Indonesia sebagai salah satu negara dari 189 negara anggota PBB yang turut menandatangani kesepakatan Milenium Development Goals (MDGs) yang dicanangkan PBB di awal era perubahan abad 20 ke abad 21, didalam implementasi komitmennya,dilaksanakan dengan penciptaan program pembangunan yang tercantum pada RencanaPembangunanJangka Menengah (RPJM), sebagai satu paket pembangunan  tahun 2000 - 2015.

Sejatinya, ”Millennium Development Goals 2015” dengan penetapan 18 target (sasaran) dan 48 indikator sebagai alat ukur kinerja masing-masing rencana aksi, yang terangkum dalam 8 (delapan) hasil kesepakatan pada setiap tujuan MDGs yang akandicapai sampai dengan tahun 2015, menjadi referensi penting bagi pembangunan diIndonesia dalam kerangka praktis namun berbobot untuk mengukur pembangunan yang diupayakan. Namun tinggal setahun lagi, sasaran Tujuan Pembangunan itu tampaknya belum dapat terpenuhi oleh Indonesia.

Mengacu pada rasio pencapaian target MDGs 2015 secara kuantitatif dan terjadwaldalam penanggulangan dimensi kemiskinan, penyediaan infrastruktur dasar, promosi persamaan gender, pendidikan, dan lingkungan berkelanjutan yang juga merupakan upaya pemenuhan hak asasi manusia, Pemerintah Indonesia dengan komitmen yang tinggi untukmencapai sasaran sasaran tersebut, walaupun mengalami banyak kendala terus melakukan kreativitas program dengan akselerasi pencapaian yang dilandasi semangat kebersamaan seluruh pemangku kepentingan nasional.

Di Indonesia sendiri, melalui program pencapaian MDGs, Presiden SBY menginstruksikan penjabaran butir-butir tujuan di atas menjadi target-target yang lebih praktis danderivatif. Berdasarkan situs resminya, MDGs sendiri oleh Indonesia diterjemahkan sebagai beberapa tujuan dan upaya pembangunan manusia, sekaligus sebagai usaha penanggulangan kemiskinan ekstrem.

SBY hingga saat ini tergolong salah satu dari beberapa kepala negara yang cukup aktif mewakili Indonesia dalam beberapa acara manifestasi internasional. Hingga periode kedua pemerintahannya ini SBY berulang kali keluar negeri dan menghadiri pertemuan baik secara bilateral dengan beberapa kepalanegara, maupun secara konferensional seperti pada beberapa konferensi isu perubahan iklimdan pemulihan ekonomi. Saat ini boleh dikatakan pula bahwa Indonesia menjadi salah satu negara yang “diperhitungkan” dalam forum diskusi internasional. MDGs ini sendiri saat ini sudah memiliki sistem koordinasi sendiri yang oleh pemerintah Indonesia diupayakan agarbisa efektif dalam pencapaiannya.

Hanya sayangnya, para pembantu presiden khususnya para menteri di bawah Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Kemenko Kesra) kurang mampu menerjemahkan program MDGs secara terbuka, sehingga membuat masyarakat tidak mengetahui secara pasti program-program pemerintah yang terkait kesejahteraan masyarakat.

Tidak aneh bila MDGs saat ini memang belum begitu populer di tahah air, masih banyak masyarakat yang belum paham bahkan menyebut  istilahnya saja sudah susah payah. Kegagalan ini juga mencerminkan tugas pemerintah gagal dalam membahasakannya agar lebih “merakyat”.

Sosialisasi program dunia untuk masyarakat Indonesia bisa juga menjadi mediapembangunan hubungan baik antara pemerintah dan masyarakat yang saat ini sangat  rentan terhadap isu-isu diferensial dan cenderung menimbulkan reaksi represif. Beberapa isu yang terjadi belakangan ini semakin menguatkan adanya indikasi bahwa hubunganpemerintah dengan rakyat semakin renggang dan tegang.

Bagaimanapun, program MDGs ini sangat cocok merepresentasikan masalah-masalah yang dialami Indonesia. Adalah betul bahwa melalui MDGs negara-negara lain juga saat ini berjuang menyelesaikan masalah-masalah yang sama, dengan caranya masing-masing.