Harga Garam Tingkat Petani Anjlok

Jumat, 10/10/2014

NERACA

Karawang - Kalangan petani yang ada di Kerawang mengaku harga garam di tingkat petani mengalami penurunan yang cukup signifikan. Saat ini harga garam kualitas dua (KP II) hanya Rp 400 per kilogram (kg), sedangkan KP I Rp 450 per kg. Harga itu jauh dari patokan yang ditetapkan Kementerian Perdagangan (Kemdag). Harga patokan garam di tingkat petani seharusnya paling rendah Rp 750 per kg untuk KP I, dan Rp 550 per kg untuk KP II.

Wakil Sekretaris bidang Perikanan dan Kelautan Kelompok Tani dan Nelayan Andalan (KTNA) Karawang Aep Sunardi menyayangkan kejadian tersebut. Pasalnya saat ini harga yang lebih banyak dipermainkan oleh tengkulak sementara petani tidak ada jalan keluar selain menjualnya. “Harga sekarang tidak sebanding dengan usaha yang telah dilakukan oleh petani garam,” ungkap Aep saat ditemui di Karawang, Rabu (8/10).

Menurut dia, harga garam yang jatuh disebabkan karena pasokan yang berlimpah. “Saat ini lagi musim kemarau sehingga produksinya lagi berlimpah, makanya harga jatuh. Akan tetapi turunnya harga ini tidak sesuai dengan harga yang diberikan oleh Kementerian Perdagangan,” jelasnya. Dalam kondisi kemarau seperti ini, Aep mengaku bisa memproduksi garam sebanyak 20 ton per hari dengan luas sekitar 40 hektar.

Aep menyatakan bahwa kondisi seperti ini kerap kali terjadi ketika musim kemarau karena pasokannya melimpah. Akan tetapi, hal yang berbeda jika musim hujan. “Kalau musim hujan, harga garam menjadi naik, bahkan bisa sampai Rp1.000 per kilogram. Akan tetapi, musim hujan juga menjadi halangan untuk petani garam karena sulit untuk memproduksi,” tukasnya.

Maka dari itu, kata dia, diperlukan gudang penyimpanan garam agar petani bisa mengatur distribusi garam. Sayangnya, Aep mengatakan tidak semua petani garam mempunyai gudang penyimpanan. Disisi lain, para petani harus tetap makan. “Yang punya gudang itu terbatas. Petani pun tidak bisa jika dalam sehari tidak menjual garam karena kalau tidak menjual maka mereka tidak akan makan. Jadi mau tak mau setiap memproduksi langsung dijual meskipun harganya rendah,” imbuhnya.

Pihaknya pun berharap agar pemerintah bisa turun tangan untuk mengatasi hal ini. “Sebenarnya dalam tiga tahun terakhir para petani garam mendapatkan bantuan yaitu Program Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat (Pugar) yaitu ada mesin pompa, terpal dan karung. Akan tetapi kami menginginkan agar pemerintah bisa juga kasih sarana seperti gudang penyimpanan,” katanya.

Ia pun menyayangkan keputusan pemerintah yang tetap mengimpor garam industri. Padahal petani-petani garam telah siap untuk memenuhi standar untuk bisa memasok garam ke industri. “Pemerintah harus turun tangan, karena petani garam tidak bisa sendiri untuk menawarkan garam ke industri. Padahal kualitas garam petani garam itu bisa ditingkatkan misalnya kandungan NCL,” ucapnya.

Revisi Kebijakan

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Perkumpulan Petani Garam Indonesia Sarli mengatakan seluruh petani garam di Indonesia mendesak presiden terpilih Jokowi untuk merevisi kebijakan tentang pergaraman di Indonesia yang dikelola oleh tiga kementerian sekaligus, yaitu Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Perindustrian, dan Kementerian Perdagangan. “Kami desak Jokowi supaya kebijakan pergaraman ini dikelola melalui satu pintu,” kata Sarli.

Menurut Sarli, kebijakan dari tiga kementerian ini dapat menimbulkan efek negatif yang berakibat pada koordinasi tentang perizinan impor garam dari berbagai negara. Padahal, hasil produksi petani garam di Indonesia tidak terlalu parah dan bisa menyaingi garam impor. "Sehingga kami sepakat menolak garam impor," kata dia.

Indonesia, kata dia, merupakan negeri yang memiliki garis pantai terpanjang keempat di dunia sehingga sangat tidak pantas jika garam impor terus membanjiri pasar dalam negeri dan menyengsarakan petani garam nasional.

Sekretaris Jenderal Koalisi Rakyat Untuk Keadilan Perikanan (KIARA) yang ikut memantau perkembangan pergaraman Indonesia, Abdul Halim, mengatakan garam adalah komoditas strategis bangsa Indonesia. Maka bila pemerintah membuka keran impor dengan mengabaikan partisipasi petambak garam nasional hanya akan berakibat pada bergantungnya bangsa Indonesia kepada bangsa lain. "Padahal, garam itu sebagai salah satu komoditas pangan yang menjadi tombak hidup dan matinya sebuah bangsa," kata Halim.

Abdul Halim menjelaskan data Badan Pusat Statistik pada Agustus 2013 menyebut impor garam berasal dari Australia sebesar 128,7 ribu ton atau US$ 5,73 juta, Selandia Baru 143 ton atau US$ 60,3 juta, Jerman 35 ton atau US$ 26,8 ribu, Denmark 44 ton atau US$ 17 ribu dan negara lainnya dengan total 124 ton atau US$ 26 ribu.

Sedangkan pusat data dan Informasi KIARA pada Agustus 2013 menemukan fakta produksi garam nasional mengalami kenaikan. Dari tahun 2011 sebesar 1,621,594 ton menjadi 2,473,716 ton pada tahun 2012. "Kenaikan ini mestinya harus menutup keran impor," kata dia.

Di saat yang sama, kata Halim, pemerintah perlu meningkatkan kesejahteraan petani dan buruh tambak garam. Tidak hanya semata mengurusi produksi, melainkan teknologi, pengolahan, dan pemasarannya. “Ini yang lebih penting,” pungkasnya.