Kajan ADB - Mayoritas Kaum Miskin Ada Di Asia

NERACA

 Jakarta - Bank Pembangunan Asia alias Asian Development Bank (ADB)merili hasil kajiannya dan mengungkapkan mayoritas penduduk miskin masih berada di kawasan Asia. "Asia masih tetap menjadi rumah bagi sebagian besar kaum miskin di dunia. Bahkan lebih dari 40% dari kebanyakan populasi di negara-negara itu hidup di bawah $ 2 per hari di garis kemiskinan," kata Kepala Ekonom ADB Changyong Rhee dalam siaran pers di Jakarta, Kamis (25/8)

 

Lebih jauh Rhee mendesak pemerintah negara-negara Asia harus mengambil langkah tegas guna menghasilkan pekerjaan yang produktif dan berkualitas tinggi. Sehingga kawasan bisa memperluas manfaat dari ekspansi ekonomi dari dua dekade terakhir.

"Persentase pekerja di lapangan kerja informal di Asia tetap jauh lebih tinggi dibandingkan di wilayah lain. Pekerjaan yang berkualitas diperlukan untuk mengurangi

kemiskinan dan kesenjangan pendapatan, serta mempromosikan kohesi sosial dan stabilitas politik," tambahnya

 

ADB menilai negara berpenghasilan rendah mengalami kesulitan untuk memenuhi beberapa target Millenium Development Goal, dan di lokasi di mana kemajuannya tertinggal ketegangan social dapat terjadi. Meskipun akhir-akhir ini muncul gejolak baru di pasar keuangan, namun pembuat kebijakan harus tetap fokus pada perbaikan struktural.

 

Dalam kajianya, ADB juga menilai, ketika Asia bergulat dengan globalisasi dan perubahan demografi, termasuk meningkatnya kelas menengah dan masyarakat yang berusia lanjut, Asia akan menghadapi tekanan yang lebih untuk menghasilkan pekerjaan yang berkualitas untuk memenuhi aspirasi masyarakat dan mendukung pertumbuhan inklusif.

 

Banyak dari pekerjaan-pekerjaan baru yang telah diciptakan di Asia merupakan pekerjaan di bidang manufaktur dengan biaya dan upah yang rendah.

 

Negara berpenghasilan menengah perlu melakukan promosi perdagangan dan investasi asing yang langsung (Foreign Direct Investment), serta mengembangkan kualitas sumber daya manuasia (human capital) untuk menigkatkan nilai rantai produksi, dan pada waktu yang sama melakukan diversidikasi kebijakan perlindungan sosial.

 

Negara berpenghasilan rendah bisa mendapatkan keuntungan dari meningkatnya perdagangan dan fasilitas transportasi desa ke kota yang semakin mudah. Produktivitas di daerah pedesaan perlu ditingkatkan, sedangkan pelatihan teknis dan kejuruan diperluas. Untuk negara-negara ini, pekerja informal harus diberikan perlindungan sosial yang paling dasar.

 

"Dengan kebijakan sisi permintaan dan penawaran yang tepat serta keberadaan beberapa perlindungan sosial, negara-negara dapat membuat kemajuan substansial menuju pengembangan pekerjaan yang berkualitas tinggi di Asia yang dapat dalam mengurangi tingkat kemiskinan dan meningkatkan pertumbuhan inklusif," papar Rhee. *cahyo

BERITA TERKAIT

Pemerintah Pastikan Defisit APBN Dikelola dengan Baik

  NERACA Jakarta – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memastikan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) masih terkelola dengan baik. “(Defisit)…

Kemenkeu : Fiskal dan Moneter Terus Bersinergi untuk Jaga Rupiah

  NERACA Jakarta – Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu mengatakan kebijakan fiskal dan moneter terus disinergikan…

Kereta akan Menghubungkan Kawasan Inti IKN dengan Bandara Sepinggan

    NERACA Jakarta – Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) mengungkapkan kereta Bandara menghubungkan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan atau KIPP…

BERITA LAINNYA DI Ekonomi Makro

Pemerintah Pastikan Defisit APBN Dikelola dengan Baik

  NERACA Jakarta – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memastikan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) masih terkelola dengan baik. “(Defisit)…

Kemenkeu : Fiskal dan Moneter Terus Bersinergi untuk Jaga Rupiah

  NERACA Jakarta – Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu mengatakan kebijakan fiskal dan moneter terus disinergikan…

Kereta akan Menghubungkan Kawasan Inti IKN dengan Bandara Sepinggan

    NERACA Jakarta – Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) mengungkapkan kereta Bandara menghubungkan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan atau KIPP…