NERACA

Batam – Agak menurunnya permintaan ekspor ikan kerapu khususnya dari Tiongkok ternyata malah membuka peluang budidaya ikan bawal bintang di beberapa daerah.  Tiongkok membuat kebijakan melarang penduduknya mengkonsumsi ikan mahal seperti kerapu. Pada gilirannya, ekspor kerapu Indonesia rada menurun, sehingga produksi jenis tersebut agak direm. Karena itu, para pelaku usaha budidaya ikan laut (marikultur) mengambangkan bawal bintang sebagai produk alternatif dengan potensi pasar yang sangat besar.

“Di Kepulauan Riau dikembangkan komoditas bawal bintang karena permintaan kerapu dari Tiongkok dan Hong Kong lagi turun. Ada kebijakan pemerintah setempat untuk melarang konsumsi ikan yang mahal seperti kerapu bebek dan kerapu napoleon. Makanya kita upayakan pengembangan komoditas selain kerapu karena permintaan ekspor lagi turun. Salah satunya pengembangan ikan bawal bintang,” kata Direktur Jenderal Perikanan Budidaya Kementerian kelautan dan Perikanan (KKP) Slamet Soebjakto kepada Neraca di sela panen raya ikan bawal bintang di Batam, Kepulauan Riau, Kamis (9/10).

Menurut Dirjen Slamet, ada beberapa alasan mengembangkan bawal bintang. Pertama, permintaan bawal bintang di pasar lokal saja masih kekurangan. Daerah seperti Batam sendiri, Kepulauan Riau, Jakarta, da Bali masih kekuarangan pasokan, karena bawal bintang lagi berkembang pasarnya. “Di Batam, harga perkilogram bisa Rp 70 ribu, di Jakarta bisa Rp 80-90 ribu per kilogram. Tapi pasokannya masih kurang. Pasokan bawal bintang baru 60% dari kebutuhan, selebihnya ikan jenis selain bawal bintang,” lanjut Slamet.

Alasan kedua, sambung Slamet, budidaya bawal bintang relatif sangat mudah. Dalam waktu 6 bulan sudah bisa dipanen dengan berat 0,5 kilogram per ekor. Kemudian bawal bintang juga tahan penyakit, cepat berkembang, dan tingkat kehidupannya tinggi. Makanya, Slamet beralasan, bawal bintang menjadi alternatif pengembangan di industri marikultur selain karena permintaan kerapu kebetulan lagi turun.

Dijelaskan Slamet, Kepulauan Riau adalah provinsi marikultur, di samping provinsi lain seperti Nusa Tenggara Barat, Lampung, Ambon, Sulawesi dan Bali. Kendati pengembangan ikan bawal bintang masih dalam masa sosialisasi, di Batam, panen jenis ikan laut ini sudah mencapai 3 ton. “Ada 10 lobang Keramba Jaring Apung (KJA) yang dipanen. Masing-masing menghasilkan 300 kilogram, jadi total sekitar 3 ton. Panen bawal bintang seberat setengah kilogram (5 ons) per ekor ini hasil kerjasama Balai Perikanan Budidaya Laut (BPBL) Batam dengan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) selama 6 bulan. Operasional dari Kadin, tapi kerjasama dengan pembudidaya lokal juga,” jelas Slamet.

Marikultur Dengan Total Akuakultur

Masih menurut Slamet Soebjakto, upaya pengembangan kawasan budidaya laut atau marikultur terus di tingkatkan. Hal ini sepadan dengan potensi lahan marikultur Indonesia yang mencapai 4,58 juta ha dan baru dimanfaatkan kurang dari 2%. Disamping itu prospek pengembangan usaha marikultur dapat dilakukan mulai wilayah garis pantai kurang dari 4 mil, 4 – 12 mil hingga ke area lepas pantai.

 “Untuk wilayah garis pantai sampai dengan 4 mil, dapat dikembangkan untuk budidaya rumput laut. Sedangkan untuk wilayah di atas 4 mil dapat dikembangkan budidaya laut dengan menggunakan Karamba Jaring Apung (KJA) dengan komoditas yang disesuaikan dengan kondisi wilayah masing-masing seperti Kakap, Kerapu, Bawal Bintang, Abalone atau bahkan Tuna. Disamping itu, komoditas marikultur merupakan komoditas ekspor dan banyak diminati oleh pasar luar negeri yang masih sangat terbuka lebar,” tandas Dirjen Slamet.

Lebih jauh Slamet menambahkan bahwa kerjasama dengan KADIN merupakan salah satu upaya untuk menarik investasi di bidang perikanan budidaya khususnya marikultur. “Marikultur merupakan usaha yang padat modal, padar teknologi dan menyerap tenaga kerja. Sehingga diperlukan investor investor baru yang mampu dan mau menanamkan investasinya di usaha marikultur ini. Khusus di Batam atau di Propinsi Kep. Riau, Pemerintah Daerah melalui Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Kepri sangat mendukung pengembangan marikultur di wilayahnya. Bahkan salah satu program Prop. Kepri adalah menjadikan Kepri sebagai Mariculture Province. Kita sangat mendukung hal ini dengan melihat potensi yang dimiliki oleh Kepri,” tambah Slamet.

Untuk lebih mendukung pengembangan marikultur di kawasan ini, Diektorat Jenderal Perikanan Budidaya, sedang mengembangkan Broodstock center komoditas Kakap di BPBL Batam. “Broodstock center ini akan menghasilkan benih bermutu dengan jumlah yang memadai untuk memenuhi kebutuhan pasar dalam hal ini usaha marikultur yang terus meningkat. Kenapa dipilih batam, karena lokasi yang dekat dengan pasar benih dan kondisi alam yang sesuai untuk mengembangkan komoditas marikultur. Ke depan, benih-benih komoditas marikultur lain juga akan dikembangkan seperti bawal bintang dan juga kerapu,” ungkap Slamet.

Guna lebih menggenjot peningkatan produksi perikanan budidaya yang berkelanjutan dan bernilai tambah, DJPB akan menerapkan Total Akuakultur. Total Akuakultur adalah penerapan teknologi tepat guna dalam rantai produksi perikanan dari hulu sampai hilir. Penerapan Total Akuakultur ini ke depan bakal semakin meningkatkan produksi dan daya saing produk perikanan hasil budidaya. “Dengan total akuakultur di semua lini produksi dari induk, benih, pengelolaan pakan, pengelolaan air, dan menuju zero waste aquaculture, peningkatan produksi secara efektif dan efisiean akan dapat tercapai,” papar Slamet.

Penerapan total akuakultur dalamm usaha marikultur menjadi sangat tepat. Karena dalam marikultur diperlukan penerapan teknologi tepat guna dalam rantai produksi. “Penyediaan benih dan induk bermutu, pakan berkualitas, pengelolaan pakan, pencegahan penyakit melalui vaksinasi dan juga cara panen dan transportasi komoditas marikultur memerlukan penerapan dari Total Akuakultur ini, sehingga selain produksi meningkat, maka produk tersebut akan memiliki nilai tambah dan usaha marikultur menjadi berkelanjutan,” pungkas Slamet.