Kemiskinan dan Gizi Buruk

Oleh: Hodland JT Hutapea, Pemerhati masalah ekonomi, sosial dan kemasyarakatan

Senin, 13/10/2014

Kemiskinan adalah suatu kondisi ketidaksamaan kesempatan dalam mengumpulkan modal yang produktif. Kemiskinan merupakan kondisi kehilangan (deprivation) terhadap sumber-sumber pemenuhan kebutuhan dasar yang berupa pangan, papan, pendidikan dan kesehatan. Kemiskinan di negara kita adalah dampak dari kebijakan yang tidak sepenuhnya memihak rakyat. Kondisi zaman sekarang ini bukan semata-mata warisan Orde Baru saja, namun juga kesalahan manajemen pembangunan dan tidak meratanya akses modal bagi masing-masing orang.

Sulit akal sehat ini untuk bisa menerima fakta bahwa di negara yang terus-menerus melakukan pembangunan ekonomi dan memiliki konstitusi jelas meningkatkan kesejahteraan rakyat, jumlah kaum miskin dan rakyat kelaparannya justru meningkat tajam. Diakui atau tidak, krisis ekonomi sejak 1997 yang dampaknya masih terasa hingga kini, tidak selalu menjadi alasan yang baik untuk memberikan penjelasan soal ini. Ketidakjelasan orientasi kebijakan ekonomi serta kondisi politik bangsa inilah yang menyebabkan sulitnya Indonesia keluar dari krisis.

Sumber bencana utama negeri ini sangat mungkin terjadi karena selama ini kebijakan ekonomi tidak diarahkan atau berpihak pada penguatan ekonomi masyarakat kecil. Kebijakan ekonomi terlalu mendongak ke atas, dan tak jarang menjadikan rakyat kecil sebagai ‘batu injakan’ saja. Alih-alih memperkuat ekonomi rakyat dan memperjuangkan dengan sungguh-sungguh nasib rakyat dari derita kemiskinan dan pengangguran, pada kenyataannya, kesejahteraan rakyat kecil justru terabaikan.

MDGs dan Gizi Buruk

Pada September tahun 2000 lalu, perwakilan-perwakilan dari 189 negara telah menandatangani deklarasi yang disebut sebagai Millenium Developmen Goals (MDGs). MDGs ini terdiri dari 8 tujuan, 18 target dan 48 indikator, menegaskan bahwa tahun 2015 setiap negara sudah harus bisa menurunkan kemiskinan dan kelaparan separuh dari kondisi pada tahun 1990. Dua dari lima indikator sebagai penjabaran tujuan pertama MDGs adalah menurunnya prevalensi gizi kurang pada anak balita (indikator keempat) dan menurunnya jumlah penduduk dengan defisit energi (indikator kelima).

Indonesia yang turut dalam deklarasi ini dianggap sebagai negara yang paling gagal dalam pencapaian MDGs. Padahal kucuran dana yang datang dari World Bank, IMF, ADB, CGI, dan donor bilateral (baik dalam bentuk hibah maupun utang) yang mengatasnamakan penanggulangan kemiskinan mencapai angka puluhan miliar dolar AS. Kegagalan ini sejalan dengan laporan Badan Pangan Dunia (World Food Programme/WFP) yang memperkirakan anak Indonesia yang menderita kelaparan akibat kekurangan pangan saat ini mencapai 13 juta orang. Anak-anak kelaparan itu tersebar di berbagai pelosok Tanah Air.

Penderita gizi buruk yang jumlahnya terus memuai sebenarnya bukan berita baru lagi. Krisis ekonomi telah menetaskan kemiskinan dan kelaparan di berbagai daerah di tanah air. Meski di tingkat makro pemerintah selalu mengklaim bahwa kondisi Indonesia sudah membaik, inflasi telah dapat ditekan dan dikembalikan, atau klaim apa pun yang menunjukkan kemajuan di tingkat makro, namun realitasnya di tingkat mikro puluhan juta penduduk Indonesia masih hidup dalam lilitan kemiskinan.

Data Indonesia dan negara lain menunjukkan adanya hubungan timbal balik antara kurang gizi dan kemiskinan. Kemiskinan merupakan penyebab pokok atau akar masalah gizi buruk. Proporsi anak yang gizi kurang dan gizi buruk berbanding terbalik dengan pendapatan. Makin kecil pendapatan penduduk, makin tinggi presentasi anak yang kekurangan gizi, dan makin tinggi pendapatan makin kecil presentasinya. Pada gilirannya, kurang gizi berpotensi sebagai penyebab kemiskinan melalui rendahnya pendidikan dan produktivitas. Di sinilah lingkaran kemiskinan akan terus berputar.

Gizi buruk secara langsung dipengaruhi oleh 3 hal, yaitu anak tidak cukup mendapat makanan bergizi, anak tidak mendapat asupan gizi yang memadai, dan anak mungkin menderita infeksi penyakit. Kasus gizi buruk yang terjadi pada balita, pada hakikatnya merupakan fenomena gunung es, yang menggambarkan keadaan gizi masyarakat, dan bahkan keadaan kesejahteraan masyarakat pada umumnya, seperti daya beli, pendidikan dan perilaku serta lingkungan dan pemeliharaan serta pelayanan kesehatan.

Masalah gizi buruk mempunyai dimensi yang sangat luas, baik dari konsekuensinya terhadap penurunan kualitas sumber daya manusia maupun dari segi faktor-faktor penyebabnya. Saat ini, tak kurang dari 50 juta penduduk hidup di bawah garis kemiskinan, dengan pendapatan kurang dari 1 dolar AS per hari dan 50 persen dari total rumah tangga mengonsumsi makanan kurang dari kebutuhan sehari-hari. Ini menunjukkan tingkat kesejahteraan, kesehatan, status gizi dan mutu pendidikan yang masih memprihatinkan.

Akibat menurunnya kemampuan masyarakat dalam memenuhi gizi anak, pelayanan kesehatan, dan akses pendidikan, pada gilirannya telah memosisikan anak sebagai korban. Anak pun menjadi bagian yang terpaksa harus ikut menanggung dampak badai kemiskinan tersebut.

Akses Pangan

Amartya Sen, penerima hadiah Nobel Ekonomi tahun 1998, menyebutkan terjadinya gizi buruk dan kelaparan bukan semata-mata disebabkan bahan pangan yang kurang di suatu negara, tapi akses pangan yang rendah akibat lemahnya daya beli sangat berperan. Jadi, ketersediaan pangan secara nasional tidak cukup sakti menjamin kecukupan pangan di tingkat rumah tangga. Konsekuensi rendahnya akses pangan bisa berujung pada kelumpuhan sebuah generasi akibat ketidakadilan ekonomi.

Jika mencermati perubahan dan perkembangan cuaca dan iklim saat ini, terutama terjadinya bencana banjir dan tanah longsor sebagai siklus alami musim penghujan, maka pemerintah perlu bertindak antisipatif untuk mengendalikan kenaikan harga sembako. Sebab saat ini di berbagai daerah telah terjadi gagal panen akibat bencana banjir.

Dalam hal mengatasi permasalahan gizi buruk, pemerintah pun pernah menggulirkan Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Gizi Buruk sejak pertengahan tahun 2005 lalu. Salah satu sasarannya adalah menurunkan prevalensi gizi buruk menjadi setinggi-tingginya 20 %, termasuk penurunan prevalensi gizi buruk menjadi 5 % pada tahun 2009.

Namun seperti biasanya, program-program yang dicanangkan pemerintah hanya indah di atas kertas, dan buruk dalam hal implementasinya. Sudah menjadi klise pula, persoalannya terletak pada ruwetnya birokrasi, lemahnya komitmen dan dukungan pembiayaan dari pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota, sehingga program-program tersebut terhambat, bahkan menjadi mandek.

Meski sedikit pesimis, kita masih tetap mengharapkan pemerintah dapat mengentaskan permasalahan gizi buruk ini hingga tuntas. Sebab negeri ini sudah sepakat untuk memenuhi target MDGs hingga 2015, yang tersisa satu tahun lagi. Terutama untuk memenuhi indikator keempat yaitu menurunkan prevalensi gizi kurang pada balita. Semoga.(analisadaily.com)