NERACA

Jakarta – Menghadapi persaingan pasar bebas Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA 2015), menjadi peluang dan sekaligus tantangan bagi pelaku usaha di Indonesia. Dinilai jadi peluang, bila pelaku usaha mampu memanfaatkan pasar bebas MEA untuk memperkenalkan produk dalam negeri lebih luas lagi dan termasuk meningkatkan penjualan. Namun sebaliknya, menjadi tantangan bagaimana produsen dalam negeri mampu menghadapi kompetisi yang ketat dan termasuk meningkatkan daya saingnya.

Asal tahu saja, selama ini Indonesia menjadi serbuan barang-barang impor dari negara tetangga, apalagi produk Cina lantaran potensi pasarnya yang menjanjikan. Imbas dari kebanjiran produk impor membuat neraca perdagangan dalam negeri ikut tekor. Tengok saja, neraca perdagangan yang sempat surplus pada Juli 2014 lalu, kembali defisit pada Agustus 2014.

Terlepas dari fluktuasinya neraca perdagangan Indonesia, namun yang pasti pelaku usaha dituntut untuk mampu meningkatkan daya saing, efisiensi, inovasi dan termasuk hasil produksi ramah lingkungan. Hal ini sangat beralasan, lantaran permintaan negara tujuan ekspor dan pasar internasional yang tinggi, diantaranya proses produksinya ramah lingkungan. Apalagi, ditengah perang dagang, syarat ini menjadi strategi dan mutlak dilakukan untuk mencegah barang impor.

Oleh karena itu, Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi meminta kepada kalangan dunia usaha menciptakan produk ramah lingkungan dalam proses produksinya. Dirinya menilai, peran dunia usaha sangat besar terhadap kelestarian lingkungan hidup,”Dengan demikian Indonesia telah menunjukkan kepada dunia bahwa negeri ini juga bagian dari masyarakat dunia yang turut menjaga dan berkontribusi bagi kelestarian lingkungan hidup, serta ikut meminimalisasi dampak perubahan iklim global,”ujarnya.

Menurut Lutfi, permintaan pasar yang mengarah pada konsumsi produk ramah lingkungan memaksa produsen menerapkan green production dalam proses produksinya. Maka melalui Trade Expo Indonesia, isu kelestarian lingkungan dan perubahan iklim global menjadi isu penting dan strategis yang harus disikapi.

Green production juga harus dimulai dari green industri, oleh karena itu, kata Kepala Badan Pengkajian Kebijakan Iklim dan Mutu Industri (BPKIMI) Kementerian Perindutrian, Arryanto Sagala, pihaknya juga sedang menggenjot green industry, “Perusahaan yang mau menerapkan green industry akan mendapatkan insentif dari pemerintah. Seperti, potongan harga untuk pembelian mesin baru bagi industri kreatif,”ungkapnya.

Dirinya juga mengungkapkan, saat ini jumlah green industri terus tumbuh. Sepanjang 2010 sampai 2013 sudah ada 235 perusahaan yang menerapkan industri hijau. Bahkan, di 2014 ini bertambah 110 perusahaan. Sisi positif dari penerapan industri hijau ini, salah satunya bisa menghemat energi sampai 25%. Tetapi, produktifitas meningkat 17%. "Kita terus mendorong supaya industri tanah air bisa semuanya menerapkan sistem green energy,"tuturnya.

Menjadi Kebutuhan

Bagi Wakil Menteri Perdagangan Bayu Krisnamurthi, isu lingkungan bukan hanya menjadi tren tetapi sudah menjadi kebutuhan pasar. Pasalnya, negara tujuan ekspor Indonesia kini banyak meminta produk yang dijual merupakan produk ramah lingkungan dan berkelanjutan (sustinable). Kata Bayu, ke depan produk yang tidak ramah lingkungan akan digantikan dengan produk ramah lingkungan, berkelanjutan, dan memerhatikan kelestarian alamnya,”Produk ramah lingkungan dan berkelanjutan ini yang terus kita dorong," ujarnya.

Bila selama ini produsen kayu dan kelapa sawit atau crude palm oil (CPO) Indonesia dinilai tidak ramah lingkungan oleh Uni Eropa, kini sudah tidak lagi. Bayu menegaskan, Indonesia merupakan negara produsen minyak sawit ramah lingkungan terbesar di dunia.

Dirinya menuturkan, 8,2 juta ton dari sekitar 60 juta ton total produksi CPO dunia tergolong ramah lingkungan,”Dari 8,2 juta ton minyak sawit ramah lingkungan itu, 48% diproduksi Indonesia. Jadi, Indonesia adalah produsen minyak sawit bersertifikat berkelanjutan terbesar di dunia,”tandasnya.

Kemudian untuk produsen kayu, seperti produk mebel dan kertas juga juga terus memenuhi standar seperti penerapan sertifikasi hutan, baik yang bersifat wajib seperti Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) dan Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) maupun yang bersifat sukarela seperti yang diusung oleh Lembaga Ekolabel Indonesia (LEI).

Menurut Executive Director Lembaga Ekolabel Indonesia, Alan Purbawiyatna, dengan banyaknya produsen kayu yang telah memenuhi sertifikasi tentunya telah mendukung keberlanjutan alam dan sosial ekonomi, sehingga diyakini mampu meningkatkan nilai lebih terhadap produk yang dihasilkan, “Banyak keuntungan dengan sertifikasi produk yang dilakukan, seperti meningkatkan penjualan di pasaran,”paparnya.

Diakuinya, pemanfaatan produk ramah lingkungan punya konsekuensi biaya produksi yang mahal dan produk yang dijual juga ikut mahal, sehingga dikhawatirkan sulit diterima masyarakat. Namun hal ini perlu dilakukan, karena benefit yang didapatkan adalah jangka panjang baik itu produsen dan masyarakat sebagai konsumen, sehingga tidak hanya keuntungan bisnis yang diraih tetapi keletarian dan keberlanjutan alam tetap terjaga.

Namun bagi masyarakat maju, bersedia membayar ekstra produk ramah ramah lingkungan. Dimana survei Nielsen menyebutkan, lebih dari setengah (55%) dari responden global bersedia membayar lebih mahal untuk produk produk ramah lingkungan dan produsen yang memiliki kesadaran lingkungan tinggi, produknya lebih diminati untuk dibeli ketimbang perusahaan yang rendah kesadaran lingkungannya.