NERACA

Jakarta– Sepekan kedepan, pemerintahan terpilih Jokowi dan Jusuf Kalla mulai menjalankan pemerintahan baru untuk lima tahun kedepan. Banyak harapan dari pelaku ekonomi dan termasuk pelaku pasar modal, pemerintahan Jokowi dapat memberikan perubahan menjadi lebih baik bagi perekonomian dalam negeri dan industri pasar modal.

Oleh karena itu, kedepan pemerintahan Jokowi dinantikan keberpihakannya terhadap industri pasar modal dalam mendorong Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk go public lebih banyak lagi, “Tahun depan harapanya dengan pemerintahan baru, keterpihakan ke pasar modal bisa jauh lebih besar,” kata Direktur Penilaian Perusahaan BEI, Hoesen di Jakarta, kemarin.

Menurutnya, keterpihakan yang dimaksud dari sisi upaya pemerintah dalam menggiring perusahaan-perusahaan BUMN bisa go public pada 2015 bisa sangat besar. Selain untuk membantu perkembangan perusahaan BUMN itu sendiri, langkah ini dilakukan guna membuat perusahaan tersebut jauh lebih terbuka dengan prinsip GCG (good corporate governance). “Sebab potensinya besar sekali BUMN untuk masuk bursa. Dan saya lihat banyak BUMN yang siap,” tambah Hoesen.

Seperti diketahui, pada tahun ini perusahaan BUMN tidak ada yang mencatatkan sahamnya di bursa. Hal ini justru yang memberanikan diri masuk bursa pertama kali, yakni anak usaha perusahaan BUMN, yakni Wika Beton. Jika tahun depan banyak perusahaan BUMN masuk bursa, bukan tidak mungkin target BEI mematok IPO 35 perusahaan pada 2015 bisa tercapai.

Hal senada juga pernah disampaikan Direktur Utama PT Bursa Efek Indonesia (BEI), Ito Warsito, pihaknya mengharapkan pemerintahan baru mendatang mempermudah izin pelaksanaan penawaran umum perdana saham (IPO) bagi BUMN dalam rangka meraih pendanaan untuk mendukung investasi di dalam negeri sehingga membantu pertumbuhan ekonomi nasional,”Yang perlu dipikirkan adalah pasar modal, kalau pemerintah baru memikirkan pasar modal. Tentunya kebijakannya sederhana, izinkan BUMN melakukan IPO untuk mendapatkan dana dengan mengakses pasar modal,”ujarnya.

Menurut dia, Indonesia membutuhkan investasi yang tinggi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi domestik mencapai 7%. Hal itu dapat tercapai jika kontribusi investasi terhadap PDB mencapai 38%. Dirinya menuturkan, jika investasi di ibaratkan sama dengan "saving rate" Indonesia yang saat ini baru sekitar 34%, maka hal itu dapat ditingkatkan melalui pasar modal sehingga menjadi 38%.

Lalu bagaimana caranya bisa mencapai 38%, kata Ito, bisa dilakukan dengan mendorong BUMN melepas saham baru guna meraih permodalan untuk investasi. Karena bagaimanapun juga, setiap tambahan rupiah itu akan meningkatkan jumlah investasi,”Bertambahnya perusahaan yang melakukan IPO merupakan sisi 'supply'. Kalau dari 'demand' tidak perlu pusing, masyarakat yang punya uang pasti ingin berinvetasi," katanya.

Namun, lanjut dia, "demand" masyarakat berinvestasi juga tergantung dari kebijakan pemerintah dalam pengembangan infrastruktur, serta subsidi bahan bakar minyak (BBM) yang selama ini masuk ke sektor konsumtif, agar dapat beralih ke sektor produktif.

Kemudian terkait dengan perubahan struktur kabinet, Ito menambahkan, investor akan lebih fokus kepada apakah perubahan struktur kabinet bisa memberikan efisiensi terhadap pemerintahan atau tidak,”Kalau ada perubahan seperti pemecahan atau penggabungan kementerian ini akan dilihat bisa mendorong efisiensi pemerintahan atau tidak. Jika investor merasa efisiensi bisa dilakukan maka respons di pasar akan positif. Sebaliknya jika tidak akan negatif juga,”tandasnya. (bani)