Perlu Formulasi Ulang Kebijakan Investasi - Bilateral Investment Treaty Rugikan Indonesia

NERACA

Jakarta- Indonesia for Global Justice bersama sejumlah organisasi masyarakat sipil dari Indonesia menghadiri pertemuan Asia-Europe Peoples Forum (AEPF) ke-10 yang akan dilaksanakan pada 10-12 Oktober 2014 di Milan, Italia. Tema yang diangkat dalam forum ini adalah “Towards a Just and Inclusive Asia and Europe - Building States of Citizens for Citizens”. Pertemuan ini selanjutnya akan memberikan rekomendasi kepada kepala negara yang hadir dalam pertemuan ASEM (Asia-Erope Meeting).

Pertemuan ini diantaranya menyoroti isu investasi dan korporasi yang akhir-akhir ini kian merampas hak rakyat. Adanya Bilateral Investment Treaty (BIT) khususnya antara pemerintahan di negara-negara Asia dan Eropa telah memuluskan korporasi transnasional dari aksi investasi yang tidak bertanggung jawab dan melanggar hak asasi manusia.

Salah satu bentuk perlindungan korporasi transnasional yang diberikan oleh BIT adalah peran dari mekanisme penyelesaian sengketa yang mensejajarkan kedudukan investor dengan Negara (Investor-State Dispute Settlement/ISDS). Salah satu mekanisme yang dipakai adalah pengadilan arbitrase di ICSID (International Centre for Settlement of Investment Disputes). ICSID adalah lembaga arbitrase yang dibentuk atas peran dari Bank Dunia untuk memberikan jaminan perlindungan dari kebijakan yang merugikan bagi investor dari Negara anggota Bank Dunia.

Menurut Indonesia for Global Justice, mekanisme ini sangat merugikan Negara berkembang, karena menyandera pemerintahan yang lemah untuk tidak bertindak tegas terhadap berbagai pelanggaran oleh investor asing. Situasi ini menunjukan arogansi investor asing yang berujung pada eliminasi peran Negara dalam melindungi kepentingan rakyat. Apalagi, BIT juga mengatur tentang ketentuan Sunset Clause, yakni aturan yang tetap memberikan perlindungan kepada investor hingga 15 tahun sejak BIT dihentikan.

“Salah satu pengalaman buruk Indonesia atas keberadaan BIT adalah ketika Newmont Nusa Tenggara (NNT) menggugat Indonesia ke ICSID sebagai akibat penerapan Undang-undang No.4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batu Bara (Minerba) yang mewajibkan perusahaan untuk membangun smelter,” kata Direktur Eksekutif IGJ, Riza Damanik, dikutip di Jakarta, Minggu.

Alasan Newmont mengajukan gugatan ke ICSID adalah karena UU Minerba telah melanggar ketentuan BIT antara Indonesia dengan Belanda yang ditandatangani pada tahun 1994. Hal ini karena salah satu pemegang saham terbesar Newmont adalah Nusa Tenggara Partnership BV, perusahaan asal Belanda. Padahal Pemerintah Indonesia telah menghentikan BIT antara Indonesia dengan Belanda pada Maret 2014.

“Untuk itu, pertemuan ini diharapkan dapat mengeluarkan sebuah resolusi yang tepat untuk melindungi rakyat dari kebijakan perlindungan investasi yang telah merugikan dan merampas hak-hak rakyat,” terang Riza.

Beberapa organisasi masyarakat sipil Indonesia yang bergabung dalam forum masyarakat Asia-Eropa ini adalah Indonesia for Global Justice (IGJ), Bina Desa, Koalisi Anti Utang (KAU), Asosiasi Pendamping Perempuan Usaha Kecil (ASPPUK), Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI), dan Konfederasi Pergerakan Rakyat Indonesia (KPRI).

Masih terkait investasi, menurut Badan Koordinasi Penanaman Modal, Sepanjang 2014 BKPM, menargetkan realisasi total investasi mencapai sekitar Rp450 triliun, naik sekitar 15% dibanding realisasi tahun 2013 sebesar Rp390 triliun. Perkembangan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sangat pesat dan mampu bersaing dengan investasi yang berasal dari Penanaman Modal Asing (PMA). Jika lima tahun lalu posisinya 1:6, maka memasuki 2013 investasi PMDN sudah mencapai setengah dari PMA.

Hingga saat ini, investasi asing di sektor industri dalam negeri bisa dikatakan sangat tinggi. Namun, sangat disayangkan, tingginya investasi asing tersebut belum disertai dengan transfer (alih) teknologi yang optimal. Kementerian Perindustrian mengakui hingga saat ini transfer teknologi memang belum optimal, sehingga diperlukan adanya peraturan yang sifatnya memaksa asing untuk melakukan alih teknologi.

BERITA TERKAIT

Penggunaan Dolar dalam Transaksi Perdagangan Bilateral Dikurangi

    NERACA   Jakarta - Bank Indonesia (BI) menerbitkan peraturan penyelesaian transaksi perdagangan bilateral menggunakan mata uang lokal (local…

Indonesia – Arab Saudi Sepakat Bikin Sistem Baru - Penyaluran TKI

  NERACA   Jakarta - Pemerintah Republik Indonesia dan Kerajaan Saudi Arabia sepakat menyusun sistem baru bagi warga negara Indonesia…

Presiden Republik Indonesia - Tidak Semua Suka Pekerjaan Pemberantasan Korupsi

Joko Widodo  Presiden Republik Indonesia Tidak Semua Suka Pekerjaan Pemberantasan Korupsi Jakarta - Presiden Republik Indonesia Joko Widodo mengakui bahwa…

BERITA LAINNYA DI INDUSTRI

Jelang 60 Tahun RI-Jepang - Menperin Pacu Kolaborasi Pengembangan Sektor Industri

NERACA Jakarta – Hampir enam dekade, Indonesia dan Jepang menjadi mitra strategis dalam upaya pembangunan ekonomi kedua negara. Oleh karena…

Produksi Lele Bioflok Sokong Suplai Pangan Berbasis Ikan

NERACA Sleman- Menteri Kelautan dan Perikanan yang diwakili Sekjen KKP, Rifky E Hardijanto melakukan panen perdana budidaya lele sisitem bioflok…

Industri Transportasi - Revolusi Media Digital Untuk Layanan Kereta Api

NERACA Jakarta - Saat ini DKI Jakarta dan sekitarnya sedang menggalakkan pembangunan infrastruktur untuk memenuhi kebutuhan transportasi umum di dalam…