Jakarta – Tidak adanya strategi ketahanan nasional (grand strategy) di bidang energi, pangan dan pertahanan membuat Indonesia dalam kondisi darurat di tiga sektor tersebut. Karena itu, para pemimpin bangsa dan DPR untuk segera meningkatkan kesadaran geopolitik Indonesia di tengah ancaman hegemoni asing belakangan ini.  

NERACA

Sejumlah pembicara dalam diskusi internal yang diselenggarakan The Global Future Institute di Jakarta, Kamis (9/10), mengungkapkan adanya ancaman bahaya yang mengancam kedaulatan di sektor energi, pangan dan pertahanan yang sudah di depan mata.

“Ketiga sektor tersebut tidak lagi dipandang secara sektoral sebagai masalah ekonomi dan pertahanan-keamanan semata. Tapi harus dilihat dalam satu rangkaian yang bertaut satu sama lainnya dengan sektor strategis lainnya,” tegas Dirgo D. Purbo, pakar geoenergi, salah seorang pembicara.

Menurut dia, di sektor energi, tidak adanya grand strategy membuat Indonesia sekarang sangat tergantung impor mintak mentah dan BBM yang didatangkan dari 18 negara. Dapatkah impor ini distop agar dapat menghemat devisa ?

Tentunya dapat. Bahkan kalau ada skenario, sampai terjadi distop, otomatis harga minyak dunia dapat turun dikarenakan akan terjadi oversuplai di pasar internasional. Tetapi konsekuensinya semua kegiatan di negeri ini hanya dapat berjalan secara normal selama 22 hari , disesuaikan dengan kondisi cadangan stok nasional BBM.

Lantas apa yang terjadi setelah impor di stop pada hari ke-23 ?  “Sekitar 0 % dari populasi alat transportasi umum di Indonesia tidak dapat berjalan/bergerak. Begitu juga sama halnya dengan 50% kendaraan TNI/Polisi yang ada, seperti kapal patrol angkatan laut,panser, tank, pesawat tempur, motor/mobil patroli, Ini menandakan bahwa pada hari ke-23 sudah tidak ada lagi pertumbuhan ekonomi,” ujar Dirgo.

Dirgo mengakui bukan hanya Indonesia, Amerika Serikat sebagai negara yang paling demokratis, menyatakan dirinya sebagai negara nett oil importer sejak 1941,padahal cadangan terbukti (P1) minyaknya 21,4 miliar dan bahan bakar di AS diestimasi mencapai 500 miliar ton,sedangkan shale oil setara dengan 1 triliun barel. Kenapa Amerika mendeklarasikan sebagai net oil importer ?

Adalah tidak lain untuk merancang grand strategy yang harus dihadapi dimasa mendatang dikarenakan faktor ketergantungan (dependency) suplai dari negara produksi, terutama dari negara negara yang mayoritas penduduknya beragama islam di kawasan Heartland. “Kawasan ini merupakan tempatnya dua pertiga cadangan minyak dunia Sejak Amerika diembargo oleh negara- negara OPEC di Timur Tengah pada 1973, menjadikan aspek minyak agenda kepentingan nasional di negeri Paman Sam itu,” ujarnya.

Ketergantungan Impor

Pembicara lainnya Agus Setiawan, peneliti The Global Institute, mengatakan hingga saat ini Indonesia dihadapkan pada dua fakta yang cukup menyedihkan di sektor pertanian dan perkebunan. Jumlah petani terus menurun tajam dari tahun ke tahun. Menurut data BPS, jumlah petani pada awal 2014 menyusut 280 ribu jiwa.

“Menyedihkannya lagi, jumlah penduduk yang bekerja di sektor lain di luar pertanian justru mengalami eningkatan yang cukup besar,” ujarnya.

Menurut Agus, faktor penyebab penurunan jumlah petani tersebut antara lain oleh ketersediaan lahan pertanian yang hanya di bawah 2 ha (petani gurem) ternyata banyak dijual atau disewakan. Faktor lainnya adalah kian banyak petani yang beralih ke pekerjaan sektor lain.

Karena itu, Indonesia kini menjadi negara pengimpor produk pertanian dan perkebunan. Hingga sekarang tercatat negeri ii mengimpor 29 komoditas pangan dari manca negara. “Anehnya lagi, Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, harus impor garam dari Australia, India, Selandia Baru, Jerman dan Denmark. Ini memang aneh,” ujarnya.   

Pengamat geopolitik Hendrajit mengatakan, kunci ketahanan nasional sesungguhnya adalah pangan, air, dan energy security. Kalau soal air, Indonesia tidak ada masalah, akan tetapi perihal ketahanan pangan dan energi yang kini menjadi persoalan tidak sederhana di negeri ini. Dimana dua komoditas ini, masih mengandalkan impor dari beberapa negara sehingga membebani perekonomian Indonesia, padahal secara geografis bahwa negara ini bisa melaksanakan ketahanan atau kedaulatan pangan dan energi.

"Langkah tersebut dianggap melestarikan ketergantungan Indonesia terhadap negara asing. Oleh karenanya, hal tersebut harus segera diatasi oleh pemerintahan yang akan datang sehingga bisa tercapai kedaulatan energi dan pangan," ujar Hendrajit.

Direktur Investigasi dan Advokasi Fitra Ucok Sky Khadafi mengatakan, tantangan ekonomi Indonesia kedepan semakin berat. Ini menyusul situasi geopolitik di dunia seperti konflik di Ukraina dan juga Irak yang mengganggu stabilisasi ekonomi dunia. Padahal Indonesia untuk beberapa sektor seperti sektor pangan, energi masih banyak ketergantungan terhadap impor oleh disamping itu secara pertahanan dan keamanan nasional Indonesia masih sangat lemah karenanya butuh kebijakan strategis oleh pemerintah mendatang dalam menyikapi situasi geopolitik dunia yang dapat mengancam kedaulatan bangsa. 

“Tantangan untul pemerintah mendatang tidak mudah makanya perlu upaya dan strategi kebijakan guna mampu mempercepat pertumbuhan ekonomi di masa mendatang,” katanya kepada Neraca, kemarin.

Untuk sektor energi misalnya, arah kebijakan yang harus dilakukan oleh pemerintah mendatang adalah dengan memperhatikan semua kontrak-kontrak yang sudah diteken oleh pemerintah harus dikaji ulang kembali mana yang menguntungkan dan mana yang tidak harus diklasifikasikan dengan baik. “Jika ada kontrak yang tidak menguntungkan pemerintah harus tegas untuk memutus kontrak,” ujarnya.

Untuk sektor pangan, ada filter bagi pemerintah dalam melakukan impor pangan jangan sampai produk yang bisa dihasilkan didalam negeri impor dari luar karena akan mengancam keberlangsungan para petani lokal. Upaya ini dilakukan agar petani mendapat perlindungan. “Selama ini impor pangan jor-joran, padahal potensi dalam negeri sangat besar disektor pertanian untuk menopang ketahanan pangan. Harapannya pemerintah mendatang punya filter untuk tidak serta merta mengandalkan impor untuk pemenuhan kebutuhan pangan nasional,”  ucapnya.

Oleh karenanya, pemerintah mendatang harus benar-benar kerja konkrit guna mengantisipasi kondisi yang mengancam  dari dalam maupun kondisi dari luar. “Intinya pemerintah mendatang harus bekerja untuk mewujudkan kedaulatan energi maupun pangan, jika sudah kuat goncangan sebesar apa pun dari dalam maupun luar akan tetap kokoh,” tegasnya.

Pengamat pertanian HS Dillon menilai geopolitik cukup berperan dalam menjaga dan mendorong ketahanan pangan dalam negeri. Pasalnya saat ini ketahanan pangan dalam negeri masih tergolong ringkih mengingat banyaknya impor pangan yang dilakukan dalam rangka memenuhi kebutuhan dalam negeri.

“Artinya setiap kebijakan khususnya mengenai soal pangan harus disertai dengan kesadaran geopolitik. Misalnya soal food estate di Indonesia Timur yang sejauh ini belum terdengar realisasinya. Padahal program tersebut cukup baik dalam menjaga ketahanan pangan. Persoalan ini juga termasuk kemauan politik dari pemerintah untuk mendorong agar para investor bisa berinvestasi dengan lahan yang telah disiapkan,” ujarnya, kemarin.

Menurut dia, ketahanan pangan baru tercipta jika kedaulatan pangan dimiliki rakyat. Dari perspektif ini, pangan dan pertanian seharusnya tak ditaruh di pasar yang rentan, tetapi ditumpukan pada kemampuan sendiri. “Untuk menciptakan kedaulatan pangan, pemerintah harus menjamin akses tiap petani atas tanah, air, bibit, dan kredit,” ujarnya.  

Menurut dia, tidak mungkin Indonesia yang merupakan negara kaya raya akan sumber daya alamnya namun rakyatnya masih banyak miskin. Dia mengungkapkan, berbagai upaya revitalisasi lahan pertanian sulit terwujud di tengah gempuran neoliberalisasi. Bahkan, di Kalimatan dan Papua, ratusan ribu hektar tanah dikuasai pemodal. “Saya sudah ingatkan presiden dan para menteri koordinator. Jangan sampai ketidakadilan agraria, kesenjangan ekonomi terus terjadi. Berbahaya!” tegasnya. agus/bari/mohar