Tantangan Ekonomi Politik Jokowi

Rabu, 15/10/2014

Oleh: Imaduddin Abdullah

Peneliti Indef

Dalam satu bulan terakhir, berita mengenai keramaian di ruang sidang Dewan Perwakilan Rakyat RI menghiasi berbagai media baik cetak maupun elektronik. Ada dua peristiwa utama dalam sidang di DPR pada sebulan terakhir yang menarik perhatian masyarakat banyak yaitu rapat paripurna UU Pilkada dan terakhir rapat pemilihan Ketua dan Wakil Ketua DPR RI periode 2014-2019 yang sempat diwarnai kericuhan.

Di tengah kegaduhan politik dalam negeri tersebut, ekonomi dalam negeri juga terpukul dengan melemahnya nilai tukar rupiah. Pada Senin (6/10) lalu, nilai tukar rupiah melemah menjadi Rp12.165 per dolar. Sama halnya dengan nilai tukar rupiah, Indeks Harga Saham Gabungan juga mengalami penurunan ke posisi 4.949,35 atau menjauh dari level psikologisi 5.000 pada penutupan perdagangan pada Jumat (3/10).

Mengingat kegaduhan politik dalam negeri terjadi di saat yang bersamaan dengan melemahnya rupiah dan turunnya IHGS maka tidak mengherankan jika banyak pengamat yang menilai bahwa instabilitas politik dalam negeri sebagai penyebab utama. Diyakini bahwa para investor yang resah dengan situasi dalam negeri mengalihkan dananya dari Indonesia ke tempat yang jauh lebih aman. Dalam seminggu terakhir para investor asing sudah melalukan penjualan yang mencapai Rp4,18 triliun.

Sebenarnya bila kita melihat situasi global, maka kita mendapatkan bahwa Indonesia bukan satu-satunya negara yang mengalami pelemahan dalam kurs mata uangnya. Ada beberapa negara-negara lain seperti India, Brazil, Afrika Selatan, dan Turki yang mata uangnya juga mengalami pelemahan terhadap dollar AS.

Brazil dan Afrika Selatan menjadi negara yang mata uangnya mengalami pelemahan terbesar di mana Real Brazil dan Rand Afrika Selatan mengalami pelemahan terhadap dolar AS masing-masing sebesar 8,2% dan 5,6%. Melemahnya mata uang negara-negara tersebut tidak dapat dilepaskan dari kebijakan The Fed yang akan mengurangi program stimulus.

Rencana The Fed tersebut menjadi semakin mungkin terealisasi mengingat perekonomian Amerika Serikat yang semakin membaik. Hanya dalam kurun waktu satu bulan (September), Pemerintah AS mampu menciptakan 248 ribu pekerjaan sehingga menurunkan tingkat pengangguran dari 6,1% menjadi 5,9%.

Melihat kondisi di atas, maka kegaduhan politik dalam negeri bukan hanya satu-satunya faktor yang menyebabkan larinya investor dari Indonesia. Faktor eksternal berupa rencana The Fed untuk menghentikan program Quantitative Easing (QE) juga memiliki andil dalam situasi tersebut.

Faktor politik dalam negeri dan kondisi ekonomi global diyakini akan memberikan banyak pengaruh pada ekonomi Indonesia ke depannya. Kegaduhan ekonomi dan politik yang terjadi pada minggu-minggu terakhir menjadi ujian pertama pemerintah Jokowi. Ujian yang terjadi sebelum Jokowi secara resmi disumpah menjadi Presiden Indonesia yang ketujuh.

Kedepan, Pemerintah Jokowi perlu mengelola dan menjinakkan permasalah politik dan ekonomi tersebut. Dalam konteks gejolak politik, Jokowi harus mampu untuk mengelola pemerintahan secara lebih cermat lagi. Kenyataan menunjukkan bahwa koalisi pemerintah adalah minoritas di DPR. Tidak ada pilihan bagi Jokowi selain kompromi dengan DPR tanpa menggadaikan program kerja yang sudah disusun. Inilah realita politik di Indonesia yang menerapkan sistem presidensil dengan rasa parlementer.

Di samping mengelola sisi politik, pemerintah juga perlu membenahi fundamental ekonomi Indonesia.Salah satu tugas utama adalah mengurangi subsidi BBM yang selama ini mempersempit ruang fiskal dan membuat neraca perdagangan kita defisit. Sebagai catatan, BPS mencatat defisit neraca perdagangan Agustus 2014 mencapai US$310 juta. Defisit tersebut disebabkan besarnya impor minyak yang mencapai US$14,79 miliar pada Agustus 2014 atau naik 5,05% dibanding Juli 2014*