Senjata dan Sejahtera

Lazuardhi U Rifky - Wartawan Harian Ekonomi NERACA

Perayaan HUT ke 69 TNI di Dermaga Ujung, Markas Komando Armada Timur, Surabaya, Jawa Timur, Selasa (7/10) kemarin, terasa berbeda. TNI AD, TNI AL dan TNI AU mengerahkan 23 ribu personel yang secara bersamaan “berlenggak-lenggok” memamerkan mesin tempur anyarnya masing-masing.

TNI AD mengerahkan 192 alat utama sistem persenjataan (alutsista), 195 alutsista TNI AL dan 139 alutista TNI AU. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pun mengklaim pembangunan sistem pertahanan selama sepuluh tahun kepemimpinannya makin membaik. Hal itu karena pembangunan dan modernisasi alutsista TNI meningkat lantaran ekonomi tumbuh dan anggaran semakin besar.

Tercatat, anggaran Kementerian Pertahanan selalu saja meningkat tiap tahunnya. Pada 2005 sebesar Rp21,97 triliun, 2006 mencapai Rp23,6 triliun, 2007 menembus angka Rp32,6 triliun, 2008 sebesar Rp36,39 triliun, 2009 sempat turun Rp33,6 triliun, 2010 kembali meningkat Rp42,3 triliun, 2011 mencapai Rp47,5 triliun, 2012 melonjak tajam menjadi Rp64,4 triliun, 2013 kembali meningkat Rp81,8 triliun, 2014 sebesar Rp83,4 triliun, dan 2015 mencapai Rp95 triliun.

Dengan alokasi anggaran terbesar dalam APBN, tidak hanya alutsista yang menjadi perhatian pemerintah namun kesejahteraan prajurit. Ya, tugas menjadi prajurit tidaklah enteng. Satu sisi wajib memiliki kemampuan tempur dan intelijen, sisi lain mereka juga manusia biasa yang mempunyai keluarga.

Dalam konteks ketahanan nasional, peningkatan alutsista dan kesejahteraan personel TNI, sejatinya satu-kesatuan yang utuh. Tak mungkin bicara persenjataan modern tetapi prajuritnya jauh dari hidup sejahtera. Begitu pula sebaliknya. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 35 dan 36 Tahun 2014 disebutkan bahwa gaji pokok anggota TNI golongan Tamtama hingga Bintara antara Rp1.476.600-Rp3.417.400 per bulan.

Mungkin kita pernah mendengar atau melihat berita oknum tentara yang menjadi beking tempat hiburan malam, perjudian maupun lokalisasi. Umumnya dari mereka adalah prajurit berpangkat rendah. Lalu, apa alasan mereka berbuat demikian? Satu jawaban. Memenuhi kebutuhan keseharian mereka dan keluarga yang mutlak dikeluarkan sebagai tanggungan setiap saat.

Sedikit menengok ke belakang. Prajurit TNI pernah merasakan “sejahtera” kala dipimpin Menhankam/Pangab Jenderal Muhammad Jusuf. Di bawah kepemimpinannya, prajurit sering dikunjungi, baik di lapangan maupun asrama. Mengunjungi prajurit dan keluarganya jauh lebih penting baginya dari pada berlama-lama duduk di kantornya yang nyaman.

Dia memiliki prinsip untuk membangun tentara profesional harus dibarengi dengan peningkatan kesejahteraan prajurit. Banyak asrama yang dibangun dan direhabilitasi. Begitu pula kebutuhan pokok diupayakan pengadaannya. Sosok pemimpin seperti itulah yang saat ini dibutuhkan prajurit.

Bukan hanya sekadar retorika politik belaka yang tiada berujung. Kecukupan penghasilanmenandakan tingkat kesejahteraan. Namun bukan berarti belum sejahtera tidak berprilaku profesional. Dirgahayu TNI!

BERITA TERKAIT

Kerusakan Jalan dan Tanggul Air di Tambun Utara

Dekat dengan Jembatan Besi penghubung Kota Bekasi dan Kab Bekasi. Akibat longsor karena derasnya aliran sungai DAS Cikeas dan Cileungsi yang…

Manfaat Integrasi dan Pertukaran Data Perpajakan bagi DJP

Oleh: Aditya Wibisono, Kepala Seksi Kerja Sama dan Humas, Kanwil Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Wajib Pajak Besar Saat ini Kanwil…

OJK Sebut Bumiputera Dalam Kondisi Normal - Dari Sisi Bisnis dan Pendanaan

  NERACA Jakarta - Para pemegang polis dan mitra kerja Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912 kini bisa bernafas lega…

BERITA LAINNYA DI BISNIS INDONESIA

Petahana & Terdakwa

  Oleh: Dr. Edy Purwo Saputro, MSi Dosen Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Solo Riak pesta demokrasi berlabel pilkada serentak mulai satu…

Modal Pemerintah di Koperasi, Mungkinkah?

Oleh : Agus Yuliawan  Pemerhati Ekonomi Syariah Koperasi yang merupakan soko guru perekonomian nasional—sebenarnya mampu memberikan kontribusi yang besar terhadap…

Keuangan Inklusif yang Ekslusif

  Oleh: Ariyo DP Irhamna Peneliti INDEF   Pada 13 Februari 2018, Presiden Joko Widodo menerima kunjungan kehormatan Utusan Khusus…