Ancaman Pengangguran Tinggi

Indonesia yang mulai memasuki era Bonus Demografi menurut kajian Bappenas, setidaknya akan menghadapi problem kemiskinan dan pengangguran apabila tidak ditangani secara serius terhadap “ledakan” penduduk yang terjadi dalam periode 2010-2035.

Pasalnya, persoalan kemiskinan dan pengangguran merupakan indikator sosial yang buram menghadapi sebuah ancaman baru yang merupakan perpaduan antara krisis keuangan global dan ketidaksiapan Indonesia menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015. Karena hingga akhir 2013, data pemutusan hubungan kerja (PHK) di beberapa perusahaan cenderung meningkat akibat pengaruh krisis global maupun kondisi internal di negeri ini.

Jika kita melihat kondisi sejumlah sentra UKM dan industri kecil seperti Bandung Selatan, Yogyakarta, dan Jepara, kalangan pengusaha garmen, kerajinan dan mebel sudah menghentikan kegiatan operasionalnya, karena tidak kuat menahan beban operasional yang kian meningkat dan menurunnya permintaan pasar di luar negeri.

Karena sifat usahanya informal, rontoknya UKM berorientasi ekspor ternyata sudah terjadi lebih dahulu dibandingkan perusahaan besar. Hal yang sama juga dijumpai kesulitan yang dihadapi para petani perkebunan di Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi. Karena harga berbagai komoditas mengalami penurunan, petani ini tidak lagi mengurus lagi kebun mereka. Buruh kebun tidak lagi bisa bekerja.

Penurunan daya beli sekarang ini telah merambah segmen atas maupun menengah bawah. Daya beli di segmen atas tergerus oleh menurunnya harga-harga aset, terutama karena merosotnya harga saham selama beberapa bulan terakhir. Segmen menengah bawah mengalami penurunan daya beli, terutama karena turunnya harga komoditas yang pada gilirannya hal ini lambat laun akan menurunkan permintaan agregat yang ujungnya adalah PHK.

Masalahnya adalah merosotnya daya beli masyarakat yang berakibat pada kemerosotan permintaan domestik. Menghadapi hal seperti ini,perusahaan pasti tidak akan bisa meningkatkan produksi walaupun diberi berbagai paket stimulus. Masalahnya ada di demand side, tetapi kemudian stimulus dilakukan di supply side. Obatnya tidak sesuai dengan penyakitnya. Dengan melemahnya permintaan rumah tangga, obat Keynesian tampaknya merupakan satu-satunya alternatif.

Solusinya relatif sederhana, yakni menggeser pembangunan pabrik=pabrik, dan piranti pendukungnya ke pinggiran kota. Jika tidak dilakukan, wajah kota akan kian semrawut, penuh polusi dan gersang. Akibatnya, di masa depan aktivitas ekonomi yang layak dilakukan di wilayah kota adalah sektor jasa dan perdagangan.

Artinya, stimulus ekonomi harus berupa direct spending dan bukan berupa insentif pajak ataupun berbagai bentuk keringanan fiskal lain. Namun, dalam praktiknya, solusi Keynesian ini lebih sulit dari yang kita bayangkan. Barang yang dibeli pemerintah biasanya berbeda dengan belanja rumah tangga. Artinya,kalau struktur belanja pemerintah tidak disesuaikan, malah membuat defisit APBN kian membengkak.

Misalnya, belanja pemerintah atas barang impor yang justru sangat berpotensi untuk memperparah balance of payment. Alokasi belanja harus diutamakan untuk barang-barang yang sedang terpuruk permintaannya. Tidak semua barang menghadapi masalah penurunan permintaan. Ada jenis barang yang di waktu krisis justru mengalami peningkatan permintaan.

Di luar itu, infrastruktur ekonomi yang memadai di desa juga harus dibangun untuk menopang program Bonus Demografi. Jika pola ini konsisten dilaksanakan pemerintah, maka 20 tahun ke depan perekonomian desa akan tumbuh dengan pesat tanpa kehilangan karakter perdesaan. Dan ini harus terprogram dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) di bidang ekonomi.

BERITA TERKAIT

Pemkab Karangasem Sosialisasikan Program Kuliah Dulu Bayar Belakangan - Cetak Generasi Muda Skill Tinggi

Pemkab Karangasem Sosialisasikan Program Kuliah Dulu Bayar Belakangan Cetak Generasi Muda Skill Tinggi NERACA Karangasem - Demi mencetak generasi muda…

Menteri Kelautan dan Perikanan - Ancaman Terhadap Laut Masih Tinggi

Susi Pudjiastuti Menteri Kelautan dan Perikanan Ancaman Terhadap Laut Masih Tinggi Jakarta - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menyatakan…

Pemerintah Perlu Lobi Amerika Terkait Ancaman Pencabutan GSP - Strategi Niaga

NERACA Jakarta – Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) menilai, pemerintah perlu melobi pemerintah Amerika Serikat terkait potensi pencabutan fasilitas…

BERITA LAINNYA DI EDITORIAL

Utang Negara vs Defisit APBN

Belakangan ini banyak pihak “gaduh” melihat membengkaknya utang pemerintah Indonesia. Meski demikian, total utang Indonesia terus bertambah dari tahun ke…

Menanti APBN Sehat

Di luar kebiasaan sebelumnya, Presiden Jokowi telah memerintahkan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati agar memastikan postur APBN 2018 fixed, atau…

Bongkar Suap DPR!

Tertangkapnya Wakil Ketua Komisi VII DPR-RI Eni Maulani Saragih oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus suap kontrak pembangunan Pembangkit…