Gagasan Indonesia melahirnya Bali Demokrasi Forum (BDF) atas dasar pemahaman bahwa  demokrasi tidak hanya mengenai kesuksesan pelaksanaaan pemilihan umum. Tetapi demokrasi harus berkonsolidasi dan menjadi akar disetiap aspek kehidupan nasional dalam mensukseskan kepentingan nasionalnya yang ujungnya yaitu menjamin kesejahteraan rakyatnya. Demokrasi merupakan bagian dari nilai Pancasila  dan filosofi bangsa yang harus tercerminkan dalam setiap kebijakan luar negeri Indonesia. Indonesia menekankan pentingnya pembangunan demokrasi berdasarkan prinsip utama yaitu, demokrasi tidak bisa dipaksakan dari luar dia harus bersendikan dari nilai-nilai dan falsafah yang diyakininya. Ini sesuatu yang harus dibangun atas dasar pengalaman sejarah bangsa sendiri dan kondisi budaya. Kedua, Pembangunan Demokrasi sangat penting bagi masyarakat dunia, terlepas dari ideologi dan aliran politik mereka, untuk belajar satu sama lain dalam menyempurnakan metode pemerintahan sehingga mereka dapat lebih mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyatnya. Proses saling belajar dan berbagi pengalaman akan menjadi sifat demokrasi sebagai alat pemersatu.

Indonesia memiliki kemampuan untuk mendorong demokrasi yang lebih mapan bagi negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Pembangunan Demokrasi bermanfaat untuk menciptakan dan terbentuknya keamanan yang lebih baik di wilayah ini. Melalui pembangunan demokrasi, keamanan regional akan lebih terjamin jika negara-negara anggota ASEAN mematuhi prinsip-prinsip demokrasi tersebut. Sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa ketika menjadi Ketua ASEAN pada 2003, Indonesia mengedepankan gagasan agar ASEAN memulai kerjasama di bidang pembangunan demokrasi dan perlindungan serta penegakan hak asasi manusia (HAM). Kita pun menyadari bahwa Indonesia telah melakukan banyak upaya untuk memastikan program-program demokrasi bisa berjalan di kawasan Asia Tenggara. Salah satu upaya itu adalah pembentukan Bali Democracy Forum (BDF), yang tidak hanya melibatkan negara-negara di Asia Tenggara, tetapi juga negara-negara di Asia-Pasifik lainnya.

Bali Democracy Forum merupakan forum kerjasama tahunan antara negara-negara demokrasi di Asia yang diadakan setiap akhir tahun di Bali. Tujuan dari Bali Democracy Forum  adalah membangun serta mempertahankan sebuah forum antara negara-negara Asia untuk mempromosikan pembangunan politik melalui dialog dan kerjasama dalam memperkuat kepatuhan terhadap nilai-nilai dan pengembangan lembaga-lembaga demokratis. Bali Democracy Forum  juga memprakarsai dan memfasilitasi untuk belajar dan berbagi pengalaman sebagai strategi menuju konsolidasi perdamaian, stabilitas dan kemakmuran di wilayah Asia dan sekitarnya. Tujuan tersebut dibangun pada platform untuk saling mendukung dan kerjasama dalam konteks membangun demokrasi dan lembaga-lembaga politik.

Saat ini  Indonesia tetap dapat  memposisikan diri sebagai garda terdepan dari pembangunan demokrasi yang akan menciptakan frame bahwa stabilitas sosial politik Indonesia berada pada posisi yang baik, walau dinamika politik di Indonesia sempat gegap gempita saat melaksanakan Pilpres 9 Juli 2014 lalu serta pada  pembentukan pimpinan parlemen baik di DPR maupun di MPR yang baru saja berlangsung, yang kesemuannya berjalan kondusif.  Hal ini tentu dapat  membuka peluang bagi negara-negara lain untuk berinvestasi di Indonesia. Pada kegiatan BDF 10-11 Oktober  2014 ini, nantinya pun diharapkan mampu menjadi momentum untuk  memberitahukan kepada masyarakat dunia bahwa proses Demokrasi (sosial politik) di Indonesia berjalan stabil, walau diakhir masa jabatannya pada rapat paripurna DPR RI yang dimotori oleh Koalisi Merah Putih (KMP) menetapkan UU Pemilukada yang intinya menyatakan bahwa mekanisme pemilihan kepala daerah di Indonesia dilakukan tidak langsung melalui  DPRD. Hal tersebut juga harus dipahami sebagai bagian dari proses demokrasi yang sesuai dengan mekanisme konstitusi, yang diharapkan dapat memperbaiki kelemahan-kelemahan dari mekanisme pemilihan langsung. Untuk itu sangatlah disayangkan ketika beberapa LSM diantarannya Yappika, Perludem, FITRA,ICW, JPPR, KontraS, ELSAM, Migrant Care, PSHK dan TII menyatakan penolakannya terhadap penyelenggaraan BDF kali ini. Padahal Presiden SBY telah  mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (PERPPU),  guna membatalkan Undang-undang Pilkada yang baru diputuskan dalam rapat paripurna DPR pada 26 September lalu. Artinya posisi Pemerintahan SBY mendukung Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara langsung. Jadi tidak bijaklah jika sebagian kecil sahabat-sahabat LSM tersebut menolak penyelenggaraan BDF kali ini, justru seharusnya lebih dapat dipahami bahwa bangsa Indonesia benar-benar telah dapat menjalani berbagai proses demokrasinya (politiknya) secara damai. Jikalau nantinya pemilukada tidak langsung batal diberlakukan, karena disetujuinya Perpu tersebut oleh parlemen atau dikarenakan keputusan MK yang membatalkan UU Pilkada tersebut, maka pelajaran yang dapat dipetik adalah semakin matangnya bangsa Indonesia dalam berdemokrasi, dimana sebuah proses demokrasi benar-benar mengedepankan keinginan rakyat sesungguhnya  dengan tetap memberikan ruang kepada pihak lain yang berpandangan berbeda.
 
Hal lain yang harus diperhatikan adalah peran media yang semakin strategis dalam perannya mengawal demokrasi, dimana media massa mampu menjembatani pendapat publik melalui berbagai media tak terkecuali media sosial yang tersebar secara massif. Oleh sebab itu media harus menjadi referensi publik untuk mendapatkan informasi aktual guna menjamin terjaganya kualitas berdemokrasi dengan tetap mengedepankan kepentingan nasional yaitu tetap menjaga stabilitas sehingga berbagai perbedaan pendapat tidak menyebabkan konflik terbuka, Jadi siapapun pihaknya yang coba-coba ingin membajak demokrasi untuk tujuan-tujuan sempit akan tidak didukung oleh rakyat.
 
Dengan demikian Indonesia akan tetap di segani oleh negara-negara lain, terutama di kawasan asia. Secara umum ada beberapa hal yang dapat di manfaatkan Indonesia pada kegiatan Bali Democracy Forum (BDF) 2014 ini, yaitu : 1) Meningkatnya dukungan masyarakat internasional, khususnya dari negara-negara anggota terhadap keutuhan dan Kedaulatan RI. 2) Meningkatnya peran dan pepemimpinan Indonesia dalam kerja sama antar negara-negara anggota di Bidang poitik-keamanan, ekonomi, dan sosial-budaya. 3) Meningkatnya dukungan dan kepercayaan masyarakat internasional terhadap Indonesia yang demokratis, aman, damai, adil dan  sejahtera; serta. 4) Meningkatkan Hubungan Bilateral dan Multilateral  yang saling menguntungkan.
 
Untuk itu, kiranya pemerintahan baru dibawah kepemimpinan Presiden Jokowi dan JK  perlu memperhatikan dinamika dan interaksi tidak hanya pada level politik Nasional tapi juga isu-isu Internasional, Pemerintahan Jokowi-JK harus memiliki keyakinan bahwa pemerintahannya dapat melaksankan program-program kerjanya dengan baik dan didukung penuh oleh rakyat, sepanjang Pemerintahan tetap berjalan pada track yang benar dalam rangka percepatan pencapaian kesejahteraan rakyatnya. Hal ini menjadi sangatlah penting dikarenakan dalam kebijakan luar negeri sebagai bagian yang langsung maupun tidak langsung timbul dan terkait erat dengan permasalahan dalam kebijakan dalam negeri, seperti yang tercermin dari masalah TKI, perbatasan, lingkungan, budaya, lemahnya penegakan hukum, maupun keamanan. Sehingga penting bagi Indonesia untuk terus memperhatikan isu-isu internasional  yang membutuhkan penanganan bersama para anggota dan dunia Internasional.***