NERACA

Jakarta - Pemerintah memang menargetkan pada 2014 angka kemiskinan di Indonesia turun 8%-10%. Namun, untuk mewujudkan itu, Utusan Khusus Presiden Republik Indonesia untuk Penanggulangan Kemiskinan HS Dillon menegaskan jangan lagi percaya pendekatan yang ditawarkan Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional (IMF).

Menurut Dillon, pendekatan kedua badan dunia tersebut tak efektif dan tetap membuat orang miskin berada pada kasta terbawah, sementara mereka yang berkuasa, meskipun dengan cara mencuri dari orang miskin, akan tetap berada di atas. Kritik keras tersebut disampaikan oleh, dalam kampanye gerakan "Cukup Sudah Pembiaran Kemiskinan" yang dimulai di Jakarta, Selasa (23/8).

Dillon mengatakan, efektivitas dari pendekatan yang selama ini dipakai sudah berkurang. "Jadi, yang jelas, cara yang lama tidak bisa terus dipakai," katanya.

Pengamat kebijakan publik Ichsanuddin Noorsy mengamini pendapat Dillon. Menurut dia, metode selama ini yang dilakukan Bank Dunia dan IMF tidak terbukti bisa dianggap ampuh untuk mengentaskan kemiskinan suatu negara yang dibantunya. “Bahkan, selama ini, menurut pengamatan saya, semua negara yang dibantu cenderung makin memperparah keadaannya”, ujarnya kepada Neraca, Rabu (24/8).

Noorsy menambahkan, kenyataan hidup ini timbul lebih karena kepentingan asing dan tingkah laku segelintir orang Indonesia yang menjual bangsa, yang kemudian dilegalkan melalui Undang-Undang di DPR-RI.

Lebih jauh lagi, bagi Dillon, yang saat ini dihadapi adalah kondisi kemiskinan ekstrem sehingga pendekatannya harus berbeda. Kemiskinan menurut Dillon adalah masalah struktural sehingga pendekatannya pun harus struktural juga. "Kemiskinannya struktural, tetapi dipakai penghamparan orang-orang yang sudah mapan di Bank Dunia dan IMF. Mereka mau orang miskin boleh naik, tetapi mereka yang sudah berkuasa jangan terganggu. Harus dilakukan paradigma people driven development, artinya pembangunan itu harus mulai dari mereka yang paling lemah, bukan mereka yang sudah kuat," papar Dillon.

Teknis Pelaksanaan

Kondisi kemiskinan ekstrem ini bisa terlihat antara lain dari ketimpangan antara mereka yang kaya dan yang miskin pada hari ini di Indonesia. "Coba bayangkan ada satu kelompok yang bisa menguasai satu juta hektar lahan, sementara petani kita di Jawa ini satu bahu saja enggak punya. Itu masalahnya. Kalau selama ini yang dipakai penghamparan IMF terus, yang dikerjakan hanyalah mencoba mengangkat yang di bawah tanpa mengubah struktur. Tetap saja dia di bawah, tetap jadi babu dia," kata Dillon.

Sedangkan menurut peneliti ekonomi LIPI Agus Eko Nugroho, inti permasalahan gagalnya pendekatan badan dunia untuk mengentaskan kemiskinan di Indonesia adalah teknis pelaksanaan yang kurang merucut.

”Yang dimaksud pola lama pendekatan dunia seperti pola PNPM, pola community development. Itu pendekatannya sebenarnya sudah bagus. Hanya saja masalahnya pola masih memiliki kendala, dimana program tersebut tidak langsung mengena pada masalah kemiskinan. Jadi nggak efektif. Saat ini dengan penurunan kurang lebih 1,5 juta angka kemiskinan, itu menunjukkan program yang dijalankan belum efektif, atau bisa dikatakan sangat tidak efektif,” ujarnya kemarin.

Menurut dia, berdasarkan penelitian yang dilakukan, hampir semua program ini ada di semua kementerian. Hanya saja, masalahnya pola dari program-program tersebut lebih fokus pada pengembangan fisik. Misalnya, pembangunan infrastruktur pola sekarang 75% fokus pada fisik dan 25% dana bergulir.

 Sementara, dari 25 % dana bergulir, tak semua masyarakat miskin bisa kebagian. “Persoalannya, karena mereka tak mampu bersaing dengan level yang di atasnya”, kata Agus seraya mencontohkan, dalam mengakses dana simpan-pinjam, banyak kelompok yang enggan menerima anggota dari masyarakat kelas miskin.

Sementara menurut pengamat ekonomi sekaligus Guru Besar IPB Prof. Dr. Hermanto Siregar, dilihat dari catatan sejarah sejak dulu republik ini memang sangat bergantung pada asing. “Saat krisis, kita pinjam dana ke IMF atau Bank Dunia untuk mengatasi krisis. Tapi salahnya, kita mengikuti seluruh arahan mereka untuk mengelola dana. Ditambah lagi, karena semakin sering meminjam, kita jadi manja, membentuk budaya egois”, tukas Hermanto, Rabu.

Meski begitu Hermanto berharap jangan serta-merta kita antipati terhadap asing, seperti IMF atau Bank Dunia. “Yang penting itu, kita jangan tergantung sama asing. Kan yang paling tahu kondisi negara kita bukan IMF atau Bank Dunia atau lembaga asing lainnya, tetapi kita sendiri. Nah, sulitnya mengentaskan kemiskinan di Indonesia, ya karena walaupun ganti pemerintahan, tapi karena masih menyimpan kebiasaan lama (egois) sama saja bohong”, tandas dia. vanya/salim/iwan/rin