealnya, perekonomian yang baik tak hanya ditopang oleh perbankan. Peran pasar modal dan industri keuangan nonbank juga harus dimaksimalkan. Guna memacu pertumbuhan pasar modal lebih maksimal lagi, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai lembaga baru amanat Undang-Undang No 21 Tahun 2011 yang resmi sebagai lembaga pengawas dan regulator industri keuangan menggantikan Bank Indonesia dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) dituntut untuk bekerja maksimal. Pasalnya, banyak pelaku pasar menaruh harapan besar terhadap OJK, seperti pengetatan pengawasan, serta perlindungan investor.

Suka tidak suka, kasus kejahatan pasar modal dan maraknya investasi bodong memberikan dampak memudarkan kepercayaan masyarakat, sehingga memicu minimnya jumlah investor pasar modal, disamping faktor minimnya edukasi dan sosialisasi. Saat ini, baru 408.011 invetor yang aktif dari jumlah populasi masyarakat Indonesia. Padahal manajemen PT Bursa Efek Indonesia (BEI) menginginkan jumlah investor di pasar modal dapat meningkat hingga mencapai 2 juta orang.

Maka guna memenuhi impian tersebut, OJK terus berbenah terhadap infrastruktur pasar modal dan memberikan perlindungan melalui pembentukan PT Penyelenggara Program Perlindungan Investor Efek Indonesia (PT P3IEI) guna meningkatkan kepercayaan investor terhadap pasar modal. Selain itu, OJK juga akan meniru Singapura soal kemudahan berinvestasi di pasar modal.

Rencananya, aturan baru yang bakal dirilis tentang kebijakan Know Your Costumer. Peraturan itu dikeluarkan untuk mempermudah nasabah melakukan investasi di pasar modal. Peraturan ini mirip dengan peraturan yang sudah dikeluarkan oleh Badan Pengawas Pasar Modal dan lembaga Keuangan dengan nomor V.D.10. Tahun 2010.

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK Nurhaida menuturkan, peraturan itu nantinya akan menyederhanakan prosedur berinvestasi. Dalam peraturan itu, kata Nurhaida, ada beberapa bagian yang disederhanakan sehingga memudahkan masyarakat yang akan berinvestasi di pasar modal,”Yang kami revisi, misalnya, tentang keharusan tanda tangan langsung pada saat membuka rekening," kata Nurhaida.

Nantinya dimungkinkan uji tuntas (due diligence) bisa dilakukan di kemudian hari setelah pembukaan rekening. Walaupun mempermudah pembukaan rekening, OJK tetap akan membatasi nilai rekening minimal yang akan terpengaruh pada peraturan tersebut. Bagi calon nasabah yang akan membuka rekening dengan nilai besar, uji tuntas tetap diperlukan dengan penyederhanaan proses. Tidak hanya itu, membuka akses bagi masyarakat luas soal pasar modal juga dilakukan melalui gagasan pendalaman pasar modal.

Pendalaman Pasar

Kata Ketua Dewan Komisioner OJK, Muliaman D Hadad, pendalaman pasar modal sangat mendesak lantaran makin meningkatnya kebutuhan dana jangka panjang, selain perbankan,”Untuk itu dibutuhkan alternatif pembiayaan lain yang dapat menyokong kebutuhan tersebut. Salah satu potensinya pada industri pasar modal,”ujarnya.

Sayangnya pasar modal terutama di emerging market, termasuk di Indonesia belum bisa diandalkan atau kerap disebut dangkal. Kondisi itu sangat berbeda dibanding dengan negara maju, Amerika Serikat (AS) dimana pertumbuhan pembiayaan jangka panjang dari pasar modal yang jauh lebih cepat dibanding dengan bank. Kedangkalan pasar modal itu bisa dilihat dari jumlah size pasar yang relatif kecil. Hal itu disebabkan oleh penambahan jumlah investor yang masih lambat. "Saat ini invetor yang terdaftar di pasar modal tidak lebih dari 400.000. Sementara jumlah emiten sebanyak 480 perusahaan,"ungkapnya.

Menyadari kondisi itu, OJK dan para self regulatory organization (SRO) kompak mengusung sosialisasi dan edukasi sebagai upaya dalam melakukan pendalaman pasar. Kunci keberhasilan pendalaman pasar modal tidak bisa lepas dari kematangan masyarakat dalam melek finansial. Oleh karena itu, guna meningkatkan literasi keuangan, OJK meluncurkan cetak biru program Strategi Nasional Literasi Keuangan dengan menggandeng kerjasama Asosiasi Lembaga Jasa Keuangan (LJK) dari seluruh industri keuangan seperti perbankan, asuransi, pasar modal, pembiayaan dan dana pensiun.

Asal tahu saja, kasus penipuan investasi bodong seperti Koperasi Cipaganti adalah imbas rendahnya tingkat literasi keuangan. Menurut data OJK, indeks literasi keuangan di Indonesia hanya 21,7%. Angka ini tertinggal jauh dibandingkan penetrasi di Filipina sudah di atas 30% dan Malaysia 60-70%.

Diakui Deputi Komisioner Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK, Sri Rahayu Widodo, tingkat literasi ini tergolong rendah. Masyarakat di Indonesia dinilai belum begitu memahami produk keuangan seperti bank, asuransi, dan pasar modal. Dirinya menjelaskan, tingkat literasi yang rendah ini disebabkan oleh kurang imbangnya tingkat pertumbuhan industri jasa keuangan dan kesadaran masyarakat terhadap produk keuangan.

Industri keuangan dan produknya sangat dinamis. Dari tahun ke tahun, industri ini terus berkembang. Harusnya, masyarakat juga ikut memperbarui pemahamannya atas jasa keuangan. Rendahnya literasi ini tentu akan merugikan masyarakat itu sendiri. Masyarakat akan mudah tertipu karena tidak memahami produk keuangan yang terus berkembang. Misalnya seperti penawaran produk kartu kredit dan produk-produk keuangan lainnya. Banyak penawaran yang tidak sepenuhnya dipahami masyarakat. Sehingga, masyarakat akan terjerumus pada ketentuan yang malah dianggap sebagai penipuan. "Itulah pentingnya literasi keuangan dilakukan terus-menerus," ujar Sri. (bani)