Hipmi Jaya Berharap Ahok Perkuat Industri Kreatif

Jumat, 10/10/2014

NERACA

Jakarta - Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, secara otomatis menggantikan Presiden Terpilih Joko Widodo sebagai Gubernur DKI Jakarta. Oleh karena itu, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia DKI Jakarta berharap agar pria yang akrab disapa Ahok ini fokus memperkuat industri kreatif dan jasa di DKI Jakarta.

“Harapan kita Pak Ahok perkuat industri kreatif,” jelas Ketua Umum BPD Hipmi Jaya, Iskandarsyah Ramadhan Datau di Jakarta, Kamis (9/10). Dia mengatakan, DKI Jakarta memiliki potensi besar untuk pengembangan industri kreatif dan jasa. Namun roadmap dan insentif pengembangan industri ini di ibu kota belum jelas.

“Masalah lahan yang semakin sempit dan mahal, membuat industri kreatif dan jasa lebih tepat untuk berkembang di Jakarta,” ujarnya. Rama mengatakan tak hanya bagi DKI, kontribusi industri kreatif bagi perekonomian nasional sangat besar. “Tahun lalu industri kreatif mampu menyumbang bagi PDB (produk domestik bruto) sebesar 7,29% senilai Rp 486,1 triliun. Masih besar ruang yang dapat dikembangkan di industri ini,” tambah dia.

Rama menambahkan, tingginya potensi pertumbuhan industri kreatif di Jakarta ditandai dengan mulai berkantornya media-media online dan sosial kelas dunia di Jakarta seperti Facebook dan Google. Hipmi percaya Ahok mampu membawa DKI Jakarta menjadi kota yang berdaya saing tinggi di industri kreatif. “Dengan profil Ahok, kita optimistis beliau mampu mengembangkan industri kreatif di DKI,” paparnya.

Pemerintah berencana mempercepat pengembangan industri kreatif nasional hingga mampu berkontribusi sedikitnya delapan persen terhadap PDB Indonesia. Bukan itu saja, peran industri kreatif sangat vital bagi penyerapan tenaga kerja. Saat ini, jumlah tenaga kerja yang diserap mencapai 8,6 juta atau 7,9% dari total tenaga kerja.

Di sisi lain, Rama menilai DKI Jakarta tidak kompetitif lagi bagi industri manufaktur, sehingga perlu dipikirkan untuk direlokasi ke daerah-daerah yang lebih kompetitif. “Kemacetan, lahan yang menyempit, serta tingginya UMP (Upah Minimum Provinsi) menjadi alasan yang kuat agar pabrik-pabrik dapat direlokasi ke luar ibu kota,” tandasnya. [ardi]