Revitalisasi Manufaktur

Industri manufaktur beberapa tahun lalu merupakan penyumbang terbesar dalam produk domestik bruto Indonesia, yaitu 27,9% pada 2008, jauh meninggalkan peranan sektor lainnya. Namun, belakangan ini terjadi kemerosotan relatif industri manufaktur sehingga membuat sektor ini kehilangan daya untuk menyerap tambahan angkatan kerja di negeri ini.

Walau laju pertumbuhan industri manufaktur terus mengalami pelambatan pada tahun 2008, porsinya di dalam PDB naik 27,9%.. Hal ini terjadi bukan disebabkan oleh peningkatan volume produksi, melainkan karena peningkatan harga produk-produk manufaktur lebih tinggi ketimbang kenaikan harga- harga umum.

Ancaman yang kian mengadang di tengah krisis global dewasa ini. Pemerintah tampaknya ikut terseret sentimen negatif. Berdasarkan proyeksi terkini yang dikeluarkan pemerintah pada awal Januari 2011, pertumbuhan industri manufaktur nonmigas tak lebih 3%.

Akibatnya, sektor informal kian menjadi andalan penyerapan tenaga kerja. Pada tahun 2008 pekerja di sektor informal sudah hampir mencapai 70%. Betapa rentan mayoritas pekerja kita: tanpa jam kerja, uang lembur, jaminan kesehatan, asuransi kecelakaan kerja, dan jaminan hari tua.

Lebih jauh, stagnasi relatif sektor industri manufaktur memperlambat basis obyek pajak dan peningkatan tax ratio yang berkelanjutan. Keterbatasan sumber penerimaan pemerintah pada gilirannya akan membuat fondasi makroekonomi lebih rapuh dan fungsi pemerintah tidak optimal.

Krisis global saat ini bisa kita jadikan momentum untuk membenahi industri manufaktur. Ruang gerak untuk melakukan revitalisasi industri cukup leluasa. Sekalipun tergopoh-gopoh, industri manufaktur kita masih tumbuh positif. Padahal, menurut publikasi terakhir IMF produksi industri dunia tahun ini diperkirakan mengalami kontraksi sebesar 6%. Bahkan, di sejumlah negara, produksi industri bakal melorot puluhan persen.

Salah satu faktor yang membuat industri manufaktur kita tak mengalami hantaman berat adalah karena relatif kecilnya peranan industri yang berorientasi ekspor dan ketergantungan pada bahan baku impor rendah. Sumbangan kelompok ini hanya 16% dari nilai tambah total industri manufaktur.

Untuk mengatasi tantangan ekonomi makro dan mikro ke depan, perlu beberapa kebijakan untuk meningkatkan daya saing biayadanmengurangiopportunity costinvestasi. Kebijakan untukmeningkatkan daya saingvalue baseddalam bidang manufaktur juga diperlukan untuk meningkatkan dan mempertahankan pertumbuhan.

Antara lain dengan mempermudahperusahaan keciluntuk tumbuh dan mengisi “lapisan menengah yang hilang”, membantu perusahaan menjadi semakin bernilai, misal melalui investasi yang lebih besar untuk pendidikan, keterampilan pekerja dan teknologi, juga kerjasama yang lebih erat antara perusahaan dengan institusi pendidikan.

Bertolak dari kenyataan ini, tantangan terbesar yang kita hadapi untuk memperkuat industri manufaktur adalah dengan mengintegrasikan pasar domestik serta meningkatkan nilai tambah industri yang berbasis bahan baku lokal. Upaya ini sekaligus bisa lebih banyak menyerap tenaga kerja.

Penguatan integrasi perekonomian nasional memungkinkan segala sumber daya yang kita miliki bisa bersinergi. Selanjutnya, kita bisa mewujudkan pembangunan yang lebih merata lewat pembangunan daerah, bukan sekadar pembangunan di daerah. Untuk itu, pembangunan infrastruktur menjadi salah satu kunci utama. Selain, tentu saja penguatan riset dan pengembangan (R&D) perlu untuk peningkatan daya saing nasional bisa berkelanjutan.

BERITA TERKAIT

RI-Korsel Akselerasi Kerja Sama Sektor Industri Manufaktur

NERACA Jakarta – Indonesia dan Korea Selatan berpotensi untuk memperkuat kerja sama di bidang ekonomi, terutama peningkatan investasi sektor industri…

Kemenperin Optimistis Industri Manufaktur Masih Akan Tumbuh - Sektor Riil

NERACA Jakarta – Kementerian Perindustrian menampik tudingan bahwa Indonesia mengalami deindustrialisasi. Pasalnya, investasi sektor manufaktur dari dalam dan luar negeri…

Pemkot Bogor Revitalisasi Pedestrian Suryakencana

Pemkot Bogor Revitalisasi Pedestrian Suryakencana NERACA Bogor - Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor, Jawa Barat, mengalokasikan Rp14 miliar dana dari APBD…

BERITA LAINNYA DI EDITORIAL

Korupsi Dana Desa

Hasil temuan Indonesia Corruption Watch (ICW) selama periode 2016 hingga Agustus 2017 sedikitnya ada 154 kasus penyelewengan dana desa dengan…

Jangan Anggap Enteng Krisis

Pelemahan nilai tukar sebenarnya sudah terjadi 4-5 tahun yang lalu dan praktis tidak ada upaya kebijakan yang signifikan dan cukup…

Turbulensi Krisis Garuda

Turbulensi ekonomi kini menerjang PT Garuda Indonesia Tbk setelah terkatung-katung tak menentu selama 1 tahun 5 bulan, akibat kondisi keuangan…